NOWTOOLINE, LAMONGAN – Peristiwa Kudatuli bukan sekadar sejarah. Momentum peringatan 30 tahun tragedi 27 Juli 1996 di Kabupaten Lamongan dijadikan ajang memperkuat komitmen demokrasi, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta mendorong transparansi tata kelola anggaran daerah.
Rangkaian peringatan yang digagas DPC PDI Perjuangan Lamongan ini diisi dengan doa bersama lintas iman pada Minggu (26/7/2026) malam dan dilanjutkan sarasehan kebangsaan pada Senin (27/7/2026).
Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara menyampaikan bahwa esensi utama dari peringatan Kudatuli adalah pengingat bagi para pimpinan daerah untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
“Peringatan 30 tahun Kudatuli mengingatkan kita bahwa demokrasi dibangun melalui keberanian, keteguhan, dan pengorbanan banyak pihak. Sebagai Wakil Bupati, saya memaknai semangat itu dengan menghadirkan pemerintahan yang terbuka, mau mendengar aspirasi masyarakat, serta bekerja dengan integritas dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat,” ujar Mas Dirham, Senin (27/7/2026).
Ia menambahkan, kemajuan daerah hanya bisa dicapai melalui kebersamaan. Kehadiran para tokoh agama mulai dari Ustadz Tikno (Islam), Romo Sutrisno (Kristen Protestan), Romo Bruno (Katolik), hingga Mangku Tadi (Hindu) menjadi simbol bahwa keberagaman di Lamongan merupakan kekuatan utama dalam menjaga stabilitas sosial.
Dirham juga berpesan kepada generasi muda agar menjadi kelompok yang kritis namun tetap santun. Menurutnya, anak muda harus berani menyuarakan gagasan tanpa memicu perpecahan.
“Kudatuli mengajarkan bahwa demokrasi harus dijaga dan aspirasi disampaikan secara bertanggung jawab. Masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh karakter generasi mudanya yang cerdas, berintegritas, dan menjunjung tinggi persatuan,” tegasnya.
Refleksi Kebenaran dan Antidendam
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan Husen menegaskan bahwa peringatan peristiwa Kudatuli tidak bertujuan untuk memelihara dendam masa lalu, melainkan sebagai bahan refleksi atas keberanian mempertahankan prinsip.
“Kudatuli 1996 adalah peristiwa penting yang wajib kita kenang, bukan untuk mendendam, melainkan untuk merefleksikan bahwa kebenaran butuh diperjuangkan dan kebenaran pasti menang (satyam eva jayate),” kata Husen.
Ia menekankan pentingnya menjaga demokrasi dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi. Menurut Husen, partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki kewajiban moral untuk terus memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan upah yang layak.
Senada dengan hal tersebut, pemuka agama Hindu Lamongan Mangku Tadi menilai bahwa dialog interaktif dan doa bersama lintas iman merupakan pilar penting dalam memelihara kedamaian di tengah masyarakat.
“Kehadiran tokoh-tokoh lintas agama menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi kita untuk merawat persatuan. Kami berharap generasi muda mempelajari sejarah secara utuh agar senantiasa mengedepankan dialog dan hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan,” tutur Mangku Tadi.
Penerapan Keberpihakan di Legislatif
Di tingkat legislatif, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan mengimplementasikan semangat Kudatuli melalui pengawasan anggaran yang ketat dan responsif terhadap keluhan warga.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan Erna Sujarwati menuturkan, seluruh anggota fraksi rutin melakukan “belanja masalah” di tingkat akar rumput untuk menyerap aspirasi yang kemudian ditindaklanjuti secara konkret.
“Tugas kami di legislatif adalah memastikan keberpihakan anggaran untuk keadilan sosial, mulai dari mendorong anggaran pendidikan dan kesehatan gratis hingga pengentasan kemiskinan. Kami secara tegas menolak politik pengancaman dan intimidasi,” jelas Erna.
Beberapa langkah nyata yang kini dikawal oleh Fraksi PDI Perjuangan Lamongan meliputi:
• Inisiasi Perda Perlindungan Peternak: Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para peternak lokal.
• Pembenahan Data Kesejahteraan Sosial: Mengoreksi ketidaktepatan data desil (DTSEN) agar penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan kepesertaan BPJS Kesehatan tepat sasaran.
• Pengawalan Digitalisasi (Lamongan 1 Data): Mendorong transparansi administrasi guna mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga hasilnya dapat dialokasikan kembali untuk program kerakyatan.
Peringatan 30 tahun Kudatuli di Lamongan ini pun menegaskan pesan kunci: demokrasi yang sehat harus berujung pada keadilan sosial dan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Wartawan: Mokhamad Arianda Bakhtiar, Editor: P Bayu S
