NOWTOOLINE, GENEVA – Dugaan kerugian dalam kasus perusahaan Infravest for Contracting and Investment di Kamp Tindouf, Aljazair, kembali menyoroti persoalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya di kawasan tersebut. Perusahaan yang dilaporkan beroperasi sejak 2022 itu disebut menarik dana dari warga, pedagang, dan koperasi sebelum mengalami keruntuhan pada September 2026.
Skandal Infravest Sorot Tata Kelola Bantuan di Kamp Tindouf
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena masyarakat Sahrawi di lima kamp pengungsi dekat Tindouf masih bergantung pada bantuan kemanusiaan. UNHCR menyebut kebutuhan kemanusiaan di kamp-kamp tersebut tetap mendesak, sementara kondisi lingkungan yang keras, terbatasnya peluang penghidupan dan kekurangan pendanaan memperbesar kerentanan warga.
Kasus Infravest menjadi salah satu perkembangan terbaru yang menambah sorotan terhadap kondisi ekonomi masyarakat di kamp. Sejumlah laporan media pada September 2026 menyebut perusahaan tersebut mengalami keruntuhan setelah menarik dana dari masyarakat.
Dugaan Kerugian Jutaan Dolar
Infravest for Contracting and Investment dilaporkan mulai beroperasi di kawasan kamp pada 2022 di bawah kepemimpinan Sallamou Abba Ali. Perusahaan tersebut disebut membangun citra melalui aktivitas investasi, konstruksi dan kegiatan sosial sebelum kemudian menghadapi persoalan keuangan.
Sejumlah laporan menyebut warga, pedagang kecil dan koperasi menuntut pengembalian dana setelah perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya. Nilai dana yang diklaim dalam sejumlah pemberitaan mencapai sekitar US$6,6 juta.
Namun, angka tersebut masih merupakan estimasi yang diberitakan sejumlah media dan belum terkonfirmasi melalui audit independen. Laporan lain bahkan menyebut terdapat perbedaan angka mengenai total dana yang dihimpun, sehingga jumlah kerugian final masih perlu diverifikasi.
Sejumlah laporan menggambarkan pola operasional Infravest sebagai skema yang menyerupai Ponzi. Meski demikian, klasifikasi tersebut juga perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum atau pemeriksaan keuangan yang independen.
Pertanyaan tentang Pengawasan
Perhatian publik kemudian tidak hanya tertuju pada dugaan kerugian masyarakat, tetapi juga bagaimana aktivitas penghimpunan dana dapat berlangsung selama beberapa tahun di lingkungan kamp pengungsi.
Pertanyaan mengenai pengawasan menjadi penting karena masyarakat di kamp Tindouf berada dalam situasi yang sangat bergantung pada bantuan dan memiliki pilihan ekonomi yang terbatas. UNHCR mencatat warga Sahrawi di lima kamp tersebut menghadapi kondisi lingkungan yang keras, peluang penghidupan terbatas dan persoalan pendanaan kemanusiaan.
UNHCR juga menyatakan pihaknya bekerja bersama pemerintah Aljazair, Bulan Sabit Merah Aljazair, WFP, UNICEF dan berbagai mitra kemanusiaan dalam mendukung masyarakat Sahrawi di lima kamp Tindouf.
Karena itu, persoalan akuntabilitas dalam setiap kegiatan penghimpunan dana, bantuan ataupun investasi menjadi penting untuk memastikan warga rentan tidak menjadi korban praktik keuangan yang merugikan.
Sorotan terhadap Penggalangan Bantuan di Italia
Selain perkara Infravest, sejumlah laporan media juga menyoroti aktivitas penggalangan dana dan program solidaritas untuk masyarakat Sahrawi di Italia.
Nama Fatima Mahfoud muncul dalam konteks tersebut. Ia memang tercatat sebagai perwakilan Front Polisario di Italia dan terlibat dalam kegiatan solidaritas bagi masyarakat Sahrawi. Pada September 2024, misalnya, Mahfoud menghadiri kegiatan penggalangan dana di Roma yang ditujukan untuk mendukung proyek-proyek bagi pengungsi Sahrawi.
