NOWTOOLINE, NEWYORK — Pemerintah Cili menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Kerajaan Maroko atas seluruh wilayahnya, termasuk kawasan Sahara Barat, dalam komunike bersama dengan Maroko di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Senin (21/9/2026). Dalam pernyataan yang sama, Cili mendukung usulan otonomi Maroko 2007 sebagai dasar solusi politik serta mendorong kerja sama investasi, perdagangan dan pembangunan produktif di kawasan tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Cili Francisco Pérez Mackenna dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, serta Warga Negara Maroko di Luar Negeri Nasser Bourita dalam pertemuan bilateral di New York. Pertemuan itu berlangsung di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81 dan turut dihadiri Presiden Cili José Antonio Kast.
Dalam komunike bersama, Cili menyatakan mendukung kedaulatan Maroko atas seluruh wilayahnya, termasuk kawasan Sahara. Santiago juga menyebut proposal otonomi yang diajukan Maroko pada 2007 sebagai solusi politik yang dinilai adil, langgeng, dan dapat diterima bersama.
Pemerintah Cili kemudian menyatakan dukungan tersebut akan diterjemahkan ke dalam kerja sama bilateral. Salah satu fokusnya adalah mendorong peluang ekonomi dan perdagangan di kawasan Sahara yang diklaim dan dikelola Maroko, dengan sasaran memperkuat investasi, perdagangan, serta pengembangan sektor produktif.
Langkah tersebut membuat isu Sahara tidak hanya berada dalam ranah diplomasi politik, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang lebih kuat dalam hubungan Cili-Maroko. Perluasan hubungan perdagangan dapat membuka peluang bagi pelaku usaha kedua negara, meski implementasinya tetap bergantung pada kebijakan dan kesepakatan lanjutan.
Pada kesempatan yang sama, kedua menteri luar negeri menandatangani Terms of Reference (ToR) sebagai dasar untuk memulai negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara Cili dan Maroko. Kementerian Luar Negeri Cili menyebut kesepakatan tersebut sebagai dasar untuk memperdalam hubungan bilateral kedua negara.
Menteri Luar Negeri Cili Francisco Pérez Mackenna sebelumnya menjelaskan bahwa kerangka tersebut menjadi titik awal pembahasan menuju perjanjian perdagangan bebas. Ia menyebut kerja sama dengan Maroko dapat menjadi pintu bagi peningkatan perdagangan luar negeri dan ekspor Cili.
Cili Dukung Resolusi DK PBB
Dalam komunike yang sama, Cili menyatakan menyambut Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 Tahun 2025. Resolusi tersebut diadopsi pada 31 Oktober 2025 dengan 11 suara mendukung, tidak ada suara menolak, dan tiga abstain.
Resolusi 2797 memperpanjang mandat United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026. Dewan Keamanan juga menegaskan dukungan terhadap proses politik untuk mencapai solusi yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama melalui kompromi.
Karena itu, dukungan Cili terhadap proposal otonomi Maroko perlu ditempatkan dalam konteks proses politik PBB yang lebih luas. Persoalan status Sahara Barat masih menjadi sengketa yang melibatkan Maroko dan Frente POLISARIO, dengan PBB tetap mendorong penyelesaian politik yang dapat diterima para pihak dan memperhatikan prinsip penentuan nasib sendiri masyarakat Sahara Barat.
Frente POLISARIO sendiri memiliki posisi berbeda dengan Maroko. Dalam dokumen yang disampaikan kepada PBB, kelompok tersebut menegaskan bahwa penyelesaian harus memberikan kesempatan kepada masyarakat Sahara Barat untuk menjalankan hak menentukan nasib sendiri.
Perbedaan posisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan diplomatik dari suatu negara tidak dengan sendirinya mengakhiri sengketa atau menggantikan proses politik PBB. Penyelesaian akhir tetap membutuhkan proses negosiasi dan kesepakatan para pihak yang terkait.
Apresiasi dari Indonesia
Perkembangan hubungan Cili dan Maroko mendapat apresiasi dari Presiden Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood (IMSB), Wilson Lalengke. Ia menilai dukungan Cili dapat memberikan tambahan ruang bagi penguatan kerja sama ekonomi dan pembangunan di kawasan Sahara.
“Pengakuan resmi dari Cili ini bukan sekadar kemenangan diplomasi, melainkan fondasi yang sangat kokoh bagi Pemerintah Maroko untuk mengakselerasi pembangunan di seluruh wilayah teritorialnya, terutama di kawasan selatan yang dikenal sebagai Sahara Maroko,” kata Wilson dalam pernyataan dari Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Menurut Wilson, pembukaan peluang investasi dan perdagangan berpotensi memberikan dampak ekonomi apabila diwujudkan melalui kerja sama konkret. Ia juga mengaitkan perkembangan tersebut dengan meningkatnya hubungan Maroko dengan negara-negara di luar kawasan Afrika Utara.
Namun, manfaat ekonomi tersebut masih berada pada tahap peluang. Negosiasi FTA baru memasuki tahap awal setelah penandatanganan ToR, sehingga dampak terhadap investasi, ekspor, lapangan kerja, maupun pembangunan kawasan belum dapat dipastikan sebelum terdapat kesepakatan dan implementasi konkret.
Hubungan Cili-Maroko Masuk Babak Baru
Tahun 2026 juga menandai 65 tahun hubungan diplomatik Cili dan Maroko. Kedua pemerintah menyatakan hubungan tersebut berkembang dalam kerangka persahabatan dan saling menghormati.
Perkembangan terbaru memperluas agenda bilateral dari hubungan diplomatik menuju kerja sama ekonomi yang lebih terstruktur. Dukungan Cili terhadap posisi Maroko mengenai Sahara sekaligus menjadi bagian dari agenda bilateral yang mencakup perdagangan, investasi dan negosiasi FTA.
Bagi Maroko, langkah tersebut dapat menjadi tambahan dukungan diplomatik sekaligus membuka peluang memperkuat hubungan ekonomi dengan Amerika Latin. Bagi Cili, kerja sama dengan Maroko dapat memperluas akses hubungan perdagangan dengan Afrika dan menciptakan ruang baru bagi kegiatan ekspor-impor.
Tantangannya adalah memastikan seluruh kerja sama ekonomi berjalan transparan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta tetap mempertimbangkan kerangka hukum dan proses politik internasional mengenai Sahara Barat.
Ke depan, perhatian akan tertuju pada tindak lanjut negosiasi FTA Cili-Maroko serta implementasi peluang investasi dan perdagangan yang disebut dalam komunike bersama. Pada saat bersamaan, proses politik PBB mengenai Sahara Barat tetap menjadi jalur penting untuk mencari penyelesaian yang damai, langgeng, dan dapat diterima para pihak.
Dengan demikian, langkah Cili dan Maroko pada September 2026 tidak hanya memperlihatkan perkembangan hubungan diplomatik kedua negara, tetapi juga membuka agenda baru di bidang perdagangan dan investasi. Efektivitasnya akan ditentukan oleh bagaimana komitmen politik tersebut diterjemahkan menjadi kerja sama ekonomi yang konkret dan berkelanjutan.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
