NOWTOOLINE, RABAT – Raja Maroko Mohammed VI menunjuk Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai kepala pemerintahan pada Selasa, 29 September 2026. Penunjukan tersebut menjadi tonggak baru karena El Mansouri merupakan perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Maroko dan kini mendapat mandat membentuk kabinet baru.
Raja Mohammed VI menerima Fatima Ezzahra El Mansouri di Istana Kerajaan di Rabat pada 29 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Raja menunjuk El Mansouri, koordinator kepemimpinan kolektif Partai Otentisitas dan Modernitas atau Authenticity and Modernity Party (PAM), sebagai kepala pemerintahan sekaligus memberinya mandat membentuk pemerintahan baru.
Penunjukan itu dilakukan berdasarkan Pasal 47 Konstitusi Maroko. Pengumuman resmi Kementerian Rumah Tangga Kerajaan, Protokol dan Kanselir menyebut El Mansouri ditugaskan membentuk pemerintahan baru setelah proses pemilihan anggota House of Representatives atau Majelis Perwakilan.
Langkah tersebut sekaligus mencatat sejarah politik Maroko. El Mansouri menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan kepala pemerintahan di kerajaan tersebut. Sejumlah laporan internasional juga mencatat penunjukan itu sebagai tonggak baru bagi representasi perempuan dalam politik Maroko.
El Mansouri sebelumnya bukan sosok baru dalam pemerintahan dan politik nasional. Ia pernah menjabat sebagai wali kota Marrakesh serta Menteri Tata Ruang Nasional, Perencanaan Kota, Perumahan dan Kebijakan Perkotaan.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari latar belakang politik El Mansouri ketika kini mendapat mandat membentuk kabinet. Ia juga dikenal sebagai salah satu pemimpin PAM dan memiliki pengalaman sebagai anggota parlemen.
Penunjukan El Mansouri berlangsung enam hari setelah pemilu legislatif Maroko pada 23 September 2026. Berdasarkan hasil yang diumumkan, PAM memperoleh 97 dari total 395 kursi Majelis Perwakilan, menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak.
Namun, 97 kursi tersebut belum mencapai mayoritas 198 kursi. Karena itu, pembentukan pemerintahan akan membutuhkan pembicaraan politik dengan partai-partai lain untuk membangun dukungan yang cukup di parlemen.
Laporan Reuters menyebut PAM memperoleh 97 kursi, sementara National Rally of Independents (RNI) meraih 66 kursi dan Istiqlal memperoleh 65 kursi. Partai Justice and Development (PJD) mendapatkan 54 kursi dan diperkirakan berada di jajaran oposisi.
Situasi tersebut membuat konsultasi antarpartai menjadi salah satu tahapan penting setelah penunjukan El Mansouri. Komposisi kabinet dan program pemerintah baru akan menjadi bagian dari proses politik berikutnya sebelum pemerintahan dapat menjalankan agenda secara penuh.
Dalam pernyataan setelah penunjukannya, El Mansouri menyebut momen tersebut sebagai sesuatu yang bersejarah bagi Maroko. Ia juga menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya seorang perempuan mendapat tanggung jawab memimpin pemerintahan.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara kita, seorang perempuan mengambil tanggung jawab memimpin pemerintahan.”
Pernyataan tersebut disampaikan El Mansouri setelah bertemu Raja Mohammed VI dan menjadi salah satu pesan utama dalam momentum pergantian pemerintahan.
Di sisi lain, tantangan pemerintahan baru tidak hanya berkaitan dengan pembentukan koalisi. Pemerintah mendatang juga akan menghadapi agenda ekonomi dan sosial, termasuk persoalan lapangan kerja, aspirasi generasi muda, serta berbagai proyek pembangunan nasional.
Salah satu agenda strategis yang akan berada dalam periode pemerintahan baru adalah persiapan Maroko menuju Piala Dunia FIFA 2030. Maroko menjadi salah satu negara tuan rumah bersama Portugal dan Spanyol, sehingga proyek infrastruktur dan investasi terkait ajang tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan yang mendapat perhatian.
Pemilu legislatif 2026 sendiri diikuti dengan tingkat partisipasi pemilih sekitar 38 persen secara nasional. Angka tersebut menjadi konteks penting bagi pemerintahan baru karena selain membentuk kabinet, pemerintah juga perlu merespons kebutuhan masyarakat dan menjaga kepercayaan terhadap institusi politik.
Dari sisi hubungan internasional, perubahan pemerintahan di Rabat juga menjadi perhatian negara-negara mitra Maroko. Hubungan Indonesia dan Maroko selama ini memiliki sejumlah dimensi sejarah, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, dan diplomasi masyarakat.
Dalam bahan yang diberikan, Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara-Maroko (Persisma) Wilson Lalengke menyampaikan ucapan selamat atas penunjukan El Mansouri. Ia menyatakan organisasi tersebut berharap hubungan masyarakat Indonesia dan Maroko terus berkembang melalui kerja sama antarmasyarakat.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan organisasi dan tidak mewakili posisi resmi pemerintah Indonesia maupun pemerintah Maroko. Karena itu, apresiasi Persisma dapat ditempatkan sebagai salah satu respons masyarakat sipil terhadap perkembangan politik di Maroko.
Bagi Maroko, tahap berikutnya adalah proses pembentukan kabinet dan penyusunan program pemerintahan. El Mansouri harus mengonsolidasikan dukungan politik sekaligus menerjemahkan mandat pemerintahan baru ke dalam kebijakan yang menjawab persoalan ekonomi, sosial, pembangunan, dan kebutuhan generasi muda.
Penunjukan perempuan pertama sebagai kepala pemerintahan menjadi bagian penting dari perkembangan politik Maroko pada 2026. Namun, makna jangka panjangnya akan sangat ditentukan oleh proses pembentukan pemerintahan, kebijakan yang dijalankan, serta kemampuan kabinet baru memenuhi mandat konstitusional dan kebutuhan masyarakat.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
