NOWTOOLINE, LAMONGAN– Ironi besar terjadi di Kabupaten Lamongan. Di saat ratusan lembaga pendidikan seperti TK, SD, dan SMP tidak mendapatkan pencairan dana hibah pada tahun ini, Pemkab Lamongan justru menggelontorkan anggaran hingga ratusan juta rupiah untuk puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
- Keputusan ini memunculkan banyak tanda tanya di kalangan masyarakat. Apakah pemerintah daerah lebih mengutamakan LSM dan Ormas karena tekanan tertentu? Ataukah ada alasan lain di balik prioritas angga
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lamongan, Dianto Hari Wibowo, mengonfirmasi bahwa 23 LSM dan Ormas telah menerima dana hibah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 720 juta.
“Sudah cair,” ujar Dianto, Jumat, (20/12/2024).
Beberapa penerima dana hibah tersebut di antaranya Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Ikatan Pedagang Pasar Lamongan (IKAPPI), hingga Lembaga Investigasi Negara (LIN).
Besaran dana yang diterima bervariasi, mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 100 juta. Misalnya, LSM Gerbang dan P3MP masing-masing menerima Rp 100 juta, sementara FKUB dan FPK mendapatkan Rp 75 juta.
Namun, keputusan ini kontras dengan nasib lembaga pendidikan di Lamongan. Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Munif Syarif, membenarkan bahwa dana hibah untuk sekolah-sekolah tidak bisa dicairkan pada tahun ini. “Gak cair mas,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Hingga berita ini ditulis, Kabid Perbendaharaan BPKAD Lamongan, Feri Hadi Setiawan, belum memberikan tanggapan terkait alasan pencairan dana hibah yang tidak merata ini.
Apakah kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan harus menunggu ? Sementara untuk kepentingan lain seperti LSM dan Ormas, Pemkab Lamongan lebih memprioritaskannya.
