NOWTOOLINE, COTONOU – Republik Benin kembali menyatakan dukungannya terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Kerajaan Maroko, termasuk terkait kawasan Sahara. Sikap tersebut disampaikan dalam Sidang ke-7 Komisi Kerja Sama Gabungan Benin–Maroko di Cotonou pada Selasa, 21 Juli 2026, yang sekaligus menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk memperluas hubungan ekonomi dan sosial kedua negara.
Pertemuan tersebut dipimpin bersama Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri Nasser Bourita serta Menteri Luar Negeri Benin yang membidangi Integrasi Masyarakat Keturunan Afrika, Corinne Amori Brunet. Pemerintah Benin dan Maroko menyatakan keinginan memperkuat serta mendiversifikasi kerja sama bilateral di berbagai sektor.
Salah satu isu yang mendapat perhatian ialah posisi Benin terhadap Rencana Otonomi yang diajukan Maroko untuk menyelesaikan sengketa Sahara. Dalam komunike bersama, Benin kembali menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut sebagai solusi yang dinilai kredibel dan realistis oleh pemerintahnya.
Dukungan Benin dan Konteks Resolusi PBB
Menteri Corinne Amori Brunet juga menyambut Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797. Namun, secara faktual, resolusi tersebut telah diadopsi pada 31 Oktober 2025, jauh sebelum Sidang Komisi Kerja Sama Gabungan Benin–Maroko pada Juli 2026.
Resolusi 2797 memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026. Dewan Keamanan juga mendukung proses perundingan yang menggunakan Proposal Otonomi Maroko sebagai dasar pembahasan untuk mencapai penyelesaian politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama.
Dalam resolusi tersebut, Dewan Keamanan tetap menegaskan pentingnya solusi politik yang dapat diterima para pihak dan konsisten dengan Piagam PBB, termasuk prinsip penentuan nasib sendiri. Karena itu, dukungan terhadap Rencana Otonomi merupakan bagian dari dinamika proses diplomatik, bukan berarti PBB telah menetapkan penyelesaian final atas sengketa tersebut.
Posisi tersebut penting dicatat karena isu Sahara masih memiliki pandangan yang berbeda di tingkat internasional. Maroko mendukung Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko, sementara Frente POLISARIO mempertahankan tuntutan agar prinsip penentuan nasib sendiri masyarakat Sahara Barat menjadi dasar penyelesaian. Perserikatan Bangsa-Bangsa terus mendorong proses politik melalui Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal untuk Sahara Barat, Staffan de Mistura.
Dakhla Jadi Agenda Kerja Sama Berikutnya
Selain menyampaikan sikap diplomatik, Corinne Amori Brunet menyatakan rencana kunjungan kerja ke Dakhla. Kunjungan tersebut diarahkan untuk melihat perkembangan ekonomi dan sosial sekaligus menjajaki peluang kemitraan antara Benin dan Maroko.
Dakhla juga disepakati sebagai lokasi pelaksanaan sidang berikutnya Komisi Kerja Sama Gabungan Benin–Maroko. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kerja sama kedua negara tidak hanya diarahkan pada hubungan politik, tetapi juga pada agenda pembangunan dan hubungan ekonomi.
Dalam Sidang ke-7, kedua negara membahas sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Pemerintah Benin menyebut bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, mobilitas masyarakat, serta konsultasi mengenai persoalan regional dan internasional sebagai bagian dari agenda kerja sama.
Kedua pihak bahkan menandatangani 14 kesepakatan kerja sama strategis yang mencakup ekonomi, perdagangan, industri, keuangan, keamanan, pelatihan teknis dan profesional, pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, beasiswa, olahraga, budaya, serta kerja sama keagamaan. Kesepakatan tersebut memperkuat kerangka hukum hubungan bilateral sekaligus membuka peluang bagi proyek konkret di berbagai bidang.
Peluang Ekonomi dan Tantangan Diplomatik
Penguatan hubungan Benin–Maroko berpotensi memberikan ruang lebih besar bagi kerja sama sektor swasta, investasi, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta pertukaran pengetahuan. Pemerintah kedua negara juga telah menyatakan keinginan membangun kemitraan ekonomi yang melibatkan sektor swasta sebagai salah satu penggerak hubungan bilateral.
Namun, perkembangan tersebut berlangsung di tengah persoalan Sahara yang masih menjadi isu diplomatik kompleks. Karena itu, implementasi kerja sama ekonomi perlu berjalan beriringan dengan proses diplomasi multilateral yang melibatkan pihak-pihak terkait.
Perserikatan Bangsa-Bangsa masih menempatkan proses politik sebagai jalur penyelesaian. Dalam penjelasannya, Utusan Pribadi Sekjen PBB Staffan de Mistura mengatakan Proposal Otonomi Maroko digunakan sebagai dasar negosiasi, sementara masukan dari Frente POLISARIO dan gagasan relevan lainnya juga tetap menjadi bagian dari proses pembahasan.
Bagi Benin dan Maroko, agenda berikutnya adalah menerjemahkan berbagai kesepakatan yang telah dibuat menjadi program dan proyek yang memberikan manfaat konkret. Pemerintah Benin sendiri menyatakan harapan agar kesepakatan yang ditandatangani segera diwujudkan dalam proyek di berbagai sektor.
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, turut mengapresiasi penguatan hubungan kedua negara. Menurut dia, kerja sama Benin dan Maroko dapat diarahkan pada bidang yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami di Persisma sangat mengapresiasi sikap tegas Benin yang mendukung kedaulatan Maroko atas Sahara. Ini menunjukkan semangat solidaritas Afrika yang patut dicontoh.”
Lalengke juga menyatakan dukungan terhadap kolaborasi Benin dan Maroko dalam pendidikan, kebudayaan, serta pengembangan ekonomi. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Persisma dan bukan posisi resmi pemerintah Indonesia.
Ke depan, efektivitas hubungan Benin–Maroko akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai. Di saat yang sama, perkembangan isu Sahara tetap akan bergantung pada proses politik yang difasilitasi PBB dan kemampuan pihak-pihak terkait membangun kompromi yang dapat diterima bersama.
Dengan demikian, Sidang ke-7 Komisi Kerja Sama Gabungan tidak hanya menghasilkan penegasan sikap diplomatik Benin terhadap Maroko, tetapi juga menyediakan ruang baru bagi pengembangan kerja sama ekonomi, pendidikan, investasi, dan hubungan antarmasyarakat. Agenda lanjutan di Dakhla akan menjadi salah satu momentum untuk melihat sejauh mana kesepakatan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kerja sama yang konkret dan berkelanjutan.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
