NOWTOOLINE, LAMONGAN. – Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Abdul Ghofur menemui massa mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Lamongan, Rabu (7/9/2022).
PMII Lamongan menyuarakan 3 (tiga) tuntutan di depan Gedung DPRD Lamongan. Salah satu tuntutan tersebut menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Seperti diketahui bersama, kebijakan kenaikan harga BBM telah diumumkan dan disahkan Presiden Joko Widodo secara resmi. Pada Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.
Kenaikan harga BBM tersebut, Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter; Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter; dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Buntut dari kenaikan BBM bersubsidi ini, tentunya bisa menambah beban masyarakat. Terutama masyarakat kelas bawah. Kondisi ini bisa memicu kenaikan harga komoditas seperti makanan dan jasa nantinya.
Sehingga hal ini memicu munculnya unjuk rasa (unras) dari berbagai pergerakan maupun perhimpunan mahasiswa yang ada di Indonesia termasuk di Kabupaten Lamongan.
Di atas mobil truck depan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Lamongan, Ghofur selaku Ketua DPRD Lamongan membacakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangi dengan Ketua PC PMII Sirojul Munir.
“Saya, Abdul Ghofur sebagai Ketua DPRD Lamongan, bertindak dan sah 8 seluruh anggota dewan Lamongan, menolak tegas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi,” ucap Ghofur.
Lanjut Ghofur, Menuntut pemerintah untuk menyelesaikan penyalahgunaan penerima manfaat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan segera membuat kebijakan agar subsidi dapat tepat sasaran.
“Ketiga, menuntut pemerintah untuk bekerja secara optimal dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi,” ujarnya.
Mahasiswa yang tergabung di PMII Lamongan sebelum sampai di Gedung DPRD Lamongan, mereka melakukan aksi unras mulai dari Jalan Lamongrejo tepatnya Tugu atau Prsasti Adipura.
“Sesuai hasil analisis kritis darn masari sahabat-sahabat yang mana terkait dengan adanya problematika kenaikan BBM ini sangat merugikan banyak masyarakat,” ucap Sirojul Munir.
Aspirasi bersama sahabat-sahabatnya di PMII dan DPRD Lamongan ini diharapkan tidak hanya selesai di Kabupaten Lamongan saja, karena menurutnya, hal ini mempunyai konsep besar.
“Kami harap ada tindakan lanjut dari DPRD Lamongan untuk bagaimana satu suara dengan kami untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi ini,” katanya.
Ditegaskan Siroj, apabila Ketua DPRD Lamongan ingkar dengan komitmennya maka PMII Lamongan akan menggandeng perwakilan masyarakat untuk kembali menyuarakan kembali tuntutan tersebut.
“Karena ini menjadi atensi bagi kami, tentunya, kita akan menurunkan massa lebih besar. Jika tidak ada komitmen dari Ketua DPRD Lamongan,” tutur Siroj.
Selain PMII Lamongan yang melakukan aksi turun jalan untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi, GMNI dan HMI Lamongan juga menyuarakan tuntutan yang sama ke depan Gedung DPRD Lamongan setelah tidak bisa ketemu dengan Bupati Lamongan.
