NOWTOOLINE, LAMONGAN – Janji normalisasi sungai untuk mengatasi banjir tahunan di kawasan Bengawan Jero kembali menjadi tuntutan utama masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Umar Buwang, menegaskan bahwa warga kini tidak lagi menginginkan sekadar wacana, melainkan realisasi program yang mampu mengakhiri persoalan banjir yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam Reses Tahap II DPRD Lamongan yang digelar Buwang di Daerah Pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kecamatan Sekaran, Karanggeneng, Maduran, Sukodadi, Kalitengah, hingga Turi. Hampir seluruh warga yang hadir menyampaikan harapan serupa, yakni percepatan normalisasi sungai sebagai solusi utama mengurangi risiko banjir.
“Masyarakat masih terus menagih janji pemerintah untuk segera merealisasikan program normalisasi sungai yang selama ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir,” ujar Buwang, Minggu (5/7/2026).
Menurut legislator yang akrab disapa Buwang itu, banjir di kawasan Bengawan Jero bukan lagi persoalan musiman, tetapi telah menjadi masalah struktural yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Ia menjelaskan, pendangkalan sungai yang terus terjadi serta belum optimalnya sistem drainase menjadi penyebab utama banjir yang berulang hampir setiap tahun. Kondisi tersebut membuat berbagai sektor produktif mengalami kerugian yang tidak sedikit.
Di sektor pertanian, ribuan hektare sawah dan tambak milik warga kerap terendam sehingga memicu gagal panen. Di sisi lain, infrastruktur jalan mengalami kerusakan cukup berat setelah diterjang genangan air, menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan perikanan.
Tak hanya itu, aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut terganggu. Pasar tradisional, usaha mikro, hingga kegiatan perdagangan warga sering kali lumpuh akibat akses menuju permukiman terputus saat banjir melanda.
“Kerugian masyarakat terus berulang setiap tahun. Karena itu, penanganan Bengawan Jero harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terus-menerus menanggung dampak yang sama,” katanya.
Warga Minta Langkah Konkret
Selain normalisasi sungai sebagai solusi jangka panjang, masyarakat juga mengusulkan sejumlah pembangunan infrastruktur penunjang untuk meminimalkan dampak banjir.
Dalam forum reses tersebut, warga meminta pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak akibat banjir serta membangun Tembok Penahan Tanah (TPT) di sejumlah titik rawan, terutama di Kecamatan Kalitengah.
“Masyarakat di wilayah Dapil IV meminta perbaikan jalan pasca-banjir serta pembangunan Tembok Penahan Tanah di wilayah terdampak banjir, khususnya Kecamatan Kalitengah,” ujar Buwang.
Ia menilai berbagai usulan tersebut merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direspons pemerintah daerah agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Dorong Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Buwang menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dikawal melalui DPRD Lamongan agar masuk dalam prioritas program pembangunan daerah.
Menurutnya, penyelesaian persoalan Bengawan Jero membutuhkan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga pemerintah pusat mengingat skala penanganannya cukup besar.
“Warga menginginkan adanya langkah nyata dari pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan Bengawan Jero sehingga persoalan banjir yang telah berlangsung bertahun-tahun ini dapat segera teratasi,” tegasnya.
Warga: Saatnya Realisasi, Bukan Sekadar Janji
Harapan serupa disampaikan Mardi, tokoh masyarakat asal Kecamatan Kalitengah. Menurutnya, masyarakat di kawasan hilir Bengawan Jero sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan banjir tanpa kepastian penyelesaian.
“Banjir di sini bukan lagi sekadar genangan, tetapi sudah mematikan urat nadi ekonomi kami. Petambak gagal panen, petani merugi, dan jalanan rusak parah setelah air surut. Kami tidak butuh janji politik atau sekadar peninjauan lokasi. Yang kami tagih adalah kapan alat berat diturunkan untuk normalisasi,” ujarnya.
Mardi berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat saat banjir terjadi, tetapi juga menghadirkan solusi permanen melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
“Kalau normalisasi sungai benar-benar direalisasikan, masyarakat akan lebih tenang bekerja, petani bisa menanam tanpa rasa khawatir, petambak bisa berproduksi dengan optimal, dan roda ekonomi desa akan kembali bergerak,” katanya.
Reses Tahap II DPRD Lamongan menjadi ruang bagi masyarakat Bengawan Jero untuk menyampaikan langsung kebutuhan yang selama ini mereka rasakan. Kini, harapan warga tertuju pada langkah konkret pemerintah agar normalisasi sungai, pembangunan TPT, serta perbaikan infrastruktur tidak berhenti sebagai janji, tetapi benar-benar diwujudkan demi menciptakan kawasan Bengawan Jero yang lebih aman, produktif, dan terbebas dari banjir tahunan.
