NOWTOOLINE, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan tahun anggaran 2022.
“Bappenas menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 antara 5,2% hingga 5,8%. Sementara itu, proyeksi dan asumsi pertumbuhan ekonomi menurut Kementerian Keuangan sebesar 5,0% hingga 5,5%,” kata Suharso saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna secara virtual yang membahas Nota Keuangan dan RAPBN 2022, Senin (09/08/2021).
Angka pertumbuhan ekonomi digunakan untuk tujuan yang berbeda, Suharso menjelaskan, Bappenas menggunakan angka pertumbuhan ekonomi untuk sasaran pembangunan, Kementerian Keuangan menggunakannya untuk asumsi makro untuk menyusun APBN, dan Bank Indonesia menggunakannya untuk proyeksi.
Dalam pertemuan itu, Menteri juga mengatakan Proyek Prioritas Pembangunan dalam RKP 2022 sudah mengidentifikasi potensi investasi non-pemerintah.
Namun, perlu dukungan pemerintah dan kebijakan yang tepat untuk dapat mendorong swasta berkontribusi terhadap akselerasi pemulihan ekonomi, antara lain percepatan keluarnya peraturan teknis Kementerian atau Lembaga.
“Bappenas telah melakukan Multilateral Meeting Menteri untuk penajaman dan sinkronisasi rencana pelaksanaan Major Project dan isu khusus, serta Rapat Koordinasi dengan seluruh Gubernur untuk membahas Major Project di tiap provinsi, namun pendanaannya belum seluruhnya tertampung dalam RAPBN 2022,” katanya.
Suharso juga menjelaskan perkembangan bantuan sosial dan insentif ekonomi serta usulan respon bantuan sosial terhadap gelombang ke-2 pandemi.
Menurutnya, terdapat 4 program bantuan sosial sebelum adanya pandemi, yaitu program PKH sebanyak 10 juta KK, Sembako15,6 juta KK, PIP 25 juta jiwa, dan PBI-JKN sebanyak 98 juta jiwa.
“Sementara itu, saat pandemi bantuan sosial bertambah menjadi 12 program, antara lain program sembako 18,8 juta KK, BST 10 juta KK, Kartu Pra-Kerja 8,4 juta jiwa, Subsidi Upah 8,73 Juta jiwa, BPUM 12,8 juta orang,” ungkapnya.
Menteri menambahkan, rasio transfer sosial terhadap GDP Indonesia lebih kecil dibandingkan negara lain, tapi efektif mencegah goncangan ekonomi selama pandemi.
“Jika pandemi berkepanjangan di tahun 2022, kebutuhan anggaran sebesar Rp. 311 T dan skema bantuan sosial harus disederhanakan,” tuturnya.
Suharso juga mengusulkan agar peranan Bank Indonesia dalam membantu pembiayaan defisit dilanjutkan di tahun 2022 dengan dua acara.
“Pertama, dengan SKB I yaitu pembelian SBN oleh Bank Indonesia di pasar perdana. Kedua, dengan SKB II yaitu Burden Sharing Pemerintah dan Bank Indonesia,” ujar Menteri Suharso saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna. (*)
