NOWTOOLINE, JAKARTA – Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, mengapresiasi pidato Raja Maroko Mohammed VI yang menekankan pentingnya kemitraan internasional yang setara, evaluasi kebijakan, dan penyelesaian persoalan melalui dialog. Pidato tersebut disampaikan di hadapan Parlemen Maroko pada 9 Oktober 2026, dalam pembukaan sidang pertama tahun legislatif pertama periode ke-12.
Menurut Wilson, pesan yang disampaikan Raja Mohammed VI memiliki relevansi bagi negara-negara yang ingin membangun hubungan internasional berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan, tanggung jawab bersama, dan kepentingan yang saling menguntungkan. Ia juga menilai keterbukaan dalam mengakui persoalan menjadi bagian penting dari kepemimpinan yang bertanggung jawab.
“Persisma sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya pidato Yang Mulia Raja Mohammed VI. Beliau menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat bukanlah kepemimpinan yang hanya menonjolkan keberhasilan, melainkan juga berani mengakui persoalan, mengevaluasi kebijakan, dan menawarkan solusi yang konkret. Pesan ini sangat relevan bagi negara mana pun,” ujar Wilson dalam keterangan dari Jakarta, Senin (12/10/2026).
Raja Mohammed VI Soroti Tantangan Kerja Sama Migrasi
Dalam pidatonya, Raja Mohammed VI menyoroti posisi Maroko sebagai mitra internasional yang dinilai dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Namun, penguatan hubungan internasional tersebut tetap dihadapkan pada sejumlah persoalan yang memerlukan penyelesaian melalui evaluasi dan kerja sama.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah keterbatasan model kerja sama migrasi yang berlaku saat ini. Berdasarkan bahan pidato yang disampaikan, krisis yang berulang, politisasi isu migrasi, serta kebuntuan dalam penanganan sejumlah persoalan dinilai menghambat upaya membangun pengelolaan migrasi yang efektif dan manusiawi.
Persoalan yang disebut mencakup pemulangan anak di bawah umur tanpa pendamping, penanganan individu yang secara keliru mengklaim status pengungsi, serta keberadaan jaringan kriminal. Isu-isu tersebut memperlihatkan perlunya koordinasi antarpemerintah dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, keamanan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai langkah lanjutan, Maroko menyiapkan dokumen visi strategis yang akan diajukan kepada para mitranya, terutama negara-negara Eropa. Visi tersebut berfokus pada pembangunan bersama atau co-development, peningkatan daya saing ekonomi, dan stabilitas kawasan.
Pendekatan ini menempatkan kerja sama sebagai salah satu instrumen untuk menjawab persoalan yang melibatkan lebih dari satu negara. Meski demikian, efektivitasnya akan bergantung pada kesepakatan para pihak, kejelasan pelaksanaan, serta kemampuan menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan yang terukur.
Wilson Lalengke Tekankan Pentingnya Evaluasi Kebijakan
Wilson menilai keterbukaan pemerintah dalam mengakui tantangan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan. Menurut dia, kepercayaan publik dan kredibilitas internasional perlu ditopang oleh kesesuaian antara pernyataan, komitmen, dan tindakan nyata.
Ia juga berpandangan bahwa diplomasi tidak cukup berhenti pada penyampaian kritik terhadap kebijakan yang dinilai bermasalah. Negara perlu menawarkan alternatif yang realistis dan dapat menjawab kepentingan bersama.
Dalam konteks migrasi, Wilson menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara menyeluruh, bukan semata-mata dijadikan instrumen politik. Pertimbangan kemanusiaan, keamanan, dan kondisi sosial-ekonomi negara asal maupun negara tujuan perlu menjadi bagian dari pembahasan.
Pandangan tersebut merupakan respons Persisma terhadap pesan yang disampaikan dalam pidato kerajaan. Sementara itu, pelaksanaan visi strategis Maroko dan tanggapan negara-negara mitra masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dampak serta hasil kebijakannya dapat dinilai secara objektif.
Kemitraan Maroko dan Spanyol Berlandaskan Kesetaraan
Pokok lain dalam pidato Raja Mohammed VI adalah hubungan Maroko dengan Spanyol. Raja menegaskan bahwa kemitraan kedua negara merupakan pilihan berdaulat dan komitmen sukarela yang perlu dipelihara melalui dialog konstruktif, penghormatan timbal balik, serta pelaksanaan komitmen secara nyata.
Dalam pengelolaan migrasi tidak teratur, kerja sama kedua negara membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Hubungan tersebut, menurut pesan yang disampaikan dalam pidato, tidak semestinya dibangun melalui tekanan, ancaman, atau pemerasan politik.
Wilson menilai prinsip kesetaraan itu juga relevan bagi negara berkembang ketika menjalin hubungan dengan negara yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik lebih besar.
“Hubungan antarnegara seharusnya tidak dibangun berdasarkan dominasi satu pihak atas pihak lain. Setiap negara memiliki kedaulatan, martabat, dan kepentingan yang harus dihormati. Perbedaan pandangan mesti diselesaikan melalui dialog, bukan tekanan atau ancaman,” katanya.
Prinsip tersebut menempatkan dialog sebagai sarana untuk mengelola perbedaan kepentingan tanpa mengabaikan kemandirian setiap negara. Namun, penerapannya tetap membutuhkan komitmen timbal balik dan mekanisme kerja sama yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persisma Dorong Penguatan Hubungan Indonesia-Maroko
Bagi Persisma, pesan Raja Mohammed VI juga menjadi momentum untuk memperkuat persahabatan antara masyarakat Indonesia dan Maroko. Hubungan kedua negara dapat dikembangkan melalui pertukaran gagasan, dialog kebudayaan, kerja sama pendidikan, serta dukungan terhadap perdamaian dan stabilitas internasional.
Wilson berharap semangat kerja sama yang setara dapat menjadi landasan bagi hubungan bilateral maupun kemitraan yang lebih luas. Ia menilai penghormatan terhadap kedaulatan dan keterbukaan dalam berdialog merupakan unsur penting dalam membangun kepercayaan antarnegara.
“Persisma mendukung semangat Yang Mulia Raja Mohammed VI yang mengutamakan kerja sama setara, tanggung jawab bersama, dan solusi nyata. Dunia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang mampu menjembatani perbedaan, menjaga martabat setiap bangsa, dan menjadikan dialog sebagai jalan menuju perdamaian,” tuturnya.
Penguatan hubungan Indonesia-Maroko ke depan dapat diarahkan pada program yang konkret dan memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara. Pertukaran pendidikan, kegiatan kebudayaan, serta forum dialog antarmasyarakat dapat menjadi ruang untuk memperluas pemahaman dan memperkuat hubungan yang telah terjalin.
Pada akhirnya, pesan utama pidato Raja Mohammed VI menempatkan kepercayaan, penghormatan terhadap komitmen, dan tanggung jawab bersama sebagai unsur penting dalam diplomasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, terutama dalam pengelolaan migrasi dan pembangunan kemitraan internasional.
Bagi Indonesia dan Maroko, prinsip tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperluas kerja sama yang saling menguntungkan. Perkembangan pelaksanaan visi strategis Maroko serta respons para mitranya akan menjadi faktor penting untuk menilai sejauh mana gagasan diplomasi setara dapat menghasilkan manfaat nyata.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
