NOWTOOLINE, CALI – Pemerintah Kolombia mengubah posisi diplomatiknya terkait Sahara Barat dengan mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi di Cali, Jumat (7/8/2026). Keputusan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bula Escobar dalam pertemuan bersama Wakil Presiden José Manuel Restrepo dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan hubungan bilateral Kolombia-Maroko.
Pemerintah Kolombia mengambil langkah penting dalam kebijakan luar negerinya terhadap isu Sahara Barat. Pada 7 Agustus 2026, Menteri Luar Negeri Kolombia Omar Bula Escobar menyatakan bahwa negaranya mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Cali yang mempertemukan Bula Escobar, Wakil Presiden Kolombia José Manuel Restrepo, dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, serta Ekspatriat Maroko Nasser Bourita. Pemerintah Kolombia kemudian memperjelas keputusan tersebut melalui pernyataan resmi pada 10 Agustus 2026.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Kolombia menyebut perubahan tersebut merupakan hasil peninjauan kembali atas pengakuan terhadap Republik Arab Sahrawi Demokratik (RASD) yang diberikan pemerintahan sebelumnya.
Kolombia juga menyatakan akan membekukan hubungan diplomatik dengan RASD. Kebijakan itu mencakup penghentian kontak politik dan diplomatik, pertukaran misi, serta dukungan terhadap RASD dalam forum multilateral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Bula Escobar menyatakan posisi baru tersebut dengan kalimat, “Colombia recognizes Morocco’s sovereignty over its Sahara.” Pernyataan itu menandai perubahan arah kebijakan Bogotá dalam persoalan yang selama puluhan tahun menjadi salah satu isu politik dan diplomatik paling kompleks di Afrika Utara.
Wakil Presiden Kolombia José Manuel Restrepo menyebut perubahan posisi tersebut sebagai “awal baru” dalam hubungan Kolombia dan Maroko. Ia juga menyampaikan keinginan pemerintah Kolombia untuk membangun kemitraan strategis yang lebih erat dengan Rabat.
Peluang Kerja Sama Ekonomi
Perubahan sikap politik tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik. Pemerintah Kolombia menyatakan ingin merevitalisasi hubungan dengan Maroko melalui visi jangka panjang dan kerja sama yang dinilai dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat Kolombia.
Dalam pernyataan resmi 10 Agustus, Kementerian Luar Negeri Kolombia menyebut sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan, antara lain perdagangan, investasi, pariwisata, ketahanan pangan, pembangunan pelabuhan dan logistik, serta konektivitas Atlantik antara kedua negara.
Bagi kedua negara, perubahan orientasi diplomatik tersebut dapat menjadi landasan untuk memperluas hubungan yang sebelumnya lebih terbatas. Namun, realisasi manfaat ekonomi tetap bergantung pada kebijakan lanjutan, kesepakatan konkret, dan implementasi kerja sama di masing-masing sektor.
Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menyambut keputusan Kolombia tersebut sebagai perkembangan penting bagi hubungan bilateral. Dalam pemberitaan mengenai pertemuan tersebut, Bourita menilai perubahan posisi Bogotá dapat memberikan momentum bagi peningkatan hubungan ekonomi antara Maroko dan Kolombia.
Tetap Ada Perbedaan Pandangan soal Sahara Barat
Meski keputusan Kolombia memperkuat posisi Maroko, isu Sahara Barat belum otomatis berakhir secara internasional. Persoalan tersebut masih berada dalam proses politik Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melibatkan perbedaan pandangan antara Maroko dan Front Polisario.
Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2797 tahun 2025 memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026. Resolusi tersebut juga menyerukan penyelesaian politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama, dengan prinsip penentuan nasib sendiri tetap menjadi bagian dari proses tersebut.
Resolusi yang sama mencatat dukungan sejumlah negara terhadap proposal otonomi Maroko dan menyebut otonomi yang sungguh-sungguh di bawah kedaulatan Maroko sebagai salah satu kemungkinan solusi yang layak. Namun, resolusi tersebut tetap menekankan pentingnya proses politik dan solusi yang dapat diterima para pihak.
