NOWTOOLINE, CONAKRY – Republik Guinea kembali menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan Maroko atas Sahara dalam Sidang Komisi Kerja Sama Bersama Maroko-Guinea ke-8 di Conakry, Selasa (8/9/2026). Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Guinea Morissanda Kouyaté saat sidang yang dipimpin bersama Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita, dengan Guinea menyatakan dukungan terhadap rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi yang mereka dukung untuk sengketa tersebut.
Guinea Pertegas Posisi Diplomatik
Guinea kembali menyampaikan posisi diplomatiknya terkait Sahara dalam forum bilateral tingkat tinggi bersama Maroko. Penegasan tersebut disampaikan pada Sidang Komisi Kerja Sama Bersama Maroko-Guinea ke-8 yang berlangsung di Conakry pada 8 September 2026.
Sidang tersebut dipimpin bersama Nasser Bourita, Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri, serta Morissanda Kouyaté, Menteri Luar Negeri, Integrasi Afrika, dan Warga Guinea di Luar Negeri.
Dalam pidato pembukaan, Kouyaté menyatakan Guinea mempertahankan dukungan yang konsisten terhadap apa yang disebut pemerintah Guinea sebagai “Marokositas Sahara” dan kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut.
Kouyaté juga menyatakan bahwa Guinea mendukung rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi yang dipandang negaranya untuk sengketa Sahara. Posisi tersebut, menurut pernyataan Guinea, sejalan dengan proposal yang diajukan Maroko dalam proses di Dewan Keamanan PBB.
Konsulat Guinea di Dakhla
Dalam kesempatan yang sama, Kouyaté menyinggung keberadaan Konsulat Jenderal Guinea di Dakhla. Menurutnya, pembukaan konsulat tersebut pada Januari 2020 merupakan bentuk konkret dari posisi diplomatik Guinea dan simbol hubungan solidaritas kedua negara.
Nasser Bourita kemudian menyampaikan apresiasi pemerintah Maroko terhadap dukungan yang selama ini diberikan Guinea. Ia menyoroti posisi Guinea dalam berbagai forum regional dan internasional serta keberadaan konsulat Guinea di Dakhla sebagai bagian dari hubungan bilateral kedua negara.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa isu Sahara tetap menjadi salah satu bagian penting dalam hubungan diplomatik Maroko dengan negara-negara Afrika. Bagi Rabat, dukungan bilateral dan internasional menjadi bagian dari diplomasi untuk memperkuat penerimaan terhadap proposal otonomi yang diajukannya.
Sengketa Sahara Belum Berakhir
Meski Guinea menyatakan dukungannya terhadap rencana otonomi Maroko, status Sahara Barat secara internasional belum dapat disebut telah terselesaikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa masih mencantumkan Sahara Barat sebagai wilayah yang belum berpemerintahan sendiri atau Non-Self-Governing Territory.
Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2797 pada 31 Oktober 2025 memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026. Resolusi tersebut juga menegaskan perlunya penyelesaian politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama, dengan mempertimbangkan prinsip serta tujuan Piagam PBB, termasuk prinsip penentuan nasib sendiri.
Dokumen PBB juga mencatat bahwa proses politik melibatkan konsultasi antara utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB dengan Maroko, Frente POLISARIO, Aljazair, Mauritania, serta pihak-pihak terkait lainnya. Karena itu, dukungan Guinea terhadap proposal otonomi merupakan posisi diplomatik Guinea dan tidak dengan sendirinya mengakhiri proses politik PBB mengenai Sahara.
Dukungan dari Indonesia
Perkembangan diplomasi tersebut juga mendapat perhatian dari Indonesia. Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Moroccan Sahara Brotherhood (Persisma), menyatakan dukungannya terhadap perkembangan yang menurutnya dapat mendorong penyelesaian damai dan stabilitas di kawasan Afrika Utara.
Menurut Wilson, penegasan Guinea serta keberadaan konsulatnya di Dakhla merupakan perkembangan penting dalam hubungan Guinea dan Maroko. Ia menilai rencana otonomi yang diajukan pemerintah Maroko sebagai pendekatan yang berorientasi pada pembangunan dan tata kelola wilayah.
“Rencana otonomi khusus yang digagas oleh Pemerintah Maroko di bawah kepemimpinan Yang Mulia King Mohammed VI adalah langkah yang sangat realistis, berorientasi masa depan, dan mencerminkan komitmen terhadap pembangunan manusia,” kata Wilson dalam keterangannya dari Jakarta, 9 September 2026.
Wilson juga menilai hubungan diplomatik dan kerja sama antarkedua negara dapat menjadi bagian dari upaya membangun stabilitas serta membuka peluang kerja sama ekonomi dan pembangunan.
Namun, pandangan tersebut merupakan penilaian dari Wilson dan Persisma, bukan posisi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kerangka PBB, proses penyelesaian Sahara masih berlangsung dan melibatkan berbagai pihak.
Diplomasi dan Tantangan ke Depan
Hubungan Maroko dan Guinea tidak hanya berkaitan dengan isu Sahara. Forum komisi bersama juga menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang.
Menurut laporan mengenai sidang tersebut, kedua negara kembali menegaskan hubungan persahabatan dan keinginan untuk meningkatkan kerja sama. Maroko juga menyatakan kesiapan berbagi pengalaman pembangunan dengan Guinea, termasuk pada sektor infrastruktur, kesehatan, energi, pertanian, keamanan pangan, pelatihan sumber daya manusia, dan bidang lainnya.
Konteks tersebut membuat isu Sahara berada dalam spektrum hubungan bilateral yang lebih luas. Dukungan diplomatik dapat memperkuat hubungan antarnegara, tetapi penyelesaian sengketa tetap membutuhkan proses politik yang melibatkan pihak-pihak terkait dan mekanisme internasional.
Ke depan, tantangan utama adalah bagaimana perkembangan dukungan diplomatik tersebut dapat berjalan beriringan dengan proses PBB untuk mencapai penyelesaian yang diterima para pihak. Dengan demikian, perkembangan hubungan Maroko-Guinea tidak hanya dapat dilihat dari aspek politik, tetapi juga dari peluang kerja sama ekonomi, pembangunan, dan diplomasi regional.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
