NOWTOOLINE, LAMONGAN – Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Dusun Mambung, Desa Supenuh, Kecamatan Sugio, Lamongan, menyeruak jadi perbincangan publik. Alih-alih memperkokoh infrastruktur desa, proyek senilai Rp 200 juta dari APBD Jawa Timur 2025 ini justru memunculkan dugaan penyimpangan anggaran dan aroma politik transaksional.
Pantauan langsung di lapangan memperlihatkan kualitas bangunan yang meragukan. TPT sepanjang 252,5 meter dengan tinggi 1,2 meter tampak dikerjakan asal-asalan. Batu hanya ditumpuk tanpa ikatan kuat, diduga banyak rongga di sela-sela material. Sementara adukan semen dan pasir diduga memakai komposisinya 1:5.
Padahal, standar teknis pekerjaan pasangan batu penahan beban mensyaratkan perbandingan semen dan pasir minimal 1:3. “Kalau pakai 1:5, kekuatan strukturnya rendah. Batu hanya menempel seadanya, mudah retak dan rontok. Usia bangunan paling hanya 1–3 tahun,” ujar seorang warga Lamongan yang enggan disebutkan namanya, Kamis (18/9/2025).
Kelemahan kian nyata karena proyek dikerjakan tanpa stros atau tulangan besi yang mestinya memperkuat struktur. “Tanpa elemen itu, saya yakin TPT rawan retak, longsor, bahkan gagal fungsi saat musim hujan,” katanya.
Indikasi Potongan Anggaran
Kecurigaan publik tak berhenti pada mutu fisik. Proyek ini disebut-sebut tak lepas dari praktik potongan anggaran hingga 30 persen sebelum dikerjakan.
“Lagu Indonesia Raya wajib dinyanyikan saat akan dimulainya acara. Nah, potongan 20-30 persen itu sudah jadi lagu wajib, khususnya proyek dari anggota dewan,” ujarnya.
Kalaupun tak dipotong, proyek semacam ini kerap dibungkus dengan syarat komitmen politik. Artinya, kepala desa penerima proyek diminta balik jasa mencarikan suara untuk pemberi proyek saat pemilu.
“Apakah yakin Kades Supenuh cari suara tanpa uang? Kalau pakai uang, darimana sumbernya kalau bukan dari proyek yang diberikan pihak pemberi proyek?” sindirnya.
Informasi lain yang dihimpun media menyebut, tim sukses M.I. Andy Firasadi pada Pileg lalu sempat menggelontorkan uang Rp 50–100 ribu per orang, yang kian memperkuat dugaan praktik politik uang dalam proyek tersebut.
Analisis Teknis dari Berbagai Sumber
Bangunan TPT di Desa Supenuh sangat berisiko jika benar menggunakan adukan 1:5, apalagi tanpa menggunakan stros. Dalam konstruksi pasangan batu, kualitas mortar adalah kunci.
Apabila perbandingan 1:5 itu, maka tidak layak untuk struktur penahan beban. Karena ideal campuran semen dan pasir itu 1:3. Selain campuran yang tidak sesuai standart juga ditambah tanpa adanya stros.
TimLak Seret Kepala Desa Supenuh
Sementara itu, Tim Pelaksana (TimLak) kegiatan Husen tak menampik soal absennya stros. Menurutnya, ketiadaan stros itu bukan kesalahan teknis, melainkan karena memang tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).
“Kalau terkait adukan semen dan pasir, silakan tanya langsung ke Pak Kades. Saya hanya pelaksana, mengikuti perintah beliau,” ujar Husen.
Dugaan publik kian menguat setelah beredar informasi adanya potongan anggaran 20–30 persen sebelum proyek dijalankan. “Kalau terkait itu, saya tidak tahu. Lebih baik tanyakan ke Pak Kades (Kepala Desa) Achmad saja,” katanya.
Proyek Beraroma Politik
Disatu sisi, Kepala Desa Supenuh, Achmad, akhirnya angkat bicara. Ia membenarkan bahwa proyek TPT itu bersumber dari anggaran APBD Jatim 2025 melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa (BKKPD) dari anggota DPRD Jatim, M.I. Andy Firasadi.
Namun, ketika ditanya mengenai kabar adanya potongan wajib 20–30 persen dari tim anggota DPRD tersebut, Achmad menepis. Achmad mengklaim tidak ada potongan, hanya komitmen politik saat Pemilu Legislatif.
“Kita hanya diminta komitmen mencarikan suara. Karena komitmen itu, Pak Andy memberikan proyek TPT ini,” tutur Achmad.
Dalih Teknis dan Pekerja Panen
Soal mangkraknya pembangunan TPT, Kades Achmad berdalih pengerjaan belum dilanjutkan karena sebagian besar pekerja sedang panen kacang.
Yang kedua, karena lokasi saluran itu airnya meluap akibat kiriman dari Desa Karangsambigalih. “Sehingga membuat kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan pembangunan,” ujarnya.
Meski demikian, Kades Supenuh menegaskan tidak ada penyalahgunaan anggaran. “Kami mengerjakan sesuai RAB, tidak akan mengurangi sedikitpun material. Stros memang tidak ada di RAB. Batu kami ambil dari Paciran, bukan pedel,” kata Achmad menjawab seputar pembangunan TPT di Dusun Mambung Desa Supenuh.
