NOWTOOLINE, LAMONGAN – Pendapatan dari parkir dan retribusi tiket di Wisata Religi Makam Sunan Drajat Lamongan diduga tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Hal ini memunculkan kecurigaan terkait setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaporkan.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun awak media, retribusi tiket pada tahun 2023 mencatatkan setoran PAD sebesar Rp 1,1 miliar, sementara jumlah kunjungan wisatawan mencapai 1.724.870 orang.
Jika dihitung berdasarkan tarif tiket Rp 2.000 per orang, pendapatan seharusnya mencapai Rp 3,4 miliar. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp 2,3 miliar yang tidak tercatat.
“Jika jumlah wisatawan sebanyak itu, seharusnya penghasilan mencapai lebih dari Rp 3 miliar. Selisihnya sangat besar, sekitar Rp 2,3 miliar,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebut namanya, pada Sabtu (05/10/2024).
Selain itu, pendapatan dari parkir kendaraan juga menjadi sorotan. Tarif parkir untuk mobil sebesar Rp 15 ribu, Elf Rp 20 ribu, dan Bus Rp 25 ribu. Namun, kontribusi dari sektor ini tidak jelas dalam laporan PAD.
“Logikanya tidak masuk akal jika pendapatan persis Rp 1,1 miliar tanpa ada koma, apalagi jumlah pengunjung tiap tahunnya selalu sama. Ini patut dipertanyakan,” tambahnya.
Pada tahun 2024, target PAD dari retribusi tiket di Makam Sunan Drajat ditetapkan sebesar Rp 1.183.717.000, sewa kantin Rp 146.620.000, dan sewa toilet Rp 18.000.000. Namun, laporan ini juga dianggap tidak transparan.
Permasalahan lain yang turut disorot adalah pengelolaan parkir yang dinilai tidak profesional. Tarif parkir bus di kawasan ini disebut-sebut sebagai yang termahal di antara wisata ziarah Wali Songo lainnya, mencapai Rp 100 ribu per bus.
Selain itu, pembangunan fasilitas seperti toilet juga dipertanyakan, terutama kontribusinya terhadap PAD.
Kondisi area makam yang disebut-sebut sebagai yang terkotor di antara makam wali lainnya juga menambah buruk citra pengelolaan wisata religi ini. Selain itu, seluruh kios di sekitar makam diduga dikuasai oleh keluarga tertentu, tanpa ada keterlibatan pihak luar.
Saat dikonfirmasi terkait masalah ini, Ketua Paguyuban PKL Makam Sunan Drajat, Sukri, yang juga mengelola retribusi dan parkir, tidak memberikan tanggapan yang jelas. Ia justru mengajak awak media untuk ikut berziarah.
“Yuk, kolo-kolo ikut ziarah, biar tahu situasinya. Dulu tanah ini milik saya dan keluarga, jadi yang usil itu punya hak waris atau tidak?” ujar Sukri sambil mengalihkan pembicaraan
Ketika ditanya soal pendapatan parkir dan dugaan ketidakcocokan data, Sukri juga tidak memberikan jawaban pasti. Ia malah mengajak untuk bertemu di lain waktu sembari ngopi.
“Kapan-kapan ketemu saja, kita ngobrol sambil ngopi,” pungkas Sukri.
Dugaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan retribusi dan parkir di Makam Sunan Drajat ini menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat, terutama terkait penggunaan dana yang seharusnya menjadi pemasukan bagi PAD Lamongan.