NOWTOOLINE, LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan yang merata melalui penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Fokus utama pembangunan tetap diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara saat membacakan Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Kamis (9/7/2026).
Dirham menjelaskan, Rancangan KUA-PPAS 2027 merupakan bagian penting dari siklus perencanaan dan penganggaran daerah yang menjadi landasan penyusunan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2027.
“Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 diselaraskan dengan arah kebijakan nasional, Provinsi Jawa Timur, serta kebutuhan pembangunan Kabupaten Lamongan agar pembangunan semakin efektif, merata, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Dirham.
Ia menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Sementara tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 adalah “Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.”
Adapun Kabupaten Lamongan mengusung tema pembangunan “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan.”
“Tema ini dipilih untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah sekaligus memperkuat daya saing Lamongan melalui pemerataan infrastruktur, peningkatan konektivitas, pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan,” katanya.
Pada tahun 2027, Pemkab Lamongan menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,50 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 77,8, persentase penduduk miskin turun menjadi 11,87 persen, rasio Gini 0,272, tingkat pengangguran terbuka 4,05 persen, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 82,33, Indeks Kesalehan Sosial 90,05, serta Indeks Reformasi Birokrasi 89,57.
Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp3,099 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp3,099 triliun, dengan surplus anggaran sekitar Rp85,2 juta yang akan ditutup melalui pembiayaan netto. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp42 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp42,085 miliar.
Dirham menegaskan, arah pembangunan Lamongan tahun 2027 diwujudkan melalui sembilan fokus utama yang selaras dengan Program Prioritas Daerah, Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Asta Cita Pemerintah Pusat.
Fokus pertama adalah pengendalian banjir dan mitigasi kekeringan melalui normalisasi saluran, penguatan sistem drainase, pembangunan floodway, waduk, embung desa, serta optimalisasi rumah pompa.
Prioritas kedua adalah peningkatan kualitas jalan dan konektivitas wilayah melalui Program JAMULA, pembangunan jalan penghubung antarkecamatan dan antardesa, serta penambahan 10 ribu titik lampu penerangan jalan umum melalui Program Lamongan Menyala.
Di sektor ekonomi, pemerintah juga memprioritaskan penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi melalui pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan terpadu berbasis teknologi modern agar produktivitas dan nilai tambah meningkat.
Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan yang inklusif, perluasan beasiswa, hingga pengembangan kepemudaan berbasis profesi.
Pemkab Lamongan juga memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM naik kelas, digitalisasi usaha, pengembangan kewirausahaan muda, penguatan koperasi desa, serta pengembangan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah melalui Program Ramasinta.
“Selain itu, percepatan transformasi digital pelayanan publik menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” ucapnya.
Pada sektor lingkungan, pemerintah daerah menyiapkan berbagai langkah strategis melalui efisiensi energi, pengelolaan sampah berkelanjutan, optimalisasi TPST, pengoperasian TPA Dadapan, Gerakan Resik Megilan, hingga pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui kerja sama kawasan Surabaya Raya.
Prioritas terakhir adalah penguatan kawasan perkotaan melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik agar tercipta kawasan yang semakin nyaman, produktif, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Dirham menegaskan, seluruh arah kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah.
“Serta menjaga keberlanjutan lingkungan demi terwujudnya Lamongan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan pada tahun 2027,” tutur Dirham Wabup Lamongan.
