NOWTOOLINE, NEW YORK – Pemerintah Chile menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Kerajaan Maroko atas seluruh wilayahnya, termasuk kawasan Sahara Barat, dalam pertemuan bilateral di New York, Senin (21/9/2026). Dalam komunike bersama dengan Maroko, Chile juga menyatakan proposal otonomi yang diajukan Rabat pada 2007 sebagai solusi politik yang dinilai adil, langgeng, dan dapat diterima para pihak, sekaligus mendorong kerja sama ekonomi serta perdagangan di kawasan Sahara Maroko.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Chile Francisco Pérez Mackenna dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita dalam pertemuan di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York. Pertemuan itu turut dihadiri Presiden Chile José Antonio Kast.
Menurut komunike resmi Kementerian Luar Negeri Chile, kedua negara menyoroti hubungan diplomatik yang telah berlangsung selama 65 tahun. Hubungan tersebut disebut berkembang dalam kerangka persahabatan dan saling menghormati.
Dalam isu Sahara Barat, pemerintah Chile secara resmi menyatakan mendukung kedaulatan Maroko atas seluruh wilayahnya, termasuk kawasan Sahara Barat. Chile juga menyatakan proposal otonomi yang diajukan Maroko pada 2007 sebagai solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama, dengan mengacu pada resolusi terkait Dewan Keamanan PBB.
Langkah tersebut tidak berhenti pada pernyataan politik. Dalam komunike yang sama, Chile menyatakan akan menerjemahkan dukungan tersebut ke tingkat bilateral melalui promosi peluang kerja sama ekonomi dan perdagangan di kawasan Sahara Maroko.
Kerja sama itu diarahkan untuk memperkuat hubungan investasi, perdagangan, serta pengembangan sektor-sektor produktif. Dengan demikian, perkembangan hubungan Chile-Maroko memiliki dimensi diplomatik sekaligus ekonomi.
Chile Dukung Resolusi DK PBB 2797
Chile juga menyatakan dukungannya terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 yang diadopsi pada 31 Oktober 2025. Resolusi tersebut memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026.
Dalam resolusi itu, Dewan Keamanan mendukung upaya Sekretaris Jenderal PBB dan utusannya dalam memfasilitasi negosiasi dengan menjadikan proposal otonomi Maroko sebagai salah satu dasar pembahasan. Resolusi tersebut juga menyerukan kepada para pihak untuk terlibat dalam pembicaraan tanpa prasyarat guna mencapai solusi politik yang final dan dapat diterima bersama.
Namun, resolusi tersebut tidak secara sederhana menyatakan bahwa status kedaulatan Sahara Barat telah diselesaikan. Dokumen PBB tetap menekankan pentingnya solusi yang sesuai dengan Piagam PBB, dapat diterima para pihak, serta memberikan ruang bagi penentuan nasib sendiri masyarakat Sahara Barat.
Karena itu, dukungan Chile terhadap posisi Maroko merupakan sikap bilateral pemerintah Chile, sementara proses penyelesaian sengketa Sahara Barat di tingkat PBB masih berlangsung melalui mekanisme politik yang melibatkan para pihak terkait.
Dibuka Jalan Negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas
Momentum diplomatik tersebut juga menghasilkan langkah konkret di bidang ekonomi. Dalam pertemuan di New York, kedua menteri luar negeri menandatangani Terms of Reference sebagai dasar untuk memulai negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement antara Chile dan Maroko.
Pembahasan FTA berpotensi memperluas kerangka hubungan ekonomi kedua negara. Bagi Chile dan Maroko, proses tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akses pasar serta memperkuat hubungan perdagangan dan investasi.
Kementerian Luar Negeri Chile juga mencatat bahwa kedua negara pada 2026 memperingati 65 tahun hubungan diplomatik. Kesepakatan untuk memulai pembicaraan FTA menjadi salah satu langkah untuk memperdalam hubungan bilateral yang telah terjalin selama lebih dari enam dekade.
Respons dari Indonesia
Dari Indonesia, Presiden Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood (IMSB) Wilson Lalengke menyambut perkembangan hubungan Chile dan Maroko tersebut. Dalam bahan yang diberikan, Wilson menilai dukungan Chile dapat membuka peluang lebih besar bagi investasi dan pembangunan ekonomi di kawasan Sahara Maroko.
“Pengakuan resmi dari Cili ini bukan sekadar kemenangan diplomasi, melainkan pondasi yang sangat kokoh bagi Pemerintah Maroko untuk mengakselerasi pembangunan di seluruh wilayah teritorialnya, terutama di kawasan selatan yang dikenal sebagai Sahara Maroko,” ujar Wilson dalam keterangan dari Jakarta, 22 September 2026.
Pernyataan Wilson tersebut merupakan pandangan dari pihak IMSB. Adapun dasar faktual mengenai posisi Chile adalah komunike bersama yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Chile dan Maroko.
Frente POLISARIO Tolak Posisi Chile
Di sisi lain, perkembangan tersebut mendapat penolakan dari Frente POLISARIO. Pada 24 September 2026, pihak yang memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat itu mengkritik keputusan Chile mendukung proposal otonomi Maroko dan meminta Santiago meninjau kembali sikapnya.
Frente POLISARIO menyatakan dukungan Chile terhadap posisi Maroko bertentangan dengan prinsip Piagam PBB dan hak masyarakat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri. Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat isu ini secara berimbang karena status politik Sahara Barat masih menjadi sengketa internasional.
Dengan demikian, perkembangan terbaru tidak serta-merta mengakhiri sengketa. Sebaliknya, keputusan Chile menambah dinamika diplomatik sekaligus membuka agenda baru dalam hubungan ekonomi Chile-Maroko.
Dampak dan Tantangan ke Depan
Dari sisi bilateral, peluang kerja sama investasi dan perdagangan di Sahara Maroko serta rencana negosiasi FTA menjadi dua agenda konkret setelah pertemuan tingkat tinggi tersebut. Implementasinya tetap membutuhkan pembahasan teknis, kesepakatan antarnegara, serta perkembangan proses diplomatik mengenai Sahara Barat.
Bagi Maroko, dukungan politik Chile dapat memperkuat hubungan bilateral dengan negara Amerika Latin sekaligus membuka ruang kerja sama ekonomi baru. Bagi Chile, langkah tersebut menjadi bagian dari agenda hubungan luar negeri dan perdagangan dengan Maroko yang memasuki momentum 65 tahun hubungan diplomatik.
Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana agenda ekonomi dan diplomatik tersebut berjalan beriringan dengan proses politik yang sedang berlangsung di bawah kerangka PBB. Resolusi 2797 menegaskan perlunya solusi politik yang dapat diterima para pihak dan tetap berkaitan dengan prinsip penentuan nasib sendiri masyarakat Sahara Barat.
Ke depan, tindak lanjut terhadap Terms of Reference FTA dan realisasi peluang investasi akan menjadi indikator penting untuk melihat seberapa jauh dukungan politik Chile diterjemahkan menjadi kerja sama konkret. Pada saat yang sama, perkembangan negosiasi PBB akan tetap menjadi faktor utama dalam menentukan arah penyelesaian politik isu Sahara Barat
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
