NOWTOOLINE, LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan (Pemkab Lamongan) dalam melaksanakan APBD anggaran tahun 2021 dinilai Fraksi PDI Perjuangan kurang efektif, efisien dan hemat
Bahkan, fraksi partai yang berlambang banteng moncong putih ini juga berpandangan bahwa Pemkab Lamongan cenderung konsumtif atau boros dalam periode dua tahun terakhir ini.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan Ratna Mutia Marhaeni saat menyampaikan pandangan umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Pelaksanaan APBD anggaran 2021 di Ruang Rapat Paripurna, Senin (30/5/2022).
“Ada kenaikan belanja operasional yang signifikan. Apalagi dibarengi dengan penurunan belanja modal yang tidak sedikit. Ini menunjukkan Pemkab Lamongan cenderung boros,” kata Ratna.
Dijelaskan Ratna, pihaknya berpandangan bahwa belanja operasional yang bersifat konsumtif dan hibah naik secara fantastis.
“Misalnya belanja hibah tahun 2019 sebesar Rp.197,7 milyar naik melesat menjadi Rp.242,805 milyar pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 belanja hibah menjadi Rp.212,397 milyar,” tuturnya.
Demikian juga belanja pegawai tahun 2019 sebesar Rp.955 milyar naik menjadi Rp.995,849 milyar pada tahun 2020. Adapun pada tahun 2021 menjadi Rp.980,281 milyar.
“Begitu juga belanja barang dan jasa naik secara signifikan pada tahun 2020 sebesar Rp.610,356 milyar naik pada tahun 2021 menjadi Rp.706,748 milyar,” ucapnya.
Diungkapkan Ratna, Fraksi PDI Perjuangan juga berpandangan bahwa pada tiga tahun terakhir belanja daerah mengalami penurunan seiring adanya pandemi Covid -19.
“Di tahun 2019 sebesar Rp. 2,3 triliun, pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 2,217 triliyun dan tahun 2021 naik sedikit menjadi Rp.2,258 triliyun,” ungkapnya.
Menurutnya, penurunan dan kenaikan sedikit tersebut terjadi tidak pada semua komponen kelompok atau jenis belanja.
Sedangkan untuk belanja modal, sambung Ratna, terdapat penurunan secara signifikan khususnya pada jenis belanja modal gedung dan bangunan.
“Di tahun 2019 sebesar Rp.218,063 milyar, tahun 2020 turun menjadi Rp.38,758 milyar dan tahun 2021 naik sedikit menjadi Rp 58,426 milyar,” ujarnya.
Tak hanya itu, dijelaskan Ratna, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa penurunan signifikan juga terjadi pada belanja modal jalan irigasi dan jaringan.
“Dimana pada tahun 2019 sebesar Rp.135,713 milyar, pada tahun 2020 turun menjadi Rp.67,343 milyar dan tahun 2021 naik signifikan menjadi Rp.135,958 milyar,” ucapnya.
Tetapi, Ratna menyampaikan, pihaknya menilai pada tahun 2021 jalan-jalan kabupaten hampir semua rusak parah dan saluran irigasi rusak parah.
“Yang lebih memprihatinkan banjir masih dimana-mana, jeglongan sewu dimana – mana padahal dana yang diserap tahun 2021 ini sebesar Rp.135,958 milyar,” tutur Ratna Ketua Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa Pemkab Lamongan boros dalam menggunakan APBD anggaran 2021.
