Sejarah mencatat bahwa pencurian kas negara secara terstruktur tidak pernah berdiri sendiri. Di balik hilangnya miliaran dolar uang rakyat, selalu ada mesin propaganda yang bekerja siang dan malam. Ini adalah kisah tentang kekuasaan absolut yang dikelola layaknya kejahatan terorganisir—sebuah fenomena yang dalam leksikon politik global dikenal sebagai kleptokrasi: pemerintahan para pencuri.
Berdasarkan catatan panjang Transparency International, abad ke-20 melahirkan para diktator yang mendemonstrasikan bagaimana kebohongan sistematis digunakan untuk menutupi perampokan ekonomi berskala masif. Mereka tidak hanya mencuri uang, tetapi juga membajak kebenaran demi memperpanjang umur kekuasaan.
Ferdinand Marcos: Darurat Militer dan Ilusi Ketertiban
Di Filipina, Ferdinand Marcos (1972–1986) merancang salah satu arsitektur korupsi paling canggih di Asia Tenggara. Dalih utamanya terdengar sangat patriotik: menyelamatkan negara dari ancaman komunisme dan pemberontakan.
Melalui Deklarasi Darurat Militer (Martial Law), Marcos membungkam pers independen dan memenjarakan para oposisi politik. Dalam kegelapan informasi tersebut, sebuah narasi tunggal diproduksi secara masif: bahwa ekonomi Filipina sedang berada di masa keemasan.
Retorika vs Realita: Sambil menyuapi rakyatnya dengan ilusi ketertiban dan proyek infrastruktur mercusuar, keluarga Marcos dan kroni-kroninya ditaksir menjarah antara 5 hingga 10 miliar dolar AS dari kas negara. Mereka memonopoli industri strategis dan menumpuk utang luar negeri yang membebani beberapa generasi berikutnya.
Mobutu Sese Seko: Kultus Individu di Atas Puing Infrastruktur
Beralih ke Afrika, Mobutu Sese Seko memimpin Zaire (kini Republik Demokratik Kongo) dengan gaya teatrikal selama lebih dari tiga dekade (1965–1997). Mobutu tidak hanya merampok kekayaan alam negaranya, tetapi juga mencuri akal sehat publik melalui kultus individu yang ekstrem.
Media milik negara diwajibkan mengawali siaran dengan tayangan Mobutu yang seolah turun dari awan. Ia menahbiskan dirinya sebagai “Bapak Bangsa” yang diutus langit untuk membawa kejayaan Afrika. Kebohongan demi kebohongan terus direproduksi setiap hari, sementara Mobutu secara pribadi menimbun kekayaan hingga 5 miliar dolar AS.
Ironisnya, ketika sang diktator membangun istana-istana mewah dan menyewa pesawat Concorde untuk berbelanja ke Paris, jalan-jalan raya di Zaire hancur lebur ditelan hutan dan rumah sakit beroperasi tanpa obat-obatan dasar. Rakyat dipaksa miskin di atas tanah yang kaya, demi gaya hidup satu keluarga.
Sani Abacha: Transisi Semu yang Tak Pernah Tiba
Jika Marcos menggunakan dalih keamanan dan Mobutu memakai jubah kultus individu, Sani Abacha dari Nigeria (1993–1998) menggunakan janji manis politik sebagai komoditas kebohongannya.
Abacha secara konsisten berjanji kepada rakyat Nigeria dan komunitas internasional bahwa pemerintahannya hanyalah fase transisi untuk mengembalikan demokrasi ke tangan sipil. Janji ini terus diulang layaknya mantra penenang publik. Namun, di saat publik dibiarkan menunggu demokrasi yang tak kunjung datang, Abacha bersama keluarganya secara sistematis menguras bank sentral Nigeria. Hanya dalam waktu lima tahun kekuasaannya, ia berhasil melarikan dana antara 2 hingga 5 miliar dolar AS ke berbagai rekening rahasia di Eropa.
Anatomi Kebohongan Negara
Dari ketiga rezim kelam ini, benang merahnya terlihat jelas: korupsi di tingkat kepala negara selalu membutuhkan infrastruktur kebohongan. Mengapa? Karena maling tidak akan pernah bisa menjarah dengan tenang jika lampu rumah menyala terang. Mereka harus mematikan lampu itu—yang mewujud dalam bentuk penyensoran informasi, intervensi peradilan, dan pembungkaman suara kritis.
Proyek infrastruktur raksasa sering kali dibangun bukan untuk efisiensi publik, melainkan sebagai etalase kemajuan palsu sekaligus ladang markup anggaran. Ketika krisis ekonomi mulai mencekik kehidupan rakyat akibat korupsi yang ugal-ugalan, para pemimpin ini tidak pernah kehabisan kambing hitam. Mereka akan menyalahkan “campur tangan asing” atau menuding para kritikus sebagai “pengkhianat negara”.
Pada akhirnya, sejarah membuktikan bahwa kebohongan negara memiliki batas kedaluwarsa. Rezim Marcos tumbang oleh kekuatan moral revolusi rakyat (People Power), sementara kekuasaan Mobutu runtuh ketika kas negaranya benar-benar kering.
Kisah mereka meninggalkan preseden penting yang berlaku di zaman apa pun: di negara mana pun, pemerintahan yang paling gemar memonopoli kebenaran sering kali adalah pemerintahan yang paling banyak menyembunyikan kejahatan. Kekuasaan yang dibangun di atas pondasi kebohongan publik sejatinya hanyalah upaya bodoh untuk membeli waktu sebelum akhirnya runtuh dihantam realita.
Wartawan: P Bayu S, Editor: M Ilham Firnanda
