NOWTOOLINE, LAMONGAN – Ketua DPRD Jatim Kusnadi akan mendiskusikan permasalahan dan pengendalian banjir yang melanda di wilayah pantura khususnya Kabupaten Lamongan dan Gresik dengan Pemerintah Provinsi Jatim (Pemrov Jatim).
Pasalnya, banjir yang melanda selama ini telah memberikan dampak terhambatnya aktivitas warga akibat jalan yang tergenang air. Sehingga hal ini berdampak juga menurunnya perekonomian suatu daerah yang terkempung banjir.
Seperti yang terjadi di Dusun Mediyek Desa Ketapangtelu, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Jalan poros desa mengalami rusak akibat tergenang banjir karena luapan Sungai Bengawan Jero di berbagai titik.
“Terus terang, saya prihatin melihat kondisi masyarakat jika desanya harus mengalami banjir. Apalagi kondisi ini sudah mereka rasakan lebih dari 2 (dua) bulan,” kata Kusnadi usai mengikuti baksos normalisasi jalan poros desa di Dusun Mediyek, Desa Ketapangtelu, Kecamatan Karangbinangun, Kamis (10/2/2022).
Bersama pengurus DPC Lamongan, PAC Karangbinangun hingga Anak Ranting dan kader PDI Perjuangan, Kusnadi mengungkapkan, melaksanakan normalisasi jalan poros desa tersebut hanya untuk memberikan penanganan darurat.
“Hari ini, kita juga menguruk jalan poros desa sebanyak 55 dump truck. Namun pengurukan ini bukan solusi tetapi hanya menyelesaikan masalah secara darurat saja agar perekonomian warga bisa berjalan lancar,” ucap pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim.
Sebelumnya, Selasa (8/2/2022) kemarin, DPC PDI Perjuangan Lamongan juga mengerahkan 55 dump truck pedel (batu kapur) untuk menormalisasi jalan poros Dusun Glumo, Desa Jelakcatur, Kecamatan Kalitengah, Lamongan.
“Pedel sebanyak 55 dump truk tersebut murni patungan dari PAC Karangbinangun, Anak Ranting Desa Ketapangtelu. Dari saya hanya nambahin aja,” ujar Kusnadi.
Saat ini diketahui, bahwa di Kabupaten Lamongan terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang terendam banjir akibat luapan Bengawan Jero. Mengapa air yang ada di wilayah tersebut tidak bisa mengalir ?
“Untuk itu kita harus mencari solusinya. Terkait banjir ini, harus ada kerjasama dan konsolidasi yang baik antara Pemrov Jatim dan Pemkab. Jadi kita tidak boleh saling melempar tanggung jawab tetapi harus dipikirkan bersama-sama,” tutur Kusnadi, Ketua DPRD Jatim.
