NOWTOOLINE, LAMONGAN – Suhu penegakan hukum di Kabupaten Lamongan mendadak eskalatif. Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan tiga tersangka korupsi proyek Gedung Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lamongan ke sel tahanan, Selasa, (2/6/2026), memicu efek domino. Publik kini mulai menuntut lembaga antirasuah tidak tebang pilih dan berani membongkar benang kusut skandal megaproyek lain yang diduga melibatkan lingkaran elite kekuasaan yang sama.
Ketiga nama yang resmi mengenakan rompi oranye KPK adalah Mokh Sukiman (PPK sekaligus Kasi Penataan Bangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Lamongan), Ahmad Abdillah (Direktur PT Agung Pradana Putra), dan Herman Dwi Haryanto (mantan GM Divisi Regional III PT Brantas Abipraya). Sementara itu, Muhammad Yanuar Marzuki, sang makelar proyek dari CV Absolute, masih mangkir dan masuk daftar buruan penahanan berikutnya.
KPK menaksir manipulasi volume dan kualitas pekerjaan pada gedung berlantai 7 senilai Rp 151 miliar tersebut telah merampok uang negara hingga Rp 35,7 miliar. Namun, penahanan tiga pion ini dinilai baru menyentuh permukaan.
Jejak Wahyudi dan Aroma Amis Proyek RPH-U
Aroma korupsi yang menyengat di Lamongan tidak hanya bersumber dari beton gedung Pemkab. Jauh sebelum penahanan trio tersebut, penyidik KPK seolah menabur garam pada luka lama saat mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lamongan untuk memeriksa Mohammad Wahyudi, mantan Kepala Dinas PU Cipta Karya Lamongan.
Wahyudi, yang kini berstatus terpidana dalam kasus korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan-Unggas (RPH-U) senilai Rp 6 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022, dikuliti habis oleh penyidik selama dua hari berturut-turut terkait perannya di megaproyek gedung Pemkab.
Keterkaitan Wahyudi dalam dua pusaran korupsi ini memicu kecurigaan besar: apakah sang mantan kadis merupakan operator tunggal, atau sekadar tameng bagi aktor intelektual yang lebih kuat?
Berdasarkan dokumen dan sumber internal yang dihimpun Tempo, modus operandi dalam proyek RPH-U diduga setali tiga uang dengan proyek gedung Pemkab. Aroma amis kongkalikong sudah tercium sejak tahap perencanaan. Ada indikasi kuat penggunaan perusahaan “pinjam bendera” untuk memenangkan tender serta pengondisian ketat para peserta lelang oleh sekelompok orang.
Dokumen Bodong dan Aliran Dana
Lebih fatal lagi, investigasi mendapati bahwa salah satu dokumen fundamental dalam tahapan persiapan pengadaan RPH-U diduga kuat tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Anehnya, pengadaan barang dan jasa bernilai miliaran rupiah ini tetap melenggang mulus tanpa hambatan administratif.
”Bagaimana mungkin proyek strategis bisa lolos dari sistem pengawasan digital dan fisik jika tidak ada intervensi dari kekuatan besar di atas kepala dinas?” ujar seorang sumber di lingkungan Pemkab Lamongan kepada awak media, Rabu (3/6/2026).
Tak hanya urusan administrasi yang bolong, kasak-kusuk mengenai adanya aliran dana haram kepada oknum pejabat teras dan aparat selama proses pengerjaan proyek RPH-U kini terus menggelinding menjadi bola liar.
Meskipun audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya mencatat kelebihan pembayaran sebesar Rp 92,8 juta yang kemudian buru-buru dikembalikan oleh penyedia, hal itu tidak menghapus celah pidana. Sesuai Pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian negara sama sekali tidak menghapus unsur perbuatan melawan hukum yang sejak awal didesain secara sistematis.
Publik Menolak Pengkambinghitaman
Publik Lamongan kini menolak menutup mata. Rentetan kasus korupsi infrastruktur di Kota Soto ini memunculkan desakan kuat agar penegakan hukum yang dilakukan KPK maupun aparat penegak hukum lainnya tidak berhenti pada level pejabat teknis atau pengusaha lokal semata.
Sebab, dalam struktur birokrasi daerah, kebijakan anggaran makro dan penentuan pemenang proyek skala besar mustahil berjalan tanpa restu atau kendali dari aktor di balik layar yang memegang kendali penuh atas kekuasaan politik daerah.
Ujian kredibilitas kini berada di pundak KPK. Apakah keberanian menjebloskan Sukiman dan memeriksa Wahyudi di balik jeruji besi akan menjadi pintu masuk untuk menyeret ‘hiu besar’ di Lamongan, atau justru penanganan perkara ini sengaja dikanalisasi agar berhenti pada satu atau dua nama demi menyelamatkan sang sutradara ?
Masyarakat Lamongan kini menunggu janji transparansi aparat, agar daerah ini tidak terus-menerus menjadi sapi perahan para pemburu rente.
