NOWTOOLINE, ATHENA – Yunani kembali menegaskan dukungannya terhadap proposal otonomi Maroko untuk Sahara Barat dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Yunani George Gerapetritis dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita di Athena, Senin (7/9/2026). Yunani menyatakan proposal tersebut merupakan kontribusi serius dan kredibel dalam proses politik yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dapat menjadi salah satu solusi yang paling layak untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Gerapetritis seusai pertemuannya dengan Bourita di Athena. Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Yunani, ia menegaskan bahwa Athena mendukung proses politik penyelesaian masalah Sahara Barat di bawah naungan PBB.
Gerapetritis juga menyatakan Yunani mendukung upaya Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Staffan de Mistura, untuk mendorong negosiasi dengan menjadikan proposal otonomi Maroko sebagai salah satu dasar pembahasan.
Menurut Gerapetritis, proposal tersebut merupakan “serious and credible contribution” atau kontribusi yang serius dan kredibel terhadap proses PBB yang sedang berlangsung. Ia menambahkan bahwa proposal itu “could constitute the most feasible solution”, atau dapat menjadi solusi yang paling layak.
Sikap tersebut disampaikan dalam konteks peran Yunani sebagai anggota terpilih Dewan Keamanan PBB. Yunani juga menyatakan dukungannya terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 Tahun 2025 yang berkaitan dengan proses penyelesaian masalah Sahara Barat.
Resolusi 2797 diadopsi pada 31 Oktober 2025 dengan 11 suara mendukung, tanpa suara menolak, dan tiga abstain. Resolusi tersebut memperpanjang mandat United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026. Yunani termasuk negara yang memberikan suara mendukung.
Dokumen PBB tersebut mendukung upaya Sekretaris Jenderal dan Utusan Pribadinya untuk memajukan proses politik melalui konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Resolusi itu juga menyerukan solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk hak menentukan nasib sendiri.
Posisi Yunani juga sejalan dengan perkembangan sikap Uni Eropa. Dalam jawaban resmi Komisi Eropa pada Februari 2026, Uni Eropa menyatakan bahwa negara-negara anggotanya secara bulat memperbarui posisi mengenai Sahara Barat dan menyelaraskannya dengan Resolusi 2797. Uni Eropa mendukung proses yang dipimpin PBB dengan proposal otonomi Maroko sebagai dasar pembahasan, sekaligus menekankan tercapainya solusi politik yang dapat diterima bersama dan menyediakan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Sahara Barat.
Dengan demikian, dukungan Yunani tidak berarti proses sengketa telah berakhir. Penyelesaian final masih bergantung pada negosiasi dan kesediaan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan dalam kerangka PBB.
Hal tersebut penting karena terdapat perbedaan posisi mendasar di antara pihak-pihak yang terlibat. Maroko mempertahankan proposal otonomi di bawah kedaulatannya sebagai kerangka penyelesaian, sementara Front Polisario tetap menyatakan bahwa penyelesaian harus menjamin hak rakyat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri, termasuk pilihan kemerdekaan.
PBB sendiri masih menjalankan MINURSO sebagai mekanisme pemantauan dan pencegahan konflik. Setelah gencatan senjata yang berlangsung sejak 1991 mengalami keruntuhan pada 2020, misi tersebut tetap menjalankan pemantauan situasi dan mendukung upaya de-eskalasi serta proses politik PBB.
Dalam konteks tersebut, pernyataan Yunani menjadi bagian dari dinamika diplomatik yang lebih luas. Posisi Athena menempatkan proposal otonomi Maroko sebagai basis negosiasi, tetapi tetap menyebut tujuan akhirnya sebagai solusi yang adil, berkelanjutan, dan dapat diterima semua pihak.
Dari Indonesia, Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Moroccan Sahara Brotherhood (Persisma), menyambut pernyataan Yunani tersebut. Ia menilai dukungan negara seperti Yunani dapat memperkuat ruang diplomasi untuk mencari penyelesaian damai.
“Sikap Yunani mempertegas bahwa dunia internasional semakin menyadari pentingnya kedamaian, kepastian hukum, dan stabilitas teritorial,” ujar Wilson Lalengke dalam keterangannya dari Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Wilson mengatakan konflik berkepanjangan berpotensi memberikan dampak terhadap masyarakat lokal serta menghambat pemanfaatan potensi ekonomi kawasan. Menurut dia, dialog diplomatik dan pembangunan inklusif perlu menjadi bagian penting dari proses penyelesaian.
Ia juga menilai proposal otonomi Maroko dapat menjadi bahan pembahasan dalam mencari titik temu antara kepentingan pemerintahan pusat dan tata kelola lokal. Namun, pandangan tersebut merupakan penilaian dari Persisma dan bukan posisi resmi PBB maupun seluruh pihak dalam sengketa.
Sementara itu, posisi Front Polisario menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan substantif yang harus diselesaikan melalui proses negosiasi. Dalam pernyataan pada 4 September 2026, Sekretariat Nasional Front Polisario kembali menegaskan bahwa penyelesaian harus didasarkan pada hak rakyat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri dan menyatakan dukungan terhadap proses yang disponsori PBB.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa dukungan diplomatik terhadap proposal otonomi belum otomatis menghasilkan kesepakatan final. Tantangan berikutnya adalah bagaimana para pihak menerjemahkan dukungan politik tersebut ke dalam perundingan yang menghasilkan formula yang dapat diterima bersama.
Bagi Yunani, isu ini juga memiliki dimensi keamanan regional. Dalam pertemuan di Athena, Gerapetritis menyebut stabilitas kawasan Mediterania dan Afrika Utara membutuhkan kerja sama yang erat. Yunani juga menyatakan akan kembali berkontribusi dalam proses pembahasan terkait resolusi ketika memegang kepresidenan Dewan Keamanan PBB pada Oktober 2026.
Perkembangan tersebut membuat periode menjelang pembahasan perpanjangan mandat MINURSO pada Oktober menjadi salah satu tahapan penting dalam proses diplomatik Sahara Barat. Fokusnya bukan hanya pada dukungan terhadap proposal tertentu, tetapi juga kemampuan para pihak untuk melanjutkan dialog dan menemukan formula penyelesaian yang memenuhi prinsip-prinsip PBB.
Pada akhirnya, pernyataan Yunani memperlihatkan adanya dukungan diplomatik yang semakin jelas terhadap proposal otonomi Maroko sebagai basis negosiasi. Namun, penyelesaian sengketa Sahara Barat tetap memerlukan proses politik yang melibatkan pihak-pihak terkait dan menghasilkan kesepakatan yang adil, langgeng, serta dapat diterima bersama.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