Pada 2026, Sahara Press Service juga memberitakan keterlibatan Mahfoud dalam program Vacaciones en Paz, yakni program yang membawa anak-anak Sahrawi berlibur bersama keluarga tuan rumah di sejumlah wilayah Italia.
Namun, tuduhan bahwa dana kegiatan tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu belum dapat dipastikan sebagai fakta berdasarkan sumber independen yang tersedia. Karena itu, diperlukan audit, dokumen transaksi dan pemeriksaan pihak berwenang sebelum kesimpulan mengenai penyalahgunaan dana dapat dibuat.
Persisma Dorong Audit dan Perlindungan Pengungsi
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyampaikan keprihatinan terhadap dampak dugaan persoalan keuangan tersebut terhadap warga pengungsi.
“Saya sangat sedih dan prihatin mengetahui bahwa kehidupan saudara-saudara kita para pengungsi di Kamp Tindouf akan semakin bahaya, terancam, dan sangat rentan,” kata Wilson, dalam keterangan yang diberikan di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).
Wilson juga menyerukan agar komunitas internasional mengambil langkah lebih konkret terhadap kondisi pengungsi Sahrawi. Ia mendorong adanya perubahan mendasar dalam penanganan persoalan kemanusiaan di Tindouf.
“Dunia internasional tidak boleh lagi berdiam diri atau sekadar menyalurkan bantuan yang ujung-ujungnya dirampok,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan sikap Persisma. Klaim mengenai adanya perampokan atau penggelapan bantuan tetap membutuhkan pembuktian melalui mekanisme investigasi yang independen.
Kebutuhan Audit Independen
Kasus Infravest sekaligus memperlihatkan pentingnya mekanisme pengawasan keuangan yang dapat ditelusuri. Audit independen dapat membantu memastikan berapa dana yang dihimpun, siapa pihak yang terlibat, bagaimana dana digunakan, serta siapa saja yang mengalami kerugian.
Langkah tersebut juga penting bagi lembaga donor dan organisasi kemanusiaan. Transparansi dapat membantu memastikan bantuan benar-benar mencapai penerima manfaat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program kemanusiaan.
UNHCR sendiri masih mencatat kebutuhan kemanusiaan yang besar di kamp Tindouf. Dalam laporan hasil 2025 yang diterbitkan pada 2026, UNHCR menyebut pemotongan anggaran membuat sejumlah kebutuhan perlindungan dan tempat tinggal belum sepenuhnya tertangani, dengan sekitar 16.500 keluarga rentan masih membutuhkan penggantian tenda.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan tata kelola tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan warga sehari-hari. Setiap dana yang gagal mencapai penerima manfaat berpotensi memperberat tekanan yang sudah dihadapi masyarakat.
Implikasi bagi Masa Depan Pengungsi
Perdebatan mengenai masa depan Kamp Tindouf juga berkaitan dengan konflik berkepanjangan Sahara Barat. Karena itu, seruan agar seluruh pengungsi dipulangkan ke wilayah tertentu merupakan posisi politik Persisma, bukan fakta yang telah menjadi kesepakatan internasional.
Yang dapat dilakukan dalam jangka pendek adalah memperkuat perlindungan warga, memastikan bantuan tetap tersedia, meningkatkan transparansi distribusi dan mengusut dugaan pelanggaran berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.
Setiap pihak yang diduga terlibat dalam perkara keuangan juga perlu memperoleh proses pemeriksaan yang adil. Prinsip praduga tak bersalah harus tetap berlaku sampai terdapat keputusan atau temuan resmi dari lembaga yang berwenang.
Pada akhirnya, kasus Infravest menempatkan transparansi sebagai kebutuhan penting dalam pengelolaan sumber daya di Kamp Tindouf. Audit independen, verifikasi data, pengawasan donor dan perlindungan masyarakat rentan dapat menjadi langkah konkret untuk memastikan bantuan kemanusiaan benar-benar digunakan bagi mereka yang membutuhkan.
Wartawan: P Joce H, Editor: Ilham Firnanda
