NOWTOOLINE, LAMONGAN – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan mengajak masyarakat untuk melawan politisasi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).
Tak hanya itu, masyarakat Kota Soto juga diajak untuk melawan dan mengantisiapsi munculnya berita hoax. Sehingga pemilu mendatang bisa tercipta Demokrasi Sehat.
Ajakan tersebut atas pemanfaatan media sosial (medsos) secara negatif masih menjadi momok pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Khususnya medsos sebagai sarana berita hoax. Karena berita yang tersebar selalu menyesatkan. Terlebih, jika dibarengi politisasi SARA.
“Politik sara dan berita hoax tersebut dapat memicu terjadinya perpecahan masyarakat,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan Tony Wijaya, Rabu (27/9/2023).
Tony menyebutkan, sebanyak 140 juta lebih masyarakat Indonesia tercatat sebagai pengguna facebook, 50 juta lebih pengguna twiter dan 40 juta lebih itu pengguna instagram. Sehingga masyarakat cenderung mudah terprovokasi.
“Medsos bagaikan pisau bermata dua yang bersifat bebas nilai. Satu sisi bisa menjadi medium namun di sisi yang lain bisa berkembang terhadap kampanye jahat. Tentu ini bisa berbahaya di media sosial terutama yang WhatsApp (WA), lah itu bisa menjadi pisau bermata dua,” ujarnya.
Sosialisasi pengawasan pemilu ini menghadirkan narasumber Timsel Bawaslu Bojonegoro M Abdim Munif. Dan mengundang berbagai elemen masyarakat. Di antaranya, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa dan kepemudaan serta insan pers.
Sementara itu, M Abdim Munif mengetengahkan, keberhasilan pesta demokrasi tidak hanya tertumpu di lembaga penyelenggara, tetapi seluruh lapisan masyarakat harus ambil bagian.
“Seluruh peserta adalah bagian dari pengawasan, disebut pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif adalah pengawas dari lapisan masyarakat atau organisasi independen nonpartisan,” ucap Munif saat mengisi sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang diselenggarakan Bawaslu Lamongan.
