NOWTOOLINE, RABAT – Raja Maroko Mohammed VI menunjuk Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai Kepala Pemerintahan pada Selasa, 29 September 2026, setelah partainya, Authenticity and Modernity Party (PAM), meraih kursi terbanyak dalam pemilu legislatif 23 September. El Mansouri kemudian mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan baru Maroko.
Fatima El Mansouri Ditugaskan Bentuk Pemerintahan Baru
Penunjukan Fatima Ezzahra El Mansouri diumumkan Kementerian Rumah Tangga Kerajaan, Protokol, dan Kanselir Maroko setelah Raja Mohammed VI menerimanya di Istana Kerajaan di Rabat.
Dalam pernyataan resmi, El Mansouri disebut sebagai koordinator kepemimpinan kolektif Authenticity and Modernity Party atau PAM. Raja Mohammed VI menunjuknya sebagai Kepala Pemerintahan berdasarkan Pasal 47 Konstitusi Maroko sekaligus memberinya tugas membentuk pemerintahan baru.
Pengangkatan tersebut menjadi catatan penting dalam sejarah politik Maroko. El Mansouri menjadi perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Maroko sejak negara itu merdeka.
Penunjukan itu juga terjadi beberapa hari setelah pemilu legislatif yang digelar pada 23 September 2026. PAM menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di House of Representatives, yakni 97 dari total 395 kursi.
PAM Belum Raih Mayoritas Parlemen
Meski memperoleh kursi terbanyak, PAM belum menguasai mayoritas parlemen. Karena itu, El Mansouri harus membangun dukungan politik dari sejumlah partai lain untuk membentuk pemerintahan yang memiliki basis mayoritas.
Partai National Rally of Independents (RNI) memperoleh 66 kursi, sementara Istiqlal mendapatkan 65 kursi. Justice and Development Party (PJD) meraih 54 kursi dalam pemilu tersebut.
Komposisi itu membuat proses pembentukan pemerintahan menjadi agenda penting setelah penunjukan El Mansouri. Pemerintah baru perlu menyusun komposisi kabinet sekaligus memperoleh persetujuan kerajaan atas susunan pemerintahan yang diajukan.
Laporan Reuters menyebut El Mansouri menghadapi tugas membangun koalisi pemerintahan. Sejumlah partai lain juga telah menyatakan sikap masing-masing terkait kemungkinan bergabung atau berada di luar pemerintahan.
Rekam Jejak El Mansouri
Sebelum ditunjuk sebagai Kepala Pemerintahan, El Mansouri telah memiliki pengalaman di tingkat lokal, legislatif, dan pemerintahan nasional.
Ia pernah menjadi wali kota Marrakesh dan tercatat sebagai perempuan pertama yang memimpin kota tersebut. El Mansouri juga pernah menjadi anggota parlemen serta menjabat Menteri Tata Ruang Nasional, Perencanaan Kota, Perumahan, dan Kebijakan Perkotaan dalam pemerintahan sebelumnya.
Latar belakang pendidikannya berada di bidang hukum. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Mohammed V di Rabat, Universitas Montpellier di Prancis, serta Pace University di Amerika Serikat, sebelum menjalankan praktik hukum di Maroko.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam jejak politik El Mansouri sebelum mendapat mandat membentuk pemerintahan nasional.
Tantangan Pemerintahan Baru
Setelah menerima mandat dari Raja Mohammed VI, tantangan pertama El Mansouri adalah menyelesaikan pembentukan kabinet dan membangun koalisi yang dapat menjalankan pemerintahan.
Tugas tersebut berlangsung dalam situasi ketika PAM tidak memiliki kursi mayoritas secara mandiri. Dengan 97 kursi dari 395 kursi parlemen, partai tersebut membutuhkan kerja sama dengan partai lain untuk membentuk basis pemerintahan.
Pemerintahan baru juga akan menghadapi sejumlah agenda ekonomi dan pembangunan. Salah satunya adalah persiapan Maroko menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 bersama Spanyol dan Portugal, yang membutuhkan pembangunan serta investasi berskala besar.
Di sisi lain, hasil pemilu menunjukkan tingkat partisipasi pemilih sekitar 38 persen. Angka tersebut menjadi konteks penting bagi pemerintahan baru dalam membangun kepercayaan dan memastikan kebijakan pemerintah menjangkau kebutuhan masyarakat.
Langkah Politik Berikutnya
El Mansouri harus menggunakan mandat tersebut untuk menyusun pemerintahan yang dapat bekerja secara efektif sekaligus memperoleh dukungan politik yang diperlukan di parlemen.
Proses negosiasi koalisi mulai menjadi agenda setelah penunjukan tersebut. Laporan pada 30 September menyebut El Mansouri telah menggelar pembicaraan awal dengan sejumlah partai, termasuk Popular Movement, Socialist Union of Popular Forces, dan Party of Progress and Socialism.
Bagi Maroko, penunjukan ini memiliki dimensi politik sekaligus simbolis karena untuk pertama kalinya seorang perempuan dipercaya memimpin pemerintahan. Namun, keberhasilan pemerintahan baru nantinya akan sangat bergantung pada kemampuan membangun kerja sama politik dan menerjemahkan mandat pemilu ke dalam kebijakan pemerintahan.
Dengan demikian, setelah penunjukan Fatima Ezzahra El Mansouri, perhatian publik kini beralih pada susunan kabinet, koalisi pemerintahan, serta program yang akan dijalankan. Pembentukan pemerintahan baru menjadi tahap berikutnya yang menentukan arah kebijakan Maroko setelah pemilu legislatif 2026.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