Front Polisario menolak perubahan sikap Kolombia. Dalam pernyataannya pada 9 Agustus 2026, Front Polisario menyebut keputusan Bogotá bertentangan dengan pandangannya mengenai hak penentuan nasib sendiri masyarakat Sahara Barat dan meminta pemerintah Kolombia mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.
Perbedaan pandangan tersebut menjadi konteks penting dalam pemberitaan mengenai pengakuan Kolombia. Dengan demikian, keputusan diplomatik Bogotá perlu dipahami sebagai perubahan posisi pemerintah Kolombia, bukan sebagai penyelesaian final atas sengketa Sahara Barat di tingkat internasional.
Dampak bagi Hubungan Kolombia-Maroko
Dari sisi bilateral, keputusan tersebut memberikan arah baru bagi hubungan Bogotá dan Rabat. Pemerintah Kolombia secara eksplisit mengaitkan perubahan kebijakan dengan keinginan memperkuat kemitraan strategis dan mengembangkan kerja sama konkret di bidang ekonomi maupun diplomasi.
Bagi Maroko, dukungan diplomatik dari negara Amerika Latin seperti Kolombia menjadi bagian dari perkembangan hubungan internasionalnya terkait isu Sahara. Sementara bagi Kolombia, kebijakan baru tersebut membuka ruang untuk memperluas hubungan dengan salah satu mitra pentingnya di Afrika.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan perubahan sikap politik dapat diterjemahkan menjadi program kerja sama yang konkret. Investasi, perdagangan, pariwisata, konektivitas, ketahanan pangan, dan kerja sama keamanan membutuhkan kesepakatan teknis serta implementasi berkelanjutan.
Perkembangan tersebut juga akan berlangsung bersamaan dengan proses PBB. Karena itu, dinamika hubungan Kolombia-Maroko ke depan akan tetap berkaitan dengan perkembangan diplomatik yang lebih luas mengenai Sahara Barat.
Apresiasi dari Indonesia
Di Indonesia, perkembangan tersebut mendapat apresiasi dari Indonesia-Moroccan Sahara Brotherhood (IMSB). Presiden IMSB Wilson Lalengke menyambut keputusan Kolombia dan menilai langkah tersebut dapat membuka momentum baru dalam hubungan internasional terkait isu Sahara.
Dalam pernyataan yang diberikan pada 8 Agustus 2026, Wilson mengatakan, “Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah berani Republik Kolombia yang secara tegas mengakui kedaulatan Kerajaan Maroko atas wilayah Sahara.”
Pernyataan Wilson merupakan pandangan dari organisasi yang dipimpinnya dan perlu ditempatkan sebagai respons terhadap keputusan diplomatik Kolombia, bukan sebagai posisi resmi pemerintah Indonesia.
Wilson juga berharap perubahan sikap Kolombia dapat mendorong negara lain untuk mengambil posisi serupa. Menurut dia, pengakuan tersebut dapat menjadi momentum untuk mendorong stabilitas dan kerja sama ekonomi di kawasan Sahara serta Afrika Utara.
Menanti Implementasi Babak Baru
Keputusan Kolombia mengubah posisi diplomatiknya terhadap Sahara Barat sekaligus memberikan fondasi baru bagi hubungan Bogotá-Rabat. Pemerintah Kolombia telah menyatakan bahwa penguatan perdagangan, investasi, pariwisata, ketahanan pangan, serta konektivitas menjadi bagian dari arah hubungan bilateral yang baru.
Di sisi lain, sengketa Sahara Barat masih membutuhkan proses politik melalui mekanisme PBB. Karena itu, perkembangan berikutnya akan ditentukan bukan hanya oleh perubahan sikap negara-negara secara bilateral, tetapi juga oleh kemampuan para pihak mempertahankan dialog dan mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.
Dengan demikian, langkah Kolombia menjadi babak baru dalam hubungan Kolombia-Maroko. Tantangan selanjutnya adalah menerjemahkan keputusan diplomatik tersebut menjadi kerja sama nyata sekaligus menjaga keterlibatan dalam proses internasional yang masih berlangsung.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
