NOWTOOLINE, JAWA TIMUR – Skandal penyalahgunaan BBM bersubsidi kembali mencuat di Jawa Timur. Investigasi mendalam mengungkap keterlibatan perusahaan PT Sean Bumi Indo dalam praktik curang distribusi solar bersubsidi. Penangkapan armada tangki di Kediri dan Jombang oleh aparat penegak hukum (APH) memicu desakan publik agar tindakan tegas diambil tanpa pandang bulu.
Pada, Senin (2/12/2024) lalu, truk tangki biru putih berpelat nomor L 8761 UY milik PT Sean Bumi Indo dihentikan di Kediri setelah diduga mengangkut solar subsidi secara ilegal. Beberapa hari kemudian, kasus serupa terulang di Blitar, dengan sopir truk mengaku mengisi BBM subsidi di lapak ilegal. Modus curang ini melibatkan kerja sama oknum operator SPBU yang memanfaatkan barcode subsidi untuk menyamarkan pelanggaran.
Kerugian Negara Membengkak, Subsidi Bocor ke Mafia
Penyelewengan solar subsidi ini memukul keras anggaran negara. Dengan kapasitas tangki mencapai 8.000 liter, potensi kerugian tiap pengangkutan bisa mencapai ratusan juta rupiah per truk. BBM subsidi yang seharusnya digunakan untuk petani, nelayan, dan usaha kecil, justru dijual kembali ke industri besar demi keuntungan oknum mafia.
Menurut Humas PSM DPP Banaspati Mojopahit, tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Pelaku yang terbukti bersalah bisa dipidana hingga enam tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar,” tegasnya.
Sistematis dan Terorganisir, Modus Mafia BBM Terbongkar
Investigasi menunjukkan penyalahgunaan ini dilakukan secara sistematis, melibatkan operator SPBU yang memanipulasi barcode BBM subsidi. Setelah solar disedot ke tangki besar, BBM dijual ke industri dengan harga jauh di atas tarif subsidi. Modus ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai hak rakyat kecil.
Desakan Tindakan Tegas Tanpa Kompromi
Humas Banaspati Mojopahit mendesak aparat hukum untuk menindak mafia BBM hingga ke akar-akarnya. “Ini bentuk pengkhianatan terhadap rakyat kecil. Aparat harus menunjukkan keberpihakan pada keadilan,” katanya.
Ia juga menyerukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM subsidi, terutama di SPBU. “Penggunaan teknologi canggih dan penegakan regulasi lebih ketat menjadi solusi yang harus segera diterapkan,” tuturnya.
Masyarakat dan Media, Garda Terdepan Perlawanan
Masyarakat diminta aktif melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi ke pihak berwenang. “Laporan masyarakat sangat penting untuk membongkar jaringan mafia ini,” ujar Humas Banaspati.
Ia juga menekankan peran media dalam mengawal transparansi proses hukum kasus ini agar tidak menguap tanpa penyelesaian. “Seluruh media harus mengawal kasus ini,”ucapnya.
Keadilan Harus Tegak! Mafia BBM Wajib Dihancurkan
Kasus ini menjadi ujian besar bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Harapan besar masyarakat tertuju pada keberhasilan pemberantasan mafia BBM bersubsidi. Negara tak boleh kalah oleh para pelaku yang mempermainkan hak rakyat kecil dan menggerogoti anggaran negara. “Jika kasus ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan runtuh. Aparat harus bertindak tegas tanpa kompromi!” pungkas Humas Banaspati.
