Pemkab Lamongan Didukung Tujuh Fraksi DPRD Optimalkan Pembangunan Berkelanjutan

  • Bagikan
Rayke Ria Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu dari tujuh Fraksi DPRD Lamongan yang memberikan pandangan umum terkait Raperda APBD Lamongan 2022 di Rapat Paripurna, Sabtu (6/11/2021), Foto : Prokopim Lamongan for nowtooline)

NOWTOOLINE, LAMONGAN – Tujuh Fraksi partai di DPRD Lamongan mendukung Pemerintah Kabupaten Lamongan (Pemkab Lamongan) dalam mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Ketujuh Fraksi tersebut diantaranya, Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kemudian, Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI) yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Dukungan tersebut disampaikan ketujuh Fraksi dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2022 yang dihadiri Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Sabtu (6/11/2021).

Juru bicara Fraksi PAN, Rayke Ria menyampaikan bahwa pihaknya mendukung dan mendorong Pemda agar selalu meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, sehingga diharapkan mampu meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

“Kami mendukung upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan dengan memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia dan teknologi industri serta UMKM,” ujar Rayke.

Hal senada juga diungkapkan Juru bicara dari Fraksi PNRI, M. Naim mengatakan agar pemerintah daerah mempersiapkan langkah-langkah atau terobosan supaya pendapatan daerah kembali mengalami kenaikan.

Sementara itu, Jubir Fraksi Partai Demokrat Sri Setyowati mengungkapkan, belanja daerah yang menitikberatkan pada pemberdayaan UKM perlu pengoptimalan anggaran sehingga dapat efektif dan efisien serta dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Agar dapat membantu meringankan beban masyarakat serta mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh penyebaran virus Covid-19,” kata Na’im.

Apresiasi juga datang dari Fraksi Golkar dan Fraksi PKN kepada Pemkab Lamongan. Dimana belanja yang langsung bersentuhan dan dirasakan masyarakat yaitu belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal dan belanja transfer yang direncanakan sangat maksimal.

Selanjutnya, jubir partai Gerindra Imam Fadlli mengungkapkan, dalam belanja daerah pihaknya berharap penyusunan APBD kedepan alokasi anggaran pada belanja publik perlu lebih ditingkatkan secara proporsional sehingga dapat memperkuat perekonomian daerah.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang di juru bicarai oleh Ratna Mutia Marhaeni mengungkapkan dalam penyusunan APBD Tahun 2022 diharapkan pemerintah dapat mensinkronkan antara prioritas pembangunan nasional dengan RKPD, KUA-PPAS dan APBD Kabupaten Lamongan.

“Agar bisa mendukung target dan sasaran RKP tahun 2022 dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI,” ucap Ratna, salah satu dari Tujuh Fraksi DPRD Lamongan yang turut serta menyampaikan pandangan umum terakit Raperda APBD Lamongan 2022.

  • Bagikan