Daerah  

Temui Pendemo, Dinsos Lamongan Beri Penjelasan Terkait Masalah Bantuan Sosial

Kepala Dinsos Lamongan, Farah Damayanti Zubaidah saat menemui para pendemo yang tergabung dalam GPPL, Rabu (9/10/2024, Foto : Suwarji)

NOWTOOLINE, LAMONGAN – Suasana depan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lamongan (Dinsos Lamongan) memanas saat puluhan demonstran dari Gerakan Pemuda Peduli Lamongan (GPPL) melakukan aksi protes, Rabu (9/10/2024).

Mereka menuntut transparansi dan perbaikan atas dugaan masalah dalam distribusi bantuan sosial (bansos), khususnya bantuan permakanan yang dianggap tidak layak konsumsi serta carut-marut dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako.

Dengan poster dan spanduk di tangan, para pendemo menyerukan keluh kesah masyarakat, menyoroti ketidakpuasan atas kinerja Dinas Sosial dalam mengelola bantuan dari Kementerian Sosial. Pengawalan ketat dari pihak Polres Lamongan tak mengurangi semangat para pengunjuk rasa.

Koordinator Lapangan (Korlap), Iqbal, menyatakan bahwa mereka hadir mewakili suara rakyat yang merasa dirugikan oleh masalah bansos ini.

“Kami menduga adanya masalah serius dalam distribusi bantuan permakanan dan BPNT. Data yang kami kumpulkan menunjukkan hampir separuh kecamatan di Lamongan terindikasi bermasalah. Jika ini tidak segera ditindaklanjuti, kami siap membawa masalah ini ke Polda Jatim,” tegas Iqbal dalam orasinya.

Meski demikian, para pendemo menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan sekadar janji, tetapi bukti nyata tindak lanjut dari pihak terkait. “Kami akan terus mengawal isu bansos BPNT atau Sembako hingga ada penyelesaian yang memuaskan masyarakat,” ucapnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Farah Damayanti Zubaidah, turun langsung menemui para demonstran. Dalam sambutannya, Farah mengucapkan terima kasih atas perhatian masyarakat terhadap masalah ini.

Ia juga menjelaskan bahwa bantuan sosial, terutama permakanan, merupakan program langsung dari Kementerian Sosial, sehingga distribusi dan penyalurannya dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat.

“Bantuan ini berasal dari Kemensos, dan kelompok penerimanya telah di-SK-kan langsung oleh mereka. Dinas Sosial hanya bertugas memantau. Dana bantuan tidak mampir ke Dinsos, karena sudah ada tim yang menyalurkannya langsung,” jelas Farah.