NOWTOOLINE, LAMONGAN – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan yakni 13,85% dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37%. Pemkab Lamongan juga telah menetapkan lima desa di lima kecamatan sebagai pilot project penanggulangan kemiskinan ekstrem Lamongan.
Hal ini disampaikan, Wakil Bupati Abdul Rouf saat menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Kemeko PMK datang bersama Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK, Direktur Rumah Khusus Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Direktur Pelaporan dan Statistik Badan Kependudukan dan & Keluarga Befencana Nasional (BKKBN).
Selain itu juga Direktur Pengambangan Kawasan Pemukiman Kemen PUPR serta Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah diterima langsung oleh Wakil Bupati Abdul Rouf di Command Center Pemkab Lamongan.
“Lima desa di lima kecamatan sudah ditetapkan sebagai pilot project. Sebagaimana yang disampaikan Kabupaten Lamongan juga melakukan strategi penanggulangan kemiskinan mellui upaya menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan, dan salahsatu program unggulannya yakni Home Care Service,” kata Kiai Rouf, Kamis (28/10/2021).
Home Care Service mengintervensi masalah keluarga rawan atau rentan memiliki resiko tinggi terhadap permasalahan di bidang Kesehatan, sosial maupun ekonomi di Kabupaten Lamongan. Kiai Rouf berharap dengan program gropyokan lintas OPD tersebut mampu menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
“Usulan intervensi program untuk penanggulangan kemiskinan di Lamongan yakni melalui tambahan bantuan tunai bagi warga miskin, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Perluasan cakupan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan bantuan ekonomi produktif,” ujar Kiai Rouf.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2021 di Indonesia sebesar 4%, sesuai arahan presiden agar kemiskinan estrem di tahun 2024 mencapai 0% upaya harus dilakukan meskipun masih pandemi.
“Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi di sektor pendidikan, kesehatan dan air bersih. Serta mempertajam basis datauntuk ketepatan target dan upaya percepatan,” ucap Andie Megantara.
Oleh karena itu, menurut Andie Megantara, saat ini dilakukan survey bersama antara Kementrian PUPR dengan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kemenko PMK, BKKBN. “Ini untuk memastikan lokasi miskin ekstrem dan untuk penanganan infrastruktur PUPR,” tutur Andie Megantara.
Dikesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rachman Arief mengapresiasi gerak cepat Kabupaten Lamongan yang telah menetapkan 5 desa pilot project penuntasan kemiskinan ekstrem serta kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Penetapan 5 desa pilot project merupakan bagian upaya Lamongan menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan menurunkan kantong kemiskinan,” ujar Rachman Arif saat melakukan kunjungan bersama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
