NOWTOOLINE, LAMONGAN — Lebih dari 200 guru dari 36 lembaga pendidikan di Kecamatan Glagah dan sekitarnya menggelar aksi damai di Kantor Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Rabu (21/10/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas sekaligus desakan agar penanganan hukum dugaan penganiayaan terhadap Kepala Madrasah M. Munir Thowil dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.
Aksi yang berlangsung tertib itu melibatkan sejumlah unsur organisasi profesi dan lembaga pendidikan. Di antaranya pengurus Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI), Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Glagah, serta Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kecamatan Glagah.
Para peserta menyampaikan keprihatinan atas dugaan kekerasan yang menimpa seorang tenaga pendidik. Mereka berharap perkara tersebut ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menghormati proses penyelidikan dan asas praduga tak bersalah.
Guru Lamongan Minta Penanganan Hukum Transparan
Koordinator lapangan aksi, Tosari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana bagi komunitas pendidik untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap guru.
Menurut Tosari, lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman bagi guru maupun peserta didik. Setiap persoalan yang muncul dalam kegiatan pendidikan perlu diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, bukan dengan tindakan kekerasan.
“Harapan kita tidak ada lagi kekerasan kepada guru-guru di Indonesia. Kami juga berharap bapak dan ibu wali murid bisa memahami persoalan ini, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Tosari di lokasi aksi, Rabu (21/10/2026).
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi, para guru mengecam segala bentuk kekerasan terhadap tenaga pendidik. Mereka meminta pihak berwenang mengusut perkara tersebut secara tuntas dan memastikan pertanggungjawaban hukum diberikan berdasarkan fakta serta ketentuan yang berlaku.
Tosari, yang juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PKGMM) Jawa Timur, menekankan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan secara akuntabel. Ia meminta pihak terkait mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing apabila ditemukan pelanggaran.
“Penegakan disiplin internal tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kami meminta proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Pernyataan tersebut mencerminkan tuntutan agar mekanisme penanganan internal, apabila relevan, tidak menggantikan proses hukum yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Namun, penetapan tanggung jawab pidana tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian sesuai prosedur.
Minta Korban Mendapat Perlindungan
Selain mendesak transparansi, peserta aksi meminta agar korban memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung. Mereka secara khusus menolak adanya tekanan yang dapat memengaruhi keterangan korban atau mendorong pencabutan laporan.
Para guru juga menyuarakan penolakan terhadap penyelesaian yang dinilai mengabaikan prinsip keadilan. Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memastikan setiap pihak dapat menjalani proses hukum tanpa intimidasi.
Perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan perkara dugaan kekerasan. Di sisi lain, setiap pihak yang berkaitan dengan perkara tetap berhak memperoleh perlakuan sesuai hukum dan tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada pembuktian yang sah.
Hingga informasi dalam bahan berita ini disusun, belum terdapat keterangan terperinci mengenai kronologi dugaan penganiayaan, perkembangan penyidikan, maupun tanggapan dari pihak yang dituduhkan terlibat. Informasi tersebut perlu dikonfirmasi kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk memastikan pemberitaan tetap akurat dan berimbang.
Aksi Damai Jadi Momentum Edukasi Publik
Aksi solidaritas guru di Glagah tidak hanya berisi tuntutan mengenai penanganan perkara. Para peserta juga mendorong masyarakat, khususnya orang tua atau wali murid, untuk membangun komunikasi yang sehat dengan pihak sekolah dan madrasah.
Tosari menilai perbedaan pendapat dalam proses pendidikan seharusnya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, atau mediasi yang sesuai. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mencegah perselisihan berkembang menjadi konflik yang melibatkan tindakan fisik.
Hubungan yang baik antara guru dan wali murid merupakan salah satu unsur pendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif. Komunikasi yang terbuka juga dapat membantu kedua belah pihak mencari penyelesaian ketika muncul persoalan terkait kegiatan belajar-mengajar maupun pembinaan peserta didik.
Karena itu, penyelesaian masalah di lingkungan pendidikan perlu mengutamakan keselamatan, penghormatan terhadap hak setiap pihak, dan mekanisme penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Aspirasi yang disampaikan melalui aksi damai juga menjadi pengingat bahwa persoalan yang menyangkut keselamatan tenaga pendidik membutuhkan perhatian bersama.
Tosari menyampaikan bahwa aksi tersebut berlangsung lancar dan para peserta mendapat respons yang dinilai baik dari pemerintah serta aparat penegak hukum.
“Alhamdulillah aksi damai ini berlangsung lancar. Respons pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap aspirasi yang kami sampaikan juga sangat baik,” tuturnya.
Guru Lamongan Akan Kawal Perkembangan Kasus
Aksi damai yang mendapat pengawalan aparat keamanan itu berakhir dengan tertib. Meski demikian, komunitas pendidik di Lamongan menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara yang menjadi latar belakang aksi tersebut.
Tosari mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, tetapi tetap berharap penanganan kasus dapat memberikan kepastian hukum dan menjawab tuntutan masyarakat pendidikan.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, kami akan terus mengawal kasus ini. Jika nantinya hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tidak menutup kemungkinan kami akan kembali menggelar aksi lanjutan,” ucap Tosari.
Perkembangan perkara selanjutnya akan menjadi bagian penting untuk menjawab tuntutan para guru. Konfirmasi dari aparat penegak hukum, keterangan korban, serta tanggapan pihak yang diduga terlibat diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai kasus tersebut.
Bagi komunitas pendidikan, penanganan perkara yang transparan dan sesuai prosedur diharapkan dapat memperkuat kepercayaan terhadap penegakan hukum sekaligus mendorong perlindungan tenaga pendidik. Upaya tersebut perlu diiringi komunikasi yang konstruktif antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan aparat agar lingkungan pendidikan tetap aman serta mendukung proses belajar-mengajar.
Dengan demikian, aksi damai di Glagah tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah kekerasan dan menyelesaikan persoalan pendidikan melalui jalur yang tepat.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
