NOWTOOLINE, ACCRA – Pemerintah Ghana kembali menegaskan dukungannya terhadap Rencana Otonomi yang diajukan Maroko sebagai dasar realistis dan berkelanjutan untuk mencari penyelesaian atas isu Sahara. Posisi itu disampaikan dalam komunike bersama setelah pertemuan Menteri Luar Negeri Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, serta Warga Negara Maroko di Luar Negeri Nasser Bourita di Accra, Selasa (21/7/2026).
Pernyataan Ghana muncul dalam rangkaian kunjungan kerja Nasser Bourita ke Ghana untuk bersama-sama memimpin sesi kedua Komite Kerja Sama Bersama Ghana-Maroko. Pertemuan tersebut tidak hanya membahas isu Sahara, tetapi juga agenda penguatan hubungan bilateral kedua negara.
Dalam komunike bersama, Ghana menyatakan Rencana Otonomi Maroko sebagai satu-satunya basis yang dipandang realistis dan berkelanjutan untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama terkait isu Sahara. Ghana juga menyambut Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 2797 yang diadopsi pada 31 Oktober 2025.
Resolusi 2797 memperpanjang mandat Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026. Dalam resolusi tersebut, DK PBB mendukung Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya dalam memfasilitasi serta memimpin negosiasi dengan menjadikan proposal otonomi Maroko sebagai basis pembahasan.
Namun, resolusi tersebut juga menegaskan bahwa tujuan proses politik adalah mencapai penyelesaian yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama, konsisten dengan Piagam PBB, termasuk prinsip penentuan nasib sendiri masyarakat Sahara Barat. Karena itu, dukungan Ghana terhadap rencana otonomi berlangsung dalam konteks proses negosiasi yang tetap berada di bawah kerangka PBB.
Posisi Ghana tersebut menjadi bagian dari dinamika diplomatik yang terus berkembang di kawasan Afrika. Pada saat yang sama, isu Sahara masih memiliki perbedaan pandangan di antara para pihak yang terlibat dalam proses politik PBB.
Maroko mempertahankan Rencana Otonomi sebagai kerangka penyelesaian yang ditawarkannya. Di sisi lain, Front Polisario tetap menyatakan dukungan terhadap hak menentukan nasib sendiri dan aspirasi kemerdekaan masyarakat Sahara Barat, sedangkan Aljazair menekankan bahwa hasil akhir harus disepakati oleh para pihak dan menjamin hak tersebut.
Perbedaan pandangan tersebut membuat jalur diplomasi dan negosiasi PBB tetap menjadi elemen penting dalam mencari penyelesaian. Resolusi 2797 sendiri menyerukan kepada para pihak untuk terlibat dalam pembahasan tanpa prasyarat dengan menjadikan proposal otonomi Maroko sebagai basis, sembari membuka ruang bagi gagasan konstruktif dalam proses menuju penyelesaian yang dapat diterima bersama.
Selain isu Sahara, pertemuan Ghana dan Maroko juga menghasilkan perkembangan konkret dalam hubungan bilateral. Pada sesi kedua Komite Kerja Sama Bersama, kedua negara menandatangani 11 kesepakatan kerja sama yang mencakup penerbangan, perdagangan, pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan teknologi, pertambangan, pelatihan diplomatik dan kejuruan, beasiswa, olahraga, hingga pengelolaan arsip.
Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa hubungan Ghana-Maroko memiliki agenda yang lebih luas daripada persoalan politik regional. Kerja sama di bidang perdagangan, pendidikan, teknologi, sumber daya manusia, dan sektor ekonomi berpotensi memperkuat hubungan antarmasyarakat sekaligus mendukung agenda integrasi ekonomi Afrika.
Perkembangan diplomatik itu mendapat perhatian dari Indonesia. Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut sikap Ghana dan menilai penguatan dialog dapat membuka ruang kerja sama lebih luas antara Indonesia, Maroko, Ghana, dan negara-negara sahabat lainnya.
“Keputusan Ghana mempertegas bahwa dunia internasional makin realistis melihat penyelesaian isu Sahara. Rencana Otonomi Maroko adalah solusi paling logis untuk mengakhiri perselisihan panjang ini demi kedamaian rakyat di kawasan tersebut,” ujar Wilson Lalengke di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Wilson juga menyampaikan kesiapan Persisma untuk berkontribusi melalui diplomasi masyarakat atau people-to-people diplomacy. Menurut dia, kerja sama dapat dikembangkan melalui sektor perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan berbagai bentuk pertukaran antarmasyarakat.
“Persisma siap menjadi jembatan diplomasi masyarakat serta memfasilitasi kerja sama lintas sektor, mulai dari perdagangan, pendidikan, hingga pertukaran budaya,” katanya.
Dalam konteks hubungan Ghana dan Maroko, penguatan kerja sama ekonomi menjadi salah satu manfaat langsung dari peningkatan hubungan bilateral. Kesepakatan yang ditandatangani kedua negara diarahkan antara lain untuk memperlancar perdagangan, mendorong transfer teknologi, serta mengembangkan sumber daya manusia.
Tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan hubungan bilateral dan dinamika dukungan terhadap proposal otonomi tetap berjalan seiring dengan proses politik PBB. Penyelesaian isu Sahara tidak hanya berkaitan dengan posisi diplomatik masing-masing negara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan para pihak serta proses negosiasi yang dapat menghasilkan kesepakatan yang diterima bersama.
Bagi kawasan Afrika, perkembangan tersebut memperlihatkan bagaimana diplomasi bilateral dapat berjalan berdampingan dengan agenda ekonomi dan kerja sama regional. Sementara bagi Indonesia, terbukanya ruang kolaborasi Ghana-Maroko dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan masyarakat dan kerja sama lintas sektor dengan negara-negara Afrika.
Pada akhirnya, sikap Ghana terhadap Rencana Otonomi Maroko menambah dinamika dalam proses diplomatik mengenai Sahara. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada bagaimana para pihak memanfaatkan ruang negosiasi yang tersedia di bawah kerangka PBB untuk membangun kompromi dan mencari penyelesaian politik yang berkelanjutan.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
