NOWTOOLINE, RABAT – Raja Maroko Mohammed VI mendorong pemerintah dan parlemen mempercepat agenda pembangunan nasional melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, pengembangan industri, transformasi digital, serta peningkatan investasi. Arahan tersebut disampaikan dalam pidato pembukaan sidang pertama tahun legislatif pertama masa jabatan parlemen ke-12 di Rabat, Jumat (9/10/2026).
Dalam pidatonya, Raja Mohammed VI menegaskan bahwa periode legislatif dan pemerintahan yang baru harus menjadi momentum penting untuk meningkatkan posisi Maroko sebagai kekuatan ekonomi yang berkembang dan dapat diandalkan. Namun, pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan pemerataan sosial dan pembangunan antarwilayah.
Pesan tersebut menempatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai dua agenda yang perlu berjalan beriringan. Pemerintah diharapkan tidak hanya mempercepat proyek strategis, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah.
Ketahanan Pangan dan Energi Jadi Prioritas
Raja Mohammed VI menyampaikan bahwa perubahan geoekonomi global yang berlangsung cepat menuntut Maroko memperkuat kapasitas nasional dan menyiapkan strategi baru di sejumlah sektor penting. Selain mempercepat proyek infrastruktur yang telah direncanakan, negara tersebut perlu mengembangkan strategi di bidang air, energi, ketahanan pangan, industri, ekonomi digital, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ia juga kembali menekankan pentingnya peningkatan kapasitas cadangan strategis dan jaminan pasokan kebutuhan pokok. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan negara menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan risiko gangguan pasokan.
Ketahanan pangan dan energi memiliki keterkaitan dengan stabilitas ekonomi, kegiatan industri, serta daya beli masyarakat. Karena itu, penguatan pasokan dan pengelolaan sumber daya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Meski demikian, pidato tersebut belum merinci target kuantitatif, nilai anggaran, maupun jadwal pelaksanaan strategi baru yang dimaksud. Rincian kebijakan dan indikator keberhasilan akan menjadi unsur penting untuk menilai sejauh mana arahan tersebut dapat diwujudkan dalam program konkret.
Sektor Swasta Didorong Menciptakan Lapangan Kerja
Selain memperkuat peran negara dalam pembangunan strategis, Raja Mohammed VI meminta sektor swasta meningkatkan kontribusinya terhadap transformasi ekonomi nasional. Dunia usaha diharapkan lebih aktif berinvestasi, mengembangkan inovasi, memperluas ekspor, dan menciptakan lapangan kerja.
Keterlibatan sektor swasta dinilai penting untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas produksi. Investasi yang produktif juga berpotensi membuka kesempatan kerja serta memperkuat daya saing perusahaan Maroko di pasar internasional.
Namun, peningkatan investasi perlu didukung oleh iklim usaha yang kondusif, kepastian kebijakan, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan akses terhadap infrastruktur. Tantangan berikutnya adalah memastikan peluang ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi turut menjangkau daerah yang membutuhkan dorongan pembangunan.
Dalam konteks tersebut, hubungan antara kebijakan pemerintah, investasi swasta, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan agenda ekonomi yang disampaikan dalam pidato kerajaan.
Pendidikan dan Keterampilan Anak Muda Perlu Diperkuat
Raja Mohammed VI juga menekankan pentingnya menempatkan persoalan generasi muda sebagai prioritas kebijakan publik dan agenda lembaga pemerintahan. Ia meminta penyusunan visi terpadu yang menjamin kesempatan setara melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan integrasi ekonomi.
Pendekatan tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan anak muda terhadap peluang mobilitas sosial dan masa depan mereka. Generasi muda diharapkan memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi serta membangun kehidupan yang bermartabat dan stabil.
Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau penyelesaian proyek infrastruktur. Kualitas pendidikan, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja, dan akses terhadap pekerjaan juga menjadi aspek penting.
Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha. Tanpa keterhubungan yang baik, peningkatan keterampilan belum tentu diikuti tersedianya pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi lulusan.
