Utang Material Proyek Rp 40 Juta Nunggak 3 Tahun, Kades Paciran Lamongan Diduga Selewengkan Dana Desa

Sekretaris LP-KPK Kabupaten Lamongan, Hasan Abdullah saat menemui Kades Paciran Khusnul Khuluq di kantor desanya (Foto : Suwarji/Nowtooline)
Sekretaris LP-KPK Kabupaten Lamongan, Hasan Abdullah saat menemui Kades Paciran Khusnul Khuluq di kantor desanya (Foto : Suwarji/Nowtooline)

NOWTOOLINE, LAMONGAN – Kepala Desa (Kades) Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Khusnul Khuluq, diduga menyelewengkan anggaran Dana Desa (DD) senilai kurang lebih Rp 40 juta. Dugaan penyimpangan anggaran negara ini mencuat setelah sang kepala desa tak kunjung melunasi tunggakan pembelian bahan material bangunan proyek desa sejak Desember 2023 hingga pertengahan November 2026.

โ€‹Tunggakan pembayaran material tersebut berkaitan dengan pengerjaan proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) atau plengsengan kali di Desa Paciran pada tahun anggaran 2023. Bahan bangunan itu diambil dari toko milik Elif Rahmawati, seorang pengusaha material di kawasan Pantura Lamongan.

โ€‹Berdasarkan catatan transaksi, pengadaan material berlangsung pada 14 Desember 2023 dengan janji pelunasan setelah Dana Desa tahun anggaran 2023 cair. Namun, hingga memasuki 16 November 2026, kewajiban pembayaran senilai Rp 40 juta itu belum juga diselesaikan kepada pihak toko.

โ€‹Merasa dirugikan hampir tiga tahun lamanya, Elif Rahmawati akhirnya meminta pendampingan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Lamongan. Mereka mendatangi Kantor Desa Paciran pada Rabu (4/11/2026) untuk melakukan penagihan secara langsung.

โ€‹Dalam pertemuan tersebut, Khusnul Khuluq mengakui adanya tunggakan tersebut di hadapan tim LP-KPK dan pemilik toko. Ia kemudian menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar utang material proyek melalui skema dua kali angsuran.

โ€‹Sesuai kesepakatan tertulis, angsuran pertama sebesar Rp 20 juta dijadwalkan cair pada 15 November 2026. Sementara itu, sisa pelunasan sebesar Rp 20 juta lainnya dijanjikan akan dibayarkan paling lambat pada 29 Desember 2026.

โ€‹Kendati tenggat waktu angsuran pertama pada 15 November 2026 telah terlewati, pihak toko menyatakan belum menerima pembayaran sesuai janji tersebut. Kondisi ini memicu tanda tanya besar mengenai aliran dana proyek plengsengan yang seharusnya sudah terserap sejak tiga tahun lalu.

โ€‹Sekretaris LP-KPK Kabupaten Lamongan, Hasan Abdullah, mengungkapkan bahwa seluruh alokasi Dana Desa tahun 2023 semestinya telah dicairkan secara penuh. Keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga dinilai janggal dan mengindikasikan adanya dugaan maladministrasi hingga penyalahgunaan wewenang.

โ€‹”Sejak akhir tutup anggaran tahun 2023 hingga tanggal 16 November 2026, seluruh Dana Desa dikabarkan sudah cair 100 persen, tetapi Kades Paciran belum mengembalikan utang bahan material bangunan senilai Rp 40 juta tersebut. Bahkan di hari Minggu (15/11/2026) kita juga menagih janji yang pertama ke Pak Kades, tapi bilangnya belum ada uang,” ujar Hasan dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

โ€‹Hasan menegaskan, surat pernyataan kesanggupan membayar utang tidak serta-merta menghapus potensi unsur pidana apabila ditemukan penyimpangan anggaran negara. Ia mempertanyakan keberadaan uang proyek tersebut selama hampir tiga tahun terakhir.

โ€‹”Surat pernyataan janji bayar itu bagus, tapi itu bukan penghapus pidana. Kalau uang negara sudah cair, lalu toko tidak dibayar tiga tahun, pertanyaannya ke mana uang itu?” kata Hasan.

โ€‹Sorotan Regulasi dan Ancaman Sanksi

โ€‹Dari sudut pandang hukum tata kelola pemerintahan, kepala desa berperan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 28 dan Pasal 32, setiap pengeluaran anggaran wajib mengedepankan prinsip akuntabilitas serta didukung bukti transaksi yang sah.

โ€‹Apabila dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa 2023 tercatat bahwa belanja material sudah lunas, sementara fakta di lapangan masih terutang, dokumen tersebut dinilai cacat hukum. Kondisi ini berpotensi menyeret penyelenggara desa ke ranah hukum pidana korupsi.

โ€‹Hasan merinci, tindakan penyalahgunaan wewenang bertentangan dengan Pasal 29 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelanggaran terhadap pasal larangan tersebut berkonsekuensi pada sanksi administratif hingga pemberhentian jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 30.

โ€‹Selain sanksi administratif dari kepala daerah, dugaan kerugian negara juga bersinggungan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku penyalahgunaan jabatan yang merugikan keuangan negara terancam pidana penjara minimal satu tahun hingga seumur hidup.

โ€‹”Selain pidana, Kades wajib mengembalikan kerugian negara Rp 40 juta melalui Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang ditagihkan Inspektorat, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,” ucapnya sembari menjelaskan konsekuensi hukumnya.

โ€‹Desakan Audit dan Hak Jawab
โ€‹Atas temuan ini, LP-KPK Lamongan mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan segera turun tangan melakukan audit khusus terhadap pengelolaan Dana Desa Paciran periode 2023 hingga 2026.

“Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan evaluasi dari Camat Paciran serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lamongan turut dipertanyakan efektivitasnya,” katanya.

โ€‹Hasan meminta Dinas PMD membuka dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Paciran secara transparan kepada publik. Pihaknya pun bersiap membawa berkas surat pernyataan utang dan keterangan pemilik toko ke Kejaksaan Negeri Lamongan apabila tidak ada iktikad baik pelunasan.

โ€‹”Jika terbukti ada LPJ fiktif, Kejari Lamongan segera naikkan ke penyelidikan dan penyidikan Tipikor. Kami menegaskan akan terus mendampingi Ibu Elif hingga uang Rp 40 juta lunas,” tutur Hasan.

โ€‹Sementara itu, redaksi telah berupaya mengonfirmasi Kepala Desa Paciran, Husnul Khuluq, guna meminta klarifikasi dan penjelasan terkait kendala pembayaran material proyek TPT tahun 2023 tersebut.

Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan resmi mengenai alasan tertundanya pencairan angsuran pertama maupun status laporan pertanggungjawaban proyek desa tersebut.

Wartawan: Suwarji, Editor: Agung Fauzi H