NOWTOOLINE, LAMONGAN – Pandemi Covid-19 menimpa hampir ratusan negara di dunia, termasuk juga Kabupaten Lamongan. Untuk menanggulanginya pasti memerlukan anggaran dan keterlibatan elemen masyarakat, ormas, NGO,TNI/Polri dan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Pemkab Lamongan).
Ketua PC GP Ansor Lamongan M. Masyhur menilai, penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Lamongan diduga kurang transparan. Padahal, menurutnya, dalam Perbub penanggulangan Covid-19 menjelaskan diperlukan keterlibatan elemen masyarakat, ormas dan NGO.
“Tapi nyatanya dalam kacamata kami tidak nampak. Ini kan aneh idealnya masyarakat harus terlibat aktif serta perlu adanya konsep kebersamaan dalam pengendalian Covid-19,” ujar M. Masyhur saat diskusi publik Refocusing VS Riko Pusing di Ateng Caffe Lamongan Kota, Sabtu (19/06/21).
Sebagai ormas kepemudaan terbesar bahkan mungkin paling banyak memiliki kegiatan di Lamongan, kata Masyhur, belum pernah mendapatkan undangan resmi untuk duduk bareng terkait bagaimana menghadapi dan menangani Covid-19.
“Ini kan bencana kemanusiaan namun tidak ada komunikasi nyata bagaimana menyelesaikan Covid-19. Walau suatu waktu saya pernah diundang tetapi hanya seremonial dan foto selfie belaka,” akunya.
Masyhur menyampaikan, pihaknya menduga adanya kesan kesengajaan anggaran refocusing yang manipulatif dan tidak transparan dalam pengelolaannya. Bahkan, menurutnya, diduga banyak data yang dinilai kurang pas.
“Contoh kecil, bisa jadi yang positif 10 tetapi hanya diberitakan 1 atau 2 saja. Padahal ini penting sebagai rujukan, sehingga masyarakat bisa melakukan antisipasi. Wajib hukumnya pejabat publik harus transparan pengelolaan anggarannya. Bantuan CSR juga bagaimana pengelolaan dan laporannya, ini kan juga perlu diketahui publik,” katanya.
Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lamongan, Jannata menuturkan pihaknya lebih banyak tidak tahu terkait pengelolaan anggaran penanggulangan Covid-19. Ia mengaku, hanya menangani masalah administrasi umum, perizinan administrasi mengadakan acara dan izin keluar masuk.
“Jujur saya hanya di administrasi umum. Terkait anggaran Covid-19 secara jumlah persisnya saya tidak tahu, tapi besar sekali. Dan penggunaannya terbagi di beberapa OPD, Dinkes, Satpol PP dan BPBD. Sedangkan informasi berapa jumlah pasien yang terpapar Covid-19 hanya satu pintu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamongan,” ungkap Jannata saat menghadiri diskusi penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19. ()
