NOWTOOLINE, LAMONGAN – Di tengah karut-marut evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai penjuru negeri, sebuah pemandangan kontras tersaji di Alun-Alun Lamongan, Selasa (23/6/2026) lalu. Alih-alih sibuk membenahi karut-marut distribusi dan standar gizi yang compang-camping, massa justru menggelar aksi damai untuk memberikan “dukungan”.
Sontak, demonstrasi di ruang publik ini memantik sinisme. Publik membaca gerakan ini bukan sebagai bentuk kepedulian, melainkan upaya membedaki kegagalan pelaksanaan program strategis nasional demi menyenangkan syahwat politik para pengambil kebijakan di pusat.
Padahal, realitas di lapangan jauh dari narasi manis yang digaungkan di jalanan. Di Lamongan, program yang memakan anggaran negara triliunan rupiah ini justru dibayangi oleh lemahnya pengawasan, dugaan pemburuan rente oleh oknum pengusaha, hingga pembiaran oleh otoritas pemegang kebijakan daerah.
Aksi Jalanan yang Salah Sasaran
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan yang juga duduk di Komisi D, Erna Sujarwati, melempar kritik menohok atas aksi tersebut. “Keberhasilan program MBG tidak akan pernah bisa diukur dari seberapa bising sorak-sorai dukungan di jalanan. Tapi dari ketepatan sasaran dan pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP),” ujar Ning Erna, Jumat (26/6/2026).
Erna mengingatkan bahwa DPRD adalah lembaga pengawas, bukan pemandu sorak pemerintah. “Kalau di lapangan pelaksanaannya tidak sesuai prosedur, ya harus dievaluasi total. Ini program nasional, butuh evaluasi, bukan sekadar pembelaan,” ucapnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program ini menuntut kerja nyata lintas sektor termasuk Dinas Pendidikan dan Satuan Tugas (Satgas) MBG, bukan sekadar mobilisasi massa.
Menu Tak Layak dan Indikasi Pemburuan Keuntungan
Kritik yang lebih tajam datang dari Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lamongan, Husen. Politikus senior ini membongkar borok pelaksanaan MBG di lapangan yang selama ini terkesan ditutup-tutupi. Husen mengaku kebanjiran keluhan dari guru, siswa, hingga wali murid terkait buruknya kualitas menu, porsi yang minimalis, hingga keterlambatan distribusi makanan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, Husen menengarai ada sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lamongan yang nekat beroperasi tanpa mematuhi SOP kesehatan dan sanitasi yang ketat.
“Kalau makanan banyak sisa, itu indikator telanjang bahwa menunya tidak bermutu atau tidak sesuai standar,” kata Husen.
Ia menduga kuat, ada pihak pengelola SPPG yang sekadar mencari keuntungan finansial semata (profit-oriented) tanpa memedulikan hak gizi anak-anak.
Husen mendesak Satgas MBG Lamongan bertindak radikal. “Satgas jangan memble. Harus berani menghentikan sementara (suspend) izin operasional SPPG yang nakal. Jangan menunggu kasusnya viral di media sosial baru kelabakan bertindak,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan tersebut.
Bungkamnya Para Pejabat Berwenang
Ironisnya, di tengah mencuatnya dugaan rapor merah pelaksanaan MBG ini, para pejabat yang bertanggung jawab justru memilih bungkam dan bersembunyi dari kejaran jurnalis.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dusun Sumberpanggang Solikin, sosok mitra dapur MBG yang berada di barisan depan aksi massa tersebut. Konfirmasi serupa juga dilayangkan kepada jajaran elit pemerintahan daerah, mulai dari Ketua DPRD Lamongan Mukhammad Freddy Wahyudi hingga Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Muhammad Nalikan, yang mengemban mandat sebagai Ketua Satgas MBG Lamongan.
Awak media juga melayangkan pertanyaan krusial mengenai mekanisme pengawasan, akuntabilitas anggaran daerah, hingga langkah konkret mengatasi dapur SPPG yang diduga menyalahi SOP. Namun, hingga tenggat tulisan ini naik cetak, tidak ada satu pun respons resmi yang keluar dari mulut para pejabat tersebut. Sikap bungkam ini justru mempertebal kecurigaan publik: apakah ada kelalaian sistematis yang sedang coba ditutupi?
Aksi panggung di Alun-Alun telah bubar, namun piring-piring kosong dan menu sisa di sekolah-sekolah Lamongan adalah fakta yang tidak bisa dimanipulasi dengan kepulan asap demonstrasi dukungan. Publik kini menunggu, apakah Satgas MBG akan membersihkan para pemburu rente di program ini, atau membiarkan hak gizi generasi masa depan dikorbankan demi efisiensi kelompok tertentu.
