NOWTOOLINE,LAMONGAN – DPRD Kabupaten Lamongan selaku Legislatif dan Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku Ekseskutif telah sepakat dan menyetujui Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Sebelum mendapatkan persetujuan, Rapetda APBD Lamongan 2023 telah melalui pembahasan bersama antara Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja masing-masing.
Selanjutnya Badan Anggaran DPRD Lamongan bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah menyepakati Raperda APBD 2023. Keduanya menyepakati raperda tersebut setelah dilaksanakan Rapat Banggar (Rapat Badan Anggaran).
“Kami sepakat dan setuju Raperda APBD tahun anggaran 2023,” kata Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur, usai melaksanakan Rapat Paripurna Hari Keempat Raperda APBD Lamongan 2023, Senin (21/11/2022).
Diungkapkan Ghofur, alasan disepakatinya raperda tersebut karena APBD 2023 memiliki postur Pendapatan Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 3, 236 trilyun. Sedangkan, untuk Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,180 trilyun.
“Kemudian Surplus Anggaran diproyeksikan sebesar Rp 55, 714 milyar. Penerimaan Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 30 milyar,” ujarnya.
Lebih lanjut, jelas Ghofur, untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 85, 714 milyar dan Pembiayaan Netto Minus sebesar Ep 55, 714 milyar. “Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah sebesar nol rupiah,” ucapnya.
Meski telah sepakat dan menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2023, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan memberikan beberapa saran dan pendapat.
“Pemkab Lamongan melalui OPD terkait diminta lebih memperhatikan pembuatan Peta Investasi. Dan memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak perikanan, BUMD, parkir, restoran aerta pajak kendaraan bermotor,” katanya.
Banggar juga meminta Pemkab Lamongan melalui OPD terkait agar dalam melaksanakan program pembangunan jalan lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Serta lebih ketat dalam mengawasi kontraktor proyek pembangunan jalan, sehingga kualitas jalan benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
DPRD Lamongan juga meminta kepada Pemkab untuk lebih memperhatikan program penanggulangan banjir. Karena, menurutnya, program ini tidak diantisipasi dengan maksimal.
“Seperti kesiapsiagaan pompa air dan SDM, pengerukan waduk, meningkatkan mutu pekerjaan. Serta melakukan pengecekan saluran air baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan,” ucapnya.
Bupati juga diminta DPRD Lamongan untuk memperhatikan program bagi petani tambak yang terdampak banjir serta sinkronisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait ketersediaan pupuk.
“Kami minta ada tindakan nyata karena sampai saat ini pupuk bagi petani tambak masih belum terselesaikan,” ucapnya.
Ghofur menambahkan, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan adalah mewujudkan Kejayaan Lamongan yang berkeadilan.
“Makanya kami minta Pemkab serta OPDnya lebih cermat dalam memprioritaskan program tahun 2023,” tutur Ghofur Ketua Banggar DPRD Lamongan.
Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan anggota DPRD Lamongan yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dan menyetujuinya untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
“Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Lamongan karena persetujuan Raperda APBD 2023 sesuai jadwal yang telah diagendakan,” ucap Pak Yes.
Demikian pula terhadap pandangan, saran dan masukan-masukan yang diberikan oleh Fraksi-Fraksi, Komisi dan Banggar DPRD Lamongan. Ungkap Pak Yes, baik yang dituangkan dalam pandangan umum hearing kepada setiap OPD maupun pembahasan yang intensif dengan Banggar.
“Semoga segala upaya dan kerja keras legislatif dan eksekutif dalam merancang pembangunan di Lamongan tahun depan dapat meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Disetujuinya Raperda APBD 2023, semoga bisa mewujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan,” ujar Pak Yes.
