NOWTOOLINE, LAMONGAN – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan 2024 diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi dan kualitas dalam perencanaan pembangunan.
Serta menyatukan komitmen, kerjasama dan berpartisipasi dengan berbagai stakeholder dan masyarakat, untuk berperan dalam pembangunan.
Baik itu pembangunan yang berskala nasional maupun skala daerah. Sehingga pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana dengan baik.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur saat mengikuti Musrenbang Lamongan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Ruang Gajah Mada, Kamis (30/3/2023).
“Saya berharap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Lamongan benar-benar bisa diakomodir dan dijadikan masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan yang diprioritaskan di Tahun 2024,” ucap Ghofur.
Dijelaskan Ghofur, Musrenbang dilaksanakan dengan mengakomodir berbagai masukan dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat, baik melalui Sidak , Reses, Musrenbangdes dan Musrenbang tingkat Kecamatan sesuai DAPIL dari masing-masing anggota DPRD.
Lebih lanjut, sambung Ghofur, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya yang diintegrasikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk dituangkan dalam Pokir DPRD Lamongan.
“Kemudian Pokir tersebut di-input ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati Lamongan,” ujarnya.
Secara umum pokir DPRD Lamongan untuk Bidang Pendidikan, Ghofur mengatakan, untuk program bantuan beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu perlu untuk dilanjutkan.
“Serta pembangunan rehab dan peningkatan pembangunan untuk lembaga sekolah. Sedangkan Bidang Kesehatan, Pemkab Lamongan kita harapkan lebih maksimalkan penanganan stunting,” tuturnya.
Di Bidang Tenaga Kerja, Ghofur menyampaikan, agar terdapat
peningkatan sarana, prasarana dan SDM pada Balai Latihan Kerja (BLK) agar mampu menghasilkan lulusan pelatihan tenaga kerja yang bisa bersaing dengan tenaga kerja daerah lain.
“Serta pengawasan dalam memberikan fasilitasi bagi lulusan BLK agar mudah memperoleh pekerjaan dan menciptakan Lapangan Kerja. Melakukan pengawasan UMK bagi tenaga kerja di Perusahaan yang ada di Lamongan. Dan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing terkait status dan masa kerjanya,” katanya.
DPRD Lamongan sangat mengapresiasi atas pelaksanaan program Jalan Mulus Lamongan (Jamula). Untuk itu, pihaknya meminta agar program ini dilaksanakan sampai dengan selesai.
“Karena hal ini selaras dengan Pokir DPRD agar dilakukan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak di wilayah Lamongan termasuk pembangunan jalan poros desa maupun poros strategis dengan tetap memperhatikan kualitasnya,” ujarnya.
Bidang Ekonomi, Ghofur berharap, adanya
peningkatan pengawasan, dan pembinaan perkembangan Usaha Mikro
guna mendukung perekonomian masyarakat.
“Kemudian mempercepat dan memperbanyak sertifikat halal bagi produk UMKM Lamongan. Serta memfasilitasi sisi managemen pemasarannya sehingga ada nilai tambah (added value) bagi UMKM,” ucapnya.
Di Bidang Pariwisata, Ghofur meminta, agar agenda wisata tahunan hendaknya mampu menampilkan Seni Budaya Khas Lamongan yang berpotensi mendatangkan wisatawan ke Lamongan.
“Serta dikelolanya sarana prasarana, tempat parkir dan kebersihan lingkungan di lokasi wisata,” katanya.
Sedangkan di Bidang Pertanian, DPRD Lamongan berharap, adanya pemberdayaan Kelompok Tani (Poktan), ketersediaan pupuk bersubsidi dan alsintan yang modern bagi petani.
“Untuk Bidang Sosial, Pemkab Lamongan harus melakukan pengawasan penyaluran bantuan ke masyarakat. Agar penyalurannya terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada,” tuturnya.
Ghofur juga menambahkan, agar lebih mengoptimalkan sektor-sektor yang bisa dikelola untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. “Karena sektor Pendapatan sangatlah penting untuk mendukung program-program pembangunan,” ucap Ghofur, Ketua DPRD Lamongan saat mengikuti Musrenbang Lamongan 2024.
