NOWTOOLINE, LAMONGAN – Warga Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Supriadi, resmi mengadu ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) terkait dugaan pelanggaran kinerja penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan dalam penanganan kasus dugaan korupsi aset tanah desa.
Supriadi mengungkapkan, pengaduan itu dilayangkannya setelah Kejari Lamongan menerbitkan surat nomor B-2900/M.5.36/Fd.1/10/2026 tertanggal 12 Oktober 2026.
“Dalam surat itu menyatakan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyewaan dan penjualan tanah aset negara atau aset desa (ganjaran) di Desa Lebakadi, Kecamatan Sugio, tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujar Supriadi, Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan surat Kejari Lamongan, penghentian tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2474/K/Pdt/2026 tanggal 29 Juni 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan kasasi perdata itu menyatakan bahwa tanah persil 57 dan 58 merupakan Hak Pakai Pemerintah Desa Lebakadi serta Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 10 dinyatakan sah.
“Mereka (Kejari Lamongan) hanya mengacu pada putusan kasasi. Sehingga mereka menilai belum terdapat kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti,” katanya.
Langkah penghentian penyelidikan yang termuat dalam Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejari Lamongan Nomor Print-94/M.5.36/Fd.1/02/2024 tertanggal 13 Februari 2024, menurut Supriadi, belum sepenuhnya berjalan secara profesional.
“Kami menilai penanganan perkara oleh Bidang Pidsus Kejari Lamongan belum sepenuhnya berjalan secara profesional, objektif, serta belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya.
Dalam laporan pengaduannya, Supriadi menguraikan bahwa pihak terlapor (Anam Ma’ruf dkk) telah menguasai dan memanfaatkan Tanah Kas Desa dengan mendirikan bangunan ruko untuk disewakan kepada pihak lain tanpa dasar hak yang sah serta tanpa memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah desa.
“Bangunan itu mencakup tujuh unit ruko, dengan rincian dua unit bangunan lama dan lima unit baru yang dibangun pada tahun 2022, dengan nilai sewa berkisar antara Rp12 juta hingga Rp15 juta per unit setiap tahunnya,” katanya.
Warga Kecamatan Sugio ini menilai bahwa tindakan memanfaatkan aset publik demi keuntungan pribadi tanpa menyetorkan hasil sewa ke kas desa merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
Dirinya memberikan penilaian itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Tindakan Anam Ma’ruf dkk dalam menguasai dan menikmati hasil sewa aset desa secara sepihak kami nilai telah memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri secara ilegal,” tuturnya.
Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian aktif yang bertugas di wilayah hukum Polres Lamongan di dalam perkara penguasaan aset desa tersebut.
Menurutnya, sebagai aparat penegak hukum, oknum tersebut seharusnya turut serta menegakkan hukum, alih-alih diduga terlibat dalam perbuatan yang merugikan keuangan publik.
”Kami memohon kepada Komisi Kejaksaan RI untuk melakukan proses tindak lanjut sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 agar kinerja dan penegakan hukum di Kejari Lamongan menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.
Menanggapi aduan masyarakat ini, pihak Komisi Kejaksaan RI diharapkan dapat segera melakukan pengawasan, pemantauan, serta penilaian terhadap profesionalisme jaksa dan pegawai kejaksaan terkait.
Wartawan: P Bayu S, Editor: M Ilham Firnanda






