NOWTOOLINE, JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026), dengan membawa delapan tuntutan kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto, termasuk desakan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Aksi tersebut digelar bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. BEM UI menilai peringatan kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat.
Melalui pernyataan yang disampaikan dalam akun Instagram resminya, BEM UI menyebut masih terdapat persoalan struktural di sejumlah sektor. Mereka juga menyoroti kondisi masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Kalimantan, dan Papua, yang menurut mereka belum merasakan kemerdekaan secara utuh.
Dalam aksi tersebut, isu program MBG menjadi salah satu perhatian utama mahasiswa. BEM UI mendesak pemerintah menghentikan MBG sekaligus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta meminta evaluasi total terhadap pelaksanaan PSN.
Tuntutan tersebut merupakan bagian dari delapan agenda yang dibawa BEM UI dalam aksi. Seluruh tuntutan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebijakan ekonomi, tetapi juga menyentuh persoalan tata kelola pemerintahan, agraria, desentralisasi, kebencanaan, dan kebebasan ruang sipil.
Delapan Tuntutan BEM UI
Pertama, menghentikan apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara atas rakyat sendiri. BEM UI meminta berbagai bentuk tindakan negara yang dinilai merugikan masyarakat dihentikan.
Kedua, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mahasiswa mendesak praktik KKN diusut dan dihentikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Ketiga, mewujudkan reforma agraria sejati. BEM UI mendorong kebijakan agraria yang dinilai dapat memberikan keadilan sosial dan menjawab persoalan masyarakat terkait penguasaan serta pemanfaatan lahan.
Keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menjadi beban bagi masyarakat.
Kelima, mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP. Poin ini menjadi salah satu tuntutan yang berkaitan langsung dengan sejumlah kebijakan pembangunan dan program pemerintah. BEM UI meminta pemerintah mengevaluasi PSN secara menyeluruh. Pada saat yang sama, mereka meminta program MBG dan KDMP dihentikan.
Keenam, mengembalikan otonomi daerah. BEM UI menolak pemusatan kekuasaan dan meminta pemerintah membatalkan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut BEM UI, penguatan otonomi daerah diperlukan agar kewenangan dan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik tetap terjaga.
Ketujuh, mempercepat penanganan bencana. BEM UI meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat proses pemulihan masyarakat di daerah terdampak.
Tuntutan tersebut menunjukkan perhatian mahasiswa terhadap respons pemerintah dalam menangani wilayah yang terdampak bencana. Namun, penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan pemerintah berdasarkan kondisi dan mekanisme yang berlaku.
Kedelapan, menjaga kebebasan ruang sipil. BEM UI mendesak penghentian tindakan yang mereka nilai represif serta intervensi TNI-Polri di ruang publik. Mereka juga meminta pembubaran YON-TP.
Tuntutan mengenai ruang sipil menjadi bagian penting dari agenda aksi karena berkaitan dengan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
BEM UI: Kemerdekaan Tak Sekadar Seremonial
BEM UI menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.
“Oleh karena itu, dalam aksi kali ini, kami menuliskan delapan tuntutan yang sangat perlu untuk dibenahi,” demikian pernyataan resmi BEM UI.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga memberikan tindak lanjut konkret terhadap tuntutan yang disampaikan.
Dari sisi pemerintah, berbagai tuntutan tersebut perlu dilihat berdasarkan data, regulasi, serta evaluasi kebijakan masing-masing. Terutama terkait MBG, PSN, TKD, penanganan bencana, dan kebijakan ruang sipil yang memiliki konsekuensi luas bagi masyarakat.
Aksi BEM UI juga menjadi bagian dari dinamika penyampaian kritik terhadap pemerintah melalui jalur demonstrasi. Dalam negara demokrasi, penyampaian pendapat merupakan bagian dari ruang publik yang perlu dijaga, sementara pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum dan ketertiban umum.
Pada akhirnya, delapan tuntutan BEM UI menempatkan pemerintah pada ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil. Respons pemerintah terhadap tuntutan tersebut akan menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana kritik publik diterjemahkan menjadi evaluasi, perbaikan kebijakan, atau penjelasan berbasis data.
Momentum HUT ke-81 RI dengan demikian tidak hanya menjadi peringatan sejarah kemerdekaan, tetapi juga ruang untuk menguji kualitas dialog antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat dalam menjawab persoalan bangsa.
Wartawan: P Bayu S, Editor: M Ilham Firnanda
