NOWTOOLINE, RABAT — Maroko menegaskan kembali komitmennya mempertahankan hubungan bertetangga baik dengan Spanyol melalui dialog politik, kemitraan ekonomi, dan kerja sama keamanan, setelah polemik migrasi di Ceuta kembali memicu ketegangan politik pada Juli 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Warga Maroko di Luar Negeri pada 10 September 2026, bersamaan dengan penolakan Rabat atas tudingan bahwa otoritasnya terlibat dalam arus masuk massal ke Ceuta.
Hubungan Maroko-Spanyol kembali menjadi perhatian setelah krisis migrasi di Ceuta pada akhir Juli 2026 memunculkan perdebatan mengenai pengelolaan perbatasan, migrasi, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Di tengah polemik tersebut, Rabat menekankan bahwa hubungan dengan Madrid dibangun sebagai sebuah pilihan berdaulat yang bertumpu pada hubungan bertetangga baik, pemahaman politik, kemitraan ekonomi, dan kerja sama keamanan. Sikap itu menjadi bagian dari kerangka hubungan bilateral yang dibangun sejak Deklarasi Bersama 7 April 2022.
Dalam deklarasi tersebut, kedua negara menyepakati babak baru hubungan bilateral yang mengedepankan komunikasi permanen, transparansi, penghormatan timbal balik, serta pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat.
Pemerintah Spanyol pada saat itu menyebut hubungan dengan Maroko sebagai hubungan strategis dan menekankan pentingnya kerja sama untuk menghadapi tantangan bersama. Agenda yang disepakati mencakup migrasi, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kebudayaan hingga keamanan.
Polemik migrasi Ceuta
Persoalan kembali mengemuka setelah lebih dari 70 ribu orang masuk ke Ceuta dari arah Maroko pada 30-31 Juli 2026. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan kemanusiaan sekaligus perdebatan politik di Spanyol.
Pemerintah Maroko menolak tudingan bahwa Rabat mengatur atau mengarahkan arus migrasi tersebut. Dalam laporan Reuters, Kementerian Luar Negeri Maroko menyatakan tidak terdapat bukti yang membuktikan keterlibatan pemerintah Maroko dalam peristiwa tersebut.
Di sisi lain, dokumen yang kemudian dipublikasikan Spanyol menunjukkan bahwa lembaga intelijen negara tersebut telah menerima peringatan mengenai kemungkinan terjadinya upaya penyeberangan massal sebelum peristiwa 30 Juli. Pemerintah Spanyol tetap membedakan antara adanya peringatan mengenai aktivitas di media sosial dan kemampuan memperkirakan skala sebenarnya dari kejadian tersebut.
Perbedaan informasi tersebut membuat investigasi dan verifikasi menjadi penting. Dengan begitu, kesimpulan mengenai penyebab, tanggung jawab, maupun langkah pencegahan berikutnya dapat didasarkan pada bukti yang dapat diperiksa, bukan semata-mata pada pernyataan politik.
Kerja sama tetap menjadi fondasi
Terlepas dari polemik migrasi, hubungan Maroko-Spanyol memiliki sejumlah kepentingan bersama. Kerangka kerja sama 2022 secara resmi mencakup migrasi, keamanan, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kebudayaan dan berbagai bidang lainnya.
Pada Februari 2023, kedua pemerintah kembali menggelar pertemuan tingkat tinggi dan menyatakan bahwa sebagian besar poin deklarasi bersama 2022 telah dijalankan. Kedua pihak juga menegaskan mekanisme dialog politik serta pemantauan sistematis terhadap pelaksanaan kesepakatan bilateral.
Aspek ekonomi menjadi salah satu kepentingan utama dalam hubungan tersebut. Kedekatan geografis membuat hubungan perdagangan, investasi, mobilitas manusia, dan konektivitas antara kedua negara memiliki konsekuensi langsung bagi masyarakat di kedua sisi Selat Gibraltar.
Pada saat yang sama, kerja sama keamanan juga memiliki dimensi regional. Maroko dan Spanyol sama-sama berada pada jalur strategis antara Afrika dan Eropa, sehingga persoalan migrasi, perdagangan manusia, terorisme, serta kejahatan lintas negara membutuhkan koordinasi lintas batas.
Respons dari Indonesia
Perkembangan hubungan Maroko-Spanyol juga mendapat perhatian dari Indonesia. Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Sahara-Morocco Brotherhood (Persisma), menyampaikan apresiasi terhadap pendekatan dialog dalam hubungan kedua negara.
Menurut Wilson, pengalaman Maroko dan Spanyol dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai bagaimana negara bertetangga menghadapi persoalan perbatasan dan migrasi tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing.
“Perbedaan tidak harus berujung pada konflik, melainkan dapat diselesaikan melalui dialog yang jujur, saling menghormati, dan pragmatisme yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.”
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Wilson dan bukan kesimpulan independen mengenai efektivitas diplomasi kedua negara.
Ia juga menilai pentingnya menjaga agar isu bilateral tidak semata-mata dibaca melalui kepentingan politik domestik. Namun, dalam konteks jurnalistik, pandangan tersebut perlu ditempatkan berdampingan dengan posisi resmi pemerintah Spanyol dan Maroko serta fakta yang telah terverifikasi.
Tantangan ke depan
Tantangan terbesar hubungan Maroko-Spanyol kini adalah bagaimana kedua negara mengelola isu migrasi Ceuta tanpa mengganggu kerja sama yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir.
Kompleksitas persoalan terlihat dari adanya perbedaan antara laporan mengenai kesiapan aparat, tudingan politik, posisi pemerintah Spanyol, serta bantahan pemerintah Maroko. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez sebelumnya juga menyatakan tidak memiliki bukti kuat bahwa pemerintah Maroko mengatur arus migrasi tersebut.
Sementara itu, persoalan kemanusiaan di Ceuta masih membutuhkan penanganan. Pemerintah Spanyol telah memperoleh dukungan darurat dari Komisi Eropa senilai sekitar €114,7 juta untuk memperkuat pengawasan perbatasan, fasilitas penerimaan, penyaringan dan proses pemulangan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa migrasi tidak hanya menjadi persoalan hubungan bilateral, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan Uni Eropa, perlindungan kemanusiaan, keamanan perbatasan, serta kerja sama dengan negara asal dan transit.
Pada akhirnya, masa depan hubungan Maroko-Spanyol akan sangat dipengaruhi kemampuan kedua negara menjaga saluran komunikasi ketika menghadapi perbedaan. Kerangka dialog yang dibangun sejak 2022 menyediakan dasar bagi penyelesaian persoalan melalui negosiasi, sementara investigasi yang transparan diperlukan untuk memastikan setiap keputusan mengenai migrasi dan keamanan bertumpu pada fakta yang dapat diverifikasi.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
