NOWTOOLINE, NEW YORK – Pemerintah Mauritius mengubah sikap diplomatiknya terkait persoalan Sahara dengan menilai skema otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi yang paling kredibel. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri, Integrasi Regional, dan Perdagangan Internasional Mauritius Dhananjay Ramful di New York, Rabu (23/9/2026), setelah bertemu Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB.
Perubahan posisi Mauritius menjadi perkembangan terbaru dalam dinamika diplomatik mengenai Sahara. Ramful mengatakan pemerintah Mauritius telah meninjau kembali sikapnya melalui pembahasan di tingkat kabinet setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2797 pada 31 Oktober 2025.
Menurut Ramful, Mauritius memandang Resolusi 2797 sebagai keputusan yang berlandaskan pragmatisme. Pemerintah Mauritius kemudian menilai otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko menawarkan penyelesaian yang paling realistis, adil, dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ramful setelah pertemuan dengan Bourita di New York. Pertemuan berlangsung di tengah rangkaian Sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang menjadi forum penting bagi negara-negara anggota untuk membahas berbagai persoalan internasional.
Sikap baru Mauritius memiliki arti diplomatik karena negara tersebut kini secara terbuka menyatakan penilaian positif terhadap formula otonomi yang ditawarkan Maroko. Sebelumnya, posisi Mauritius terhadap persoalan Sahara tidak secara eksplisit mengarah pada dukungan terhadap formula tersebut.
Resolusi PBB Jadi Konteks Penting
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 diadopsi pada 31 Oktober 2025 dengan 11 suara mendukung, tidak ada suara menolak, tiga abstain, dan satu negara tidak memberikan suara. Resolusi itu sekaligus memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat atau MINURSO hingga 31 Oktober 2026.
Dalam teks resolusi, Dewan Keamanan mendukung upaya Sekretaris Jenderal PBB dan utusannya untuk memfasilitasi perundingan. Resolusi tersebut menyerukan agar pembahasan menggunakan proposal otonomi Maroko sebagai basis, dengan tujuan mencapai solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama serta konsisten dengan Piagam PBB.
Resolusi itu juga menyebut bahwa otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Maroko dapat menjadi salah satu hasil yang paling layak. Pada saat yang sama, dokumen tersebut tetap mencantumkan prinsip penentuan nasib sendiri masyarakat Sahara Barat dalam kerangka penyelesaian politik.
Dengan demikian, dukungan Mauritius terhadap skema otonomi tidak berdiri di luar proses PBB. Posisi tersebut ditempatkan pemerintah Mauritius dalam konteks perkembangan diplomasi dan perundingan yang difasilitasi PBB.
Tidak Semua Pihak Memiliki Pandangan Sama
Persoalan Sahara tetap menjadi sengketa yang memiliki posisi berbeda di antara pihak-pihak terkait. Maroko mendukung penyelesaian melalui otonomi di bawah kedaulatannya, sementara Front Polisario memperjuangkan kemerdekaan bagi Sahara Barat. Reuters melaporkan bahwa Aljazair dan Front Polisario menolak Resolusi 2797, sedangkan Dewan Keamanan tetap mendorong proses perundingan.
Karena itu, perubahan posisi Mauritius tidak serta-merta menyelesaikan sengketa. Nilai pentingnya berada pada tambahan dukungan diplomatik terhadap salah satu formula penyelesaian yang saat ini menjadi basis pembahasan dalam proses PBB.
Perkembangan tersebut juga memperlihatkan bahwa isu Sahara terus memperoleh perhatian dari berbagai negara. Pada September 2026, kelompok 40 negara kembali menyatakan dukungan terhadap kedaulatan Maroko atas wilayah selatannya dan mendukung implementasi Resolusi 2797.
Sejumlah laporan media juga menyebut lebih dari 130 negara telah mendukung atau mengambil posisi yang sejalan dengan proposal otonomi Maroko. Namun, angka tersebut merupakan klaim yang dikutip dari pihak atau media yang mendukung posisi Maroko sehingga perlu dibaca sesuai konteks sumbernya, bukan sebagai konsensus formal seluruh negara anggota PBB.
Wilson Lalengke Soroti Kepentingan Masyarakat
Di Indonesia, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) Wilson Lalengke menyambut positif perubahan sikap Mauritius. Ia menilai penyelesaian persoalan Sahara seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif persaingan geopolitik, tetapi juga dari kepentingan masyarakat yang terdampak.
“Saya menilai keputusan Mauritius sebagai langkah strategis, rasional, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Konflik yang terus dipelihara tanpa penyelesaian konkret pada akhirnya hanya membuat masyarakat menjadi pihak yang paling lama menanggung akibatnya.”
Menurut Wilson, solusi politik yang realistis perlu diarahkan pada terciptanya perdamaian sekaligus membuka ruang bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyerukan agar negara-negara lain melakukan kajian secara objektif terhadap berbagai opsi penyelesaian. Menurutnya, apabila hasil kajian menunjukkan bahwa skema otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan pilihan yang realistis, negara lain dapat mempertimbangkan sikap serupa.
“Kita tidak boleh membiarkan rakyat di kawasan tersebut terus hidup dalam ketidakpastian akibat sengketa politik yang berkepanjangan,” ujar Wilson.
Pandangan tersebut merupakan penilaian dari Wilson dan tidak mewakili keseluruhan posisi negara-negara atau pihak yang terlibat dalam sengketa Sahara. Dalam konteks jurnalistik, pernyataan tersebut perlu ditempatkan sebagai pandangan narasumber, sementara proses penyelesaian tetap berada dalam kerangka diplomasi dan mekanisme PBB.
Dampak dan Tantangan ke Depan
Perubahan posisi Mauritius berpotensi menambah dinamika diplomatik menjelang pembahasan lanjutan mengenai masa depan Sahara. Namun, dukungan dari satu negara maupun bertambahnya negara yang mendukung proposal tertentu belum dengan sendirinya menghasilkan penyelesaian final.
Tantangan utamanya adalah bagaimana dukungan diplomatik tersebut dapat diterjemahkan menjadi dialog yang melibatkan pihak-pihak terkait. Resolusi 2797 sendiri meminta para pihak terlibat dalam pembahasan tanpa prasyarat dengan menggunakan proposal otonomi Maroko sebagai basis dan tetap mengarah pada solusi politik yang dapat diterima bersama.
Bagi masyarakat di kawasan terdampak, keberhasilan proses tersebut pada akhirnya akan diukur dari kemampuannya menciptakan keamanan, stabilitas, pembangunan, serta kepastian masa depan. Karena itu, momentum diplomatik perlu diikuti dengan dialog yang konstruktif dan proses politik yang berkelanjutan.
Perubahan sikap Mauritius dapat menjadi bagian dari perkembangan tersebut. Ke depan, perhatian internasional akan tertuju pada sejauh mana perubahan posisi negara-negara anggota PBB mampu memperkuat proses negosiasi dan mendorong tercapainya penyelesaian damai yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.
Dengan demikian, isu Sahara tidak hanya berkaitan dengan perubahan sikap diplomatik antarnegara. Perkembangan paling penting tetap terletak pada kemampuan proses politik yang dipimpin PBB untuk menghasilkan penyelesaian yang berkelanjutan sekaligus memberikan kepastian dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah yang terdampak sengketa.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