Reformasi Daerah Diminta Berjalan Lebih Cepat
Dalam pidato yang sama, Raja Mohammed VI menyoroti pentingnya pelaksanaan pembangunan secara langsung di tingkat daerah. Menurut dia, tantangan utama periode mendatang adalah mengidentifikasi persoalan nyata yang dihadapi setiap wilayah dan merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan setempat.
Ia menghubungkan pembangunan terpadu, peningkatan layanan publik, dan investasi produktif dengan kebijakan regionalisasi tingkat lanjut serta pelimpahan kewenangan administratif. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki kapasitas lebih besar untuk mengambil keputusan dan melaksanakan program pembangunan.
Raja Mohammed VI menilai keterlambatan dalam pelaksanaan desentralisasi dan pelimpahan kewenangan masih menghambat sejumlah program ekonomi dan sosial. Ia menegaskan bahwa penundaan lebih lanjut dalam penerapan piagam dekonsentrasi administratif tidak dapat diterima.
Ia juga meminta pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada provinsi dan wilayah disertai sumber daya manusia serta dukungan anggaran yang diperlukan. Selain itu, pembagian tugas antarlembaga regional perlu diperjelas agar pelaksanaan program tidak terhambat oleh tumpang tindih kewenangan.
Arahan tersebut menempatkan kapasitas pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penting keberhasilan pembangunan. Meski demikian, efektivitas reformasi akan bergantung pada kejelasan regulasi, kesiapan aparatur, mekanisme koordinasi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Maroko Siapkan Arah Baru Kerja Sama Migrasi
Di bidang hubungan internasional, Raja Mohammed VI menyatakan bahwa Maroko telah memperkuat posisinya sebagai mitra yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Ia juga menyoroti kerja sama migrasi, terutama dengan Spanyol, yang menurutnya membutuhkan pendekatan baru.
Raja Mohammed VI menilai model kerja sama migrasi yang berjalan saat ini perlu diperbarui karena masih menghadapi krisis berulang. Ia menyebut sejumlah ketentuan hukum dan putusan peradilan yang dinilainya menghambat pemulangan anak di bawah umur dan orang yang disebutnya sebagai pemohon suaka palsu.
Pandangan tersebut merupakan penilaian yang disampaikan dalam pidato kerajaan. Penilaian mengenai ketentuan hukum, putusan pengadilan, dan penanganan migran tetap perlu ditempatkan dalam konteks aturan yang berlaku serta pandangan para pihak terkait, termasuk pemerintah Spanyol dan lembaga yang menangani perlindungan pencari suaka.
Raja Mohammed VI menyatakan bahwa Maroko akan menyampaikan dokumen kepada para mitranya yang memuat visi strategis baru mengenai kerja sama tersebut. Visi itu diarahkan untuk mendorong pembangunan bersama, daya saing ekonomi, dan stabilitas kawasan.
Pembaruan kerja sama akan membutuhkan pembahasan antarpemerintah serta penyelarasan kebijakan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, perlindungan hak anak dan hak pencari suaka tetap menjadi aspek penting dalam penanganan migrasi.
Parlemen Diminta Menjalankan Amanah Publik
Pada bagian akhir pidato, Raja Mohammed VI mengingatkan anggota parlemen bahwa mandat politik merupakan komitmen kepada warga negara. Ia menekankan tanggung jawab para wakil rakyat untuk menjalankan amanah tersebut dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan masa depan negara.
Pidato pembukaan masa legislatif ini memuat sejumlah agenda yang saling berkaitan, mulai dari ketahanan pangan dan energi, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, hingga reformasi pemerintahan daerah. Keseluruhan agenda tersebut diarahkan untuk membangun perekonomian yang lebih tangguh sekaligus memperluas manfaat pembangunan.
Tahap berikutnya adalah menerjemahkan arahan tersebut ke dalam kebijakan, anggaran, target terukur, dan program yang dapat dievaluasi publik. Keberhasilan agenda pembangunan Maroko pada akhirnya akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan bersama peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
