NOWTOOLINE, CONAKRY – Republik Guinea kembali menegaskan dukungannya terhadap posisi Maroko terkait Sahara dalam Sidang Komisi Kerja Sama Bersama Maroko-Guinea ke-8 di Conakry, Selasa (8/9/2026). Dalam forum yang dipimpin Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita dan Menteri Luar Negeri Guinea Morissanda Kouyaté itu, Guinea menyatakan mendukung rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi yang dianggap dapat mengakhiri sengketa tersebut.
Sikap Guinea terhadap isu Sahara kembali ditegaskan dalam pertemuan tingkat tinggi bersama Maroko. Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya diplomatik internasional untuk mencari penyelesaian politik atas sengketa Sahara yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Penegasan itu disampaikan dalam Sidang Komisi Kerja Sama Bersama Maroko-Guinea ke-8 yang berlangsung di Conakry pada Selasa, 8 September 2026. Pertemuan tersebut dipimpin bersama Nasser Bourita dan Morissanda Kouyaté.
Dalam pidato pembukaan, Kouyaté menyatakan Republik Guinea mempertahankan dukungan terhadap apa yang disebutnya sebagai “marokkanitas” Sahara serta kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut. Ia juga menyatakan dukungan Guinea terhadap rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko.
Menurut Kouyaté, pembukaan Konsulat Jenderal Guinea di Dakhla pada Januari 2020 merupakan bentuk konkret dari sikap tersebut. Pemerintah Maroko juga mencatat pembukaan konsulat itu sebagai bagian dari dukungan Guinea terhadap posisi Rabat dalam isu Sahara.
Bourita Apresiasi Konsistensi Guinea
Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menyambut baik kembali ditegaskannya posisi Guinea. Ia menyampaikan apresiasi pemerintah Maroko atas dukungan yang menurutnya konsisten diberikan Guinea di berbagai forum regional dan internasional.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas isu Sahara. Maroko dan Guinea juga menegaskan keinginan memberikan dorongan baru terhadap hubungan strategis, termasuk kerja sama ekonomi, perdagangan, dan bidang lainnya.
Dari perspektif hubungan bilateral, perkembangan ini menunjukkan bahwa isu politik dan kerja sama ekonomi berjalan beriringan dalam hubungan Rabat-Conakry. Kedua negara memiliki kepentingan untuk memperkuat hubungan Afrika Selatan-Selatan melalui kerja sama yang lebih luas.
Posisi Guinea dan Konteks Sengketa Sahara
Dukungan Guinea menjadi bagian dari dinamika diplomatik yang lebih luas mengenai masa depan Sahara. Maroko sejak 2007 mengajukan rencana otonomi bagi Sahara di bawah kedaulatan Maroko sebagai dasar penyelesaian politik.
Di sisi lain, Frente POLISARIO mempertahankan tuntutan agar rakyat Sahara dapat menentukan masa depannya melalui mekanisme penentuan nasib sendiri. Dalam dokumen yang disampaikan kepada PBB, POLISARIO mengusulkan referendum yang mencakup pilihan yang memungkinkan rakyat Sahara menentukan status wilayah tersebut.
Karena itu, penegasan dukungan Guinea terhadap rencana otonomi Maroko tidak berarti sengketa telah berakhir. Persoalan tersebut masih menjadi bagian dari proses politik yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PBB tetap menempatkan penyelesaian Sahara dalam kerangka proses politik yang mengupayakan solusi yang adil, langgeng, dan dapat diterima para pihak. PBB juga menekankan pentingnya kompromi serta prinsip penentuan nasib sendiri masyarakat Sahara.
Konsulat Dakhla Jadi Simbol Diplomasi
Pembukaan konsulat Guinea di Dakhla pada 17 Januari 2020 menjadi salah satu tonggak penting dalam hubungan diplomatik kedua negara. Peresmian saat itu dipimpin Nasser Bourita bersama Menteri Luar Negeri Guinea ketika itu, Mamadi Touré.
Bagi pemerintah Maroko, keberadaan konsulat tersebut mencerminkan kedekatan politik dengan Guinea sekaligus dukungan terhadap posisi Rabat mengenai Sahara. Sementara bagi Guinea, keberadaan perwakilan diplomatik itu menjadi bagian dari hubungan bilateral yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Perkembangan terbaru di Conakry memperlihatkan bahwa posisi tersebut masih dipertahankan. Namun, dari perspektif proses perdamaian internasional, penyelesaian akhir tetap membutuhkan keterlibatan para pihak terkait dan mekanisme diplomasi yang dapat diterima bersama.
Dukungan dari Indonesia
Perkembangan diplomasi Maroko-Guinea tersebut turut mendapat perhatian dari Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Moroccan Sahara Brotherhood (Persisma). Ia menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah diplomatik yang dinilai mendorong penyelesaian damai dan stabilitas di kawasan Afrika Utara.
“Rencana otonomi khusus yang digagas oleh Pemerintah Maroko di bawah kepemimpinan Yang Mulia King Mohammed VI adalah langkah yang sangat realistis, berorientasi masa depan, dan mencerminkan komitmen terhadap pembangunan manusia,” kata Wilson dalam pernyataan dari Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Wilson juga mengapresiasi konsistensi Guinea dalam mendukung rencana otonomi Maroko. Menurut dia, kepastian hukum, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi perlu menjadi bagian dari upaya membangun masa depan masyarakat di kawasan Sahara.
“Persisma mengapresiasi setinggi-tingginya konsistensi negara-negara sahabat seperti Guinea yang memilih jalan diplomasi damai dan mendukung penuh rencana otonomi khusus Maroko,” ujarnya.
Dampak bagi Diplomasi Kawasan
Secara diplomatik, sikap Guinea dapat memperkuat hubungan Rabat-Conakry sekaligus menambah dukungan terhadap proposal Maroko di tingkat internasional. Bagi Maroko, dukungan dari negara Afrika menjadi bagian penting dari strategi diplomasi terkait Sahara.
Namun, tantangan utamanya tetap berada pada bagaimana dukungan politik tersebut dapat berkontribusi terhadap proses penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak. PBB masih mendorong dialog dan kompromi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.
Bagi kawasan Afrika Utara dan Afrika Barat, penyelesaian damai memiliki arti lebih luas. Stabilitas politik dapat membuka ruang bagi peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, keamanan, dan pembangunan lintas kawasan.
Wilson menilai momentum diplomatik tersebut sebaiknya diarahkan pada penguatan dialog. Ia berharap pendekatan damai dapat menjadi pembelajaran bagi penyelesaian berbagai konflik internasional lainnya.
“Langkah-langkah strategis ini membuktikan bahwa pendekatan otonomi di bawah kedaulatan Maroko bukan hanya solusi politik yang paling efektif, melainkan juga fondasi utama dalam membangun masa depan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat di wilayah Sahara Maroko,” kata Wilson.
Pada akhirnya, penegasan Guinea memperlihatkan berlanjutnya dukungan bilateral terhadap posisi Maroko. Namun, penyelesaian sengketa Sahara tetap bergantung pada perkembangan proses politik internasional, dialog para pihak, serta tercapainya formula yang dapat diterima secara bersama dan berkelanjutan.
Wartawan: P Joce H, Editor: M Ilham Firnanda
