NOWTOOLINE, LAMONGAN — Komitmen memperjuangkan perlindungan bagi pekerja rentan kembali ditegaskan Wakil Ketua II DPRD Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan, Husen. Melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tahun anggaran 2027, Husen berencana mengalokasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sedikitnya 1.000 pekerja rentan, mulai dari pengemudi ojek online (ojol), tukang becak, pedagang keliling, hingga jurnalis yang bekerja di Kabupaten Lamongan.
Rencana tersebut disampaikan Mas Husen saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Ketua Umum PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri, yang digelar Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan bersama komunitas ojek online di Blangkon Coffee, Jalan Ronggohadi No. 6, Kelurahan Tumenggungan, Lamongan.
Menariknya, Blangkon Coffee juga dikenal sebagai basecamp Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Kabupaten Lamongan, sehingga kegiatan tersebut menjadi momentum dialog langsung antara wakil rakyat dan para pengemudi ojol.
“Yang pertama tentu kami kirim doa untuk Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan yang ke-79. Semoga beliau selalu sehat dan panjang umur,” ujar Mas Husen, Jumat (23/1/2026).
Namun lebih dari sekadar peringatan seremonial, Mas Husen menegaskan kehadirannya adalah untuk menyerap aspirasi pekerja rentan, khususnya para ojol yang selama ini bekerja di sektor informal dengan risiko tinggi.
Ojol hingga Pekerja Lepas Jadi Fokus Pokir 2027
Mas Husen menjelaskan, pengemudi ojol termasuk kelompok pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja tetap, penghasilan tidak pasti, serta rentan terhadap kecelakaan kerja dan kehilangan pendapatan.
“Insya Allah di penganggaran 2027, melalui pokir saya, kami akan mengusulkan minimal 1.000 pekerja rentan untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Program tersebut akan diusulkan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan dikoordinasikan bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lamongan.
Menurut Mas Husen, sasaran program ini adalah pekerja yang belum ter-cover APBD maupun skema lain, seperti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Kalau buruh pabrik dan nelayan tertentu sudah ada skema dari Pemda. Kami fokus yang benar-benar belum ter-cover, seperti ojol, tukang becak, kuli bangunan, pedagang keliling, bahkan pelaku UMKM yang rawan kecelakaan kerja,” jelasnya.
Premi Masih Dibayar Mandiri, APBD Diminta Hadir
Inisiatif tersebut berangkat dari keprihatinan Husen setelah mengetahui bahwa banyak pengemudi ojol di Lamongan membayar premi BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, bahkan dipotong langsung dari penghasilan harian mereka.
“Tadi saya tanya, ternyata ada yang bayar sendiri sekitar Rp16.800 per bulan. Kami ingin APBD yang hadir, supaya penghasilan mereka tidak lagi terpotong untuk premi,” katanya.
Tak hanya pengemudi ojol, Mas Husen juga memastikan bahwa jurnalis dan wartawan, baik media online, cetak, maupun televisi, akan dimasukkan dalam usulan pekerja rentan.
“Teman-teman jurnalis juga punya risiko kecelakaan kerja saat liputan. Itu pasti akan saya masukkan, khususnya untuk JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja). Tentu nanti kami koordinasikan dengan Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Mas Husen.
PDOI Sambut Positif, Harap Segera Terealisasi
Pembina PDOI Lamongan, Satriya Wahyu Kurnia, mengaku terkejut sekaligus mengapresiasi kehadiran langsung Wakil Ketua DPRD Lamongan dan Kepala Disnaker di basecamp ojol.
“Ini surprise bagi kami. Program BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD 2027 sudah dibahas dari sekarang. Di daerah lain sudah jalan, semoga Lamongan bisa segera menyusul,” ujarnya.
Selama ini, kata Satriya, premi JKK dibayar mandiri melalui sistem top up saldo. Jika saldo habis, maka kepesertaan otomatis tidak aktif. “Perusahaan tidak membiayai premi JKK kami. Jadi kalau saldo nol, perlindungan juga nol. Padahal risiko kami di jalan sangat tinggi,” katanya.
Ia berharap rencana tersebut benar-benar terealisasi, mengingat kondisi jalan di Lamongan yang masih banyak berlubang dan berpotensi memicu kecelakaan.
Disnaker Lamongan: Inisiatif yang Sangat Positif
Kepala Disnaker Lamongan, Mokhammad Zamroni, menyambut baik rencana Husen yang mengarahkan pokir DPRD untuk perlindungan pekerja rentan. “Saya sangat mengapresiasi. Ini bentuk perhatian nyata wakil rakyat kepada pekerja rentan, khususnya pengemudi ojek online maupun non-online,” ujar Zamroni.
Zamroni menegaskan, pekerja rentan di Lamongan sangat beragam, mulai dari petani, nelayan, hingga pengemudi ojek pangkalan dan tukang becak yang belum masuk sistem digital. “Nanti perlu pendataan yang matang. Tidak hanya ojol, tapi juga ojek pangkalan, becak, dan pekerjaan lepas lainnya. Semua berpeluang kita cover melalui pokir tersebut,” tuturnya.
