NOWTOOLINE, ATHENA – Yunani kembali menegaskan dukungan terhadap proposal otonomi Sahara Maroko dalam proses politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sikap itu disampaikan Menteri Luar Negeri Yunani George Gerapetritis setelah bertemu Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita di Athena, Senin (7/9/2026), dengan menyebut proposal otonomi tersebut sebagai kontribusi serius dan kredibel yang berpotensi menjadi solusi paling layak bagi penyelesaian sengketa Sahara Barat.
Pertemuan Yunani dan Maroko di Athena membawa isu Sahara Barat kembali menjadi perhatian dalam diplomasi internasional. Pemerintah Yunani menegaskan dukungannya terhadap proses politik di bawah naungan PBB sekaligus menyatakan proposal otonomi Maroko dapat menjadi salah satu dasar penting dalam perundingan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gerapetritis seusai pertemuan bilateral dengan Bourita pada 7 September 2026. Dalam keterangan resminya, Gerapetritis mengatakan Yunani mendukung upaya Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Staffan de Mistura, untuk mendorong negosiasi berdasarkan proposal otonomi Maroko.
“We consider that the Autonomy Proposal constitutes a serious and credible contribution … and could constitute the most feasible solution,” kata Gerapetritis dalam pernyataan resminya.
Dalam konteks diplomasi PBB, pernyataan tersebut penting karena Yunani merupakan anggota terpilih Dewan Keamanan PBB periode 2025-2026. Yunani juga akan menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB pada Oktober 2026 dan menyatakan akan kembali berkontribusi dalam pembahasan resolusi terkait Sahara Barat.
Dukungan Yunani Tetap dalam Kerangka PBB
Meski mendukung proposal otonomi Maroko, posisi yang disampaikan Athena tetap ditempatkan dalam kerangka proses politik PBB. Yunani menyatakan penyelesaian sengketa harus menghasilkan solusi yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama.
Sikap ini penting dicatat karena dukungan terhadap proposal otonomi tidak sama dengan pernyataan bahwa sengketa Sahara Barat telah selesai. Bahkan, Kementerian Luar Negeri Yunani secara eksplisit menyebut perlunya negosiasi tanpa prasyarat dan partisipasi para pihak untuk menghasilkan penyelesaian final yang disepakati bersama.
Dewan Keamanan PBB sebelumnya mengadopsi Resolusi 2797 pada 31 Oktober 2025. Resolusi tersebut memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat atau MINURSO hingga 31 Oktober 2026. Resolusi disahkan dengan 11 suara mendukung, tanpa suara menolak, dan tiga abstain. Yunani termasuk negara yang memberikan suara mendukung.
Resolusi tersebut tetap menempatkan penyelesaian Sahara Barat dalam proses politik PBB. Karena itu, dukungan Yunani terhadap proposal otonomi sebaiknya dipahami sebagai posisi diplomatik Athena dalam proses negosiasi, bukan sebagai penetapan sepihak mengenai status akhir wilayah tersebut.
Ada Ruang bagi Perundingan
Kementerian Luar Negeri Yunani menyebut pembicaraan dengan Maroko juga membahas berbagai tantangan keamanan di kawasan Mediterania dan Afrika Utara. Stabilitas kawasan menjadi salah satu kepentingan bersama yang mendorong kedua negara memperkuat kerja sama.
Athena juga menyatakan bahwa hubungan Yunani-Maroko berlandaskan penghormatan terhadap hukum internasional, integritas wilayah negara, dan diplomasi multilateral. Prinsip tersebut menjadi kerangka yang digunakan Yunani dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai.
Dari sisi Maroko, proposal otonomi telah lama ditawarkan sebagai jalan keluar politik untuk Sahara Barat. Namun, isu tersebut tetap menjadi sengketa internasional yang melibatkan berbagai kepentingan dan pandangan berbeda.
Karena itu, proses yang dipimpin PBB masih membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Resolusi 2797 juga menegaskan kembali komitmen Dewan Keamanan untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama.
Persisma Apresiasi Sikap Yunani
Dukungan Athena tersebut mendapat apresiasi dari Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Moroccan Sahara Brotherhood (Persisma). Dalam keterangan yang diberikan dari Jakarta pada Selasa (8/9/2026), Wilson menilai sikap Yunani dapat memperkuat perhatian internasional terhadap pentingnya penyelesaian damai.
“Sikap Yunani mempertegas bahwa dunia internasional semakin menyadari pentingnya kedamaian, kepastian hukum, dan stabilitas teritorial,” ujar Wilson.
Menurut Wilson, pendekatan dialog dan diplomasi dapat memberikan ruang bagi penyelesaian konflik tanpa mengedepankan konfrontasi. Ia juga menilai proposal otonomi Maroko layak menjadi bagian dari pembahasan mengenai masa depan Sahara Barat.
Wilson berharap perkembangan diplomatik tersebut dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat di kawasan. Menurut dia, stabilitas politik akan menjadi faktor penting untuk membuka peluang pembangunan ekonomi dan kerja sama regional.
Namun, pandangan tersebut merupakan penilaian dari Persisma dan tidak mewakili keseluruhan posisi internasional mengenai Sahara Barat. Proses PBB sendiri masih mengharuskan tercapainya solusi yang dapat diterima seluruh pihak.
Tantangan Menuju Penyelesaian
Tantangan utama berikutnya adalah bagaimana dukungan politik terhadap proposal otonomi dapat diterjemahkan menjadi proses negosiasi yang menghasilkan kesepakatan. Yunani menyatakan akan terus mendukung upaya utusan khusus PBB dalam menjalankan proses tersebut.
Hal ini menjadi semakin relevan menjelang pembahasan perpanjangan mandat MINURSO yang dijadwalkan berakhir pada 31 Oktober 2026. Athena telah menyatakan akan mengambil bagian dalam pembentukan resolusi terkait ketika memegang kepemimpinan Dewan Keamanan PBB pada Oktober.
Di sisi lain, perbedaan pandangan mengenai masa depan Sahara Barat masih menjadi bagian dari dinamika diplomasi. Dokumen PBB terkait Resolusi 2797 menunjukkan bahwa sejumlah negara tetap menekankan perlunya solusi yang dapat diterima bersama serta hak penentuan nasib sendiri masyarakat Sahara Barat.
Dengan demikian, perkembangan terbaru lebih tepat dilihat sebagai penguatan posisi diplomatik Yunani terhadap proposal otonomi Maroko, sekaligus dukungan terhadap kelanjutan proses PBB.
Ke depan, efektivitas diplomasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak membangun kepercayaan dan menemukan formula yang dapat diterima bersama. Bagi masyarakat Sahara Barat, hasil paling penting dari proses tersebut pada akhirnya bukan hanya dukungan politik antarnegara, tetapi terciptanya perdamaian, stabilitas, dan masa depan yang lebih baik melalui penyelesaian yang disepakati.
Wartawan: P. Joce H, Editor: M. Ilham Firnanda
