NOWTOOLINE, KOPENHAGEN — Denmark menyatakan dukungan terhadap rencana otonomi yang diajukan Maroko untuk Sahara dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Lars Løkke Rasmussen, Jumat (4/9/2026), saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita di Kopenhagen. Rasmussen menyebut proposal tersebut sebagai dasar yang baik bagi solusi yang dapat disepakati seluruh pihak dan menegaskan dukungan Denmark terhadap proses politik yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Denmark Tegaskan Posisi soal Rencana Otonomi Maroko
Pernyataan Denmark menjadi perkembangan terbaru dalam proses diplomatik terkait Sahara. Rasmussen mengatakan negaranya menyambut rencana otonomi Maroko dan mengaitkan sikap tersebut dengan posisi Uni Eropa serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797.
Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Maroko yang dikutip sejumlah media, Rasmussen menyebut proposal otonomi Maroko sebagai sesuatu yang kredibel dan memberikan kontribusi serius serta penting bagi proses PBB yang sedang berlangsung. Ia juga menegaskan rencana tersebut dapat menjadi dasar untuk mencapai solusi yang disepakati para pihak.
Pernyataan itu disampaikan ketika Nasser Bourita melakukan kunjungan kerja ke Kopenhagen pada Jumat, 4 September 2026. Pertemuan tersebut berlangsung dalam konteks hubungan bilateral sekaligus pembahasan persoalan Sahara yang selama ini menjadi salah satu isu diplomatik penting di kawasan Afrika Utara.
Berkaitan dengan Resolusi DK PBB 2797
Rasmussen juga menyatakan Denmark menyambut pengadopsian Resolusi DK PBB 2797. Dokumen resmi PBB menunjukkan resolusi tersebut disahkan pada 31 Oktober 2025 dengan 11 suara mendukung, tanpa suara menolak, dan tiga abstain. Denmark termasuk negara yang memberikan suara mendukung.
Resolusi 2797 memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat atau MINURSO hingga 31 Oktober 2026. Resolusi itu juga menegaskan dukungan Dewan Keamanan terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB dan utusannya untuk memajukan proses politik.
Dalam resolusi tersebut, Dewan Keamanan menyerukan penyelesaian politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama berdasarkan kompromi serta sesuai prinsip dan tujuan Piagam PBB. Dokumen itu juga menyebut prinsip penentuan nasib sendiri masyarakat Sahara Barat sebagai bagian dari kerangka penyelesaian.
Karena itu, dukungan Denmark terhadap rencana otonomi Maroko perlu ditempatkan dalam konteks proses PBB yang lebih luas. Pernyataan tersebut merupakan posisi diplomatik Denmark mengenai proposal Maroko, bukan keputusan PBB yang secara sepihak menetapkan status akhir Sahara.
Posisi Uni Eropa dan Proses PBB
Konteks Eropa juga menjadi bagian penting dari perkembangan ini. Dalam pernyataan bersama Uni Eropa pada 2026, blok tersebut menegaskan komitmen terhadap proses yang dipimpin PBB dan merujuk pada Resolusi 2797 sebagai kerangka diplomatik.
Uni Eropa menyatakan mendukung upaya Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk memfasilitasi perundingan. Dalam posisi tersebut, proposal otonomi Maroko dijadikan dasar pembahasan, sembari tetap menekankan perlunya mencapai penyelesaian yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama serta sesuai dengan prinsip penentuan nasib sendiri.
Posisi ini menunjukkan bahwa isu Sahara tetap diarahkan melalui jalur diplomasi dan mekanisme PBB. Dengan demikian, perkembangan dukungan dari negara-negara tertentu tidak serta-merta mengakhiri proses negosiasi yang masih berlangsung.
Apresiasi dari Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood
Perkembangan tersebut mendapat tanggapan positif dari Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Morocco Sahara Brotherhood (Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko/Persisma). Dalam bahan yang diberikan, Wilson menilai dukungan Denmark dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pendekatan dialogis dalam penyelesaian sengketa.
Wilson menyatakan dukungan terhadap langkah diplomasi yang mengedepankan dialog dan saling menghormati. Ia juga mengaitkan perkembangan tersebut dengan pentingnya hubungan antarmasyarakat dan antarnegara dalam mendorong penyelesaian damai.
“Langkah-langkah strategis yang diambil Maroko bersama para mitranya di panggung internasional, seperti Denmark dan PBB, adalah pijakan penting untuk merealisasikan perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Wilson dalam pernyataan dari Jakarta, Minggu (6/9/2026).
Ia menambahkan bahwa Persisma mendukung berbagai upaya yang mengarah pada penyelesaian damai atas persoalan wilayah yang masih disengketakan. Pandangan tersebut merupakan sikap organisasi yang disampaikan Wilson dan tidak menjadi representasi seluruh pihak dalam sengketa Sahara.
Tantangan Menuju Penyelesaian
Meskipun dukungan diplomatik terhadap proposal otonomi Maroko terus menjadi bagian dari perkembangan internasional, penyelesaian akhir persoalan Sahara masih memerlukan proses politik antara pihak-pihak terkait.
Resolusi DK PBB 2797 secara eksplisit menyerukan konsultasi antara Maroko, Frente POLISARIO, Aljazair, dan Mauritania melalui proses yang difasilitasi Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian tetap membutuhkan keterlibatan para pihak dan tidak hanya bergantung pada dukungan bilateral dari negara lain.
Karena itu, implikasi utama pernyataan Denmark berada pada ranah diplomatik. Dukungan tersebut dapat memperkuat posisi proposal otonomi Maroko dalam pembahasan internasional, tetapi implementasi solusi akhir tetap bergantung pada proses negosiasi dan kesepakatan para pihak.
Bagi kawasan Afrika Utara, keberlanjutan jalur diplomasi menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko ketegangan berkepanjangan. Bagi komunitas internasional, perkembangan ini juga memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan Sahara masih diarahkan melalui forum multilateral dan mekanisme politik PBB.
Perspektif ke Depan
Pernyataan Denmark menambah perkembangan diplomatik terbaru dalam proses panjang pencarian solusi atas persoalan Sahara. Namun, ukuran keberhasilan berikutnya bukan hanya bertambahnya dukungan terhadap salah satu proposal, melainkan sejauh mana dukungan tersebut dapat diterjemahkan menjadi dialog substantif dan kesepakatan yang diterima para pihak.
Dengan mandat MINURSO yang berlaku hingga 31 Oktober 2026 dan proses politik PBB yang terus berjalan, perhatian berikutnya akan tertuju pada perkembangan konsultasi serta gagasan konkret yang dapat mempertemukan posisi para pihak.
Pada akhirnya, penyelesaian persoalan Sahara tetap membutuhkan diplomasi berkelanjutan, kompromi, dan kesepakatan politik. Dukungan Denmark terhadap rencana otonomi Maroko menjadi salah satu perkembangan dalam proses tersebut, sementara keputusan akhir mengenai masa depan wilayah tetap berada dalam kerangka perundingan yang difasilitasi PBB.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
