NOWTOOLINE, CILACAP – Citra pulau penjara yang menyeramkan perlahan luntur dari Kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan. Pulau yang kerap dijuluki “Alcatraz Indonesia” ini kini sukses bertransformasi menjadi kawasan produktif. Nusakambangan menjelma sebagai sentra ketahanan pangan nasional sekaligus pusat pembinaan kemandirian yang menginspirasi bagi para Warga Binaan.
Transformasi luar biasa ini mendapat apresiasi langsung dari Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, saat melakukan kunjungan kerja ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (20/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Titiek didampingi langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto.
”Atas nama Komisi IV, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain,” ujar Titiek Soeharto dengan nada optimistis.
Mengubah Lahan Tidur Jadi Sabuk Hijau Pangan
Titiek mengakui bahwa persepsi publik mengenai Nusakambangan selama ini selalu diwarnai kesan angker dan berisiko tinggi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal yang bertolak belakang. Pulau ini telah berubah menjadi ekosistem hijau yang produktif.
”Nusakambangan yang kita dengar selalu serem, bayangannya Alcatraz. Ternyata setelah ke sini sangat ramah dan bisa menghasilkan begitu banyak produk yang bermanfaat untuk kita semuanya,” tambah Titiek.
Saat ini, Nusakambangan telah mengoptimalkan sekitar 135 hektare lahan produktif. Di atas lahan tersebut, ratusan Warga Binaan dilibatkan aktif dalam berbagai sektor riil.
Sektor-sektor unggulan yang ditinjau langsung oleh rombongan Komisi IV antara lain, Sektor Pertanian dan Peternakan, Sektor Perikanan Modern serta Sektor Industri dan Inovasi.
Sektor pertanian dan peternakan, Nusakambangan telah memproduksi pupuk organik secara mandiri serta pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan. Kemudian di sektor perikanan modern, lapas ini telah membudidayakan udang vaname skala intensif dan budidaya sidat yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Sedangkan di sektor industri dan inovasi, Nusakambangan telah melakukan Workshop Fly Ash Bottom Ash (FABA), Balai Latihan Kerja (BLK) bidang konveksi, hingga sistem pengolahan sampah mandiri,” katanya.
Lahan idle adalah lahan menganggur atau belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui program penataan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, lahan-lahan ini disulap menjadi area agrowisata dan sentra pangan makro.
Sinergi dan Komitmen Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan
Menanggapi apresiasi tersebut, Menimipas Agus Andrianto menegaskan bahwa masukan dari Komisi IV DPR RI akan menjadi kompas penting bagi evaluasi dan penguatan program ke depan.
Agus menjelaskan bahwa langkah optimalisasi lahan di Nusakambangan ini merupakan bagian dari gerakan besar pemanfaatan lahan menganggur (idle) di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) se-Indonesia.
”Kami sudah laporkan kepada beliau bahwa seluruh LAPAS dan RUTAN memanfaatkan lahan idle yang ada untuk dioptimalkan dalam membangun program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam,” tutur Agus Andrianto.
Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian pangan di lingkungan pemasyarakatan itu sendiri, sebelum kemudian ikut menyuplai kebutuhan pangan masyarakat luas di luar pulau.
Memanusiakan Manusia: Modal Kembali ke Masyarakat
Di balik angka produksi pangan dan luas lahan yang melimpah, esensi utama dari transformasi Nusakambangan adalah pemulihan harkat kemanusiaan. Ratusan Warga Binaan yang terlibat tidak hanya bekerja, tetapi dibekali dengan keahlian sertifikasi profesional.
Program pembinaan kemandirian ini dirancang agar menjadi modal sosial dan ekonomi bagi Warga Binaan. Ketika masa pidana selesai, mereka diharapkan tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan siap kembali ke tengah masyarakat sebagai agen perubahan yang produktif dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa.
Melalui langkah nyata ini, Nusakambangan membuktikan bahwa penegakan hukum dan pembinaan kemanusiaan bisa berjalan selaras demi mendukung kedaulatan pangan nasional.
