NOWTOOLINE, JAKARTA — Ada sebuah anekdot satir lawas yang sering diceritakan di kedai-kedai kopi: Seorang petani lugu dari pedalaman pergi ke kota membawa berkeranjang-keranjang pisang mentah hasil panen kebunnya. Ia menjual pisang itu dengan harga sangat murah kepada seorang tengkulak. Sore harinya, sebelum pulang ke desa, sang petani merasa lapar. Ia pun berhenti di sebuah gerobak pinggir jalan dan membeli sekotak pisang goreng yang lezat dengan harga mahal untuk oleh-oleh keluarganya.
Ia pulang dengan perasaan bangga, tanpa menyadari sebuah ironi yang menyedihkan: pisang goreng mahal yang ia beli dan ia makan itu, sebenarnya dibuat dari pisang mentah miliknya sendiri.
Hari ini, anekdot satir tersebut bukan lagi sekadar dongeng. Kisah petani lugu itu adalah potret paling telanjang dan akurat dari arsitektur kebijakan ekonomi Indonesia di abad ke-21. Kita adalah sang petani; nikel dan kobalt adalah pisang mentahnya; dan baterai kendaraan listrik (EV) adalah pisang gorengnya.
Mari kita bedah anatomi dari ilusi kebijakan hilirisasi ini dengan logika jalanan yang mematikan.
1. Ilusi Hilirisasi: Pisang yang Baru Dikupas
Pemerintah selalu membanggakan kebijakan “Hilirisasi” (peningkatan nilai tambah). Narasi yang dijual ke publik adalah: “Kita tidak lagi mengekspor tanah dan bebatuan mentah! Kita sudah membangun pabrik smelter raksasa!”
Namun, mari kita lihat realitas pabriknya. Mayoritas smelter asing yang berdiri di Sulawesi dan Maluku Utara saat ini tidak membuat baterai. Mereka memproduksi barang setengah jadi bernama Nickel Pig Iron (NPI) atau feronikel.
Dalam analogi kita, smelter-smelter ini tidak menggoreng pisangnya. Mereka sekadar mengupas kulit pisang, memotongnya menjadi dua bagian, lalu mengekspornya kembali ke negara asal mereka (mayoritas China) dengan harga yang sudah diakali melalui taktik under-invoicing (harga hantu) yang menghindari pajak. Kita kehilangan sumber daya, namun nilai tambahnya baru di tingkat dasar.
2. Dapur Penggorengan di Negeri Seberang
Di mana pisang itu digoreng menjadi produk bernilai tinggi? Tentu saja di luar negeri.
NPI dan bahan baku baterai setengah jadi yang diekspor murah dari Indonesia itu masuk ke dalam Gigafactory (Pabrik Baterai Raksasa) di luar negeri. Di sana, nikel dan kobalt dari tanah leluhur kita diracik dengan teknologi tinggi menjadi sel baterai lithium-ion yang menjadi jantung dari mobil-mobil listrik dunia.
Ketika nikel sudah berubah wujud menjadi baterai dan dirakit menjadi sebuah mobil listrik (EV) yang canggih, nilai ekonominya melonjak ribuan persen. Mobil listrik ini kemudian diekspor kembali ke Indonesia.
3. Ironi Subsidi Ganda (Jatuh Tertimpa Tangga)
Di sinilah letak puncak kebodohan sistemik atau kegagalan struktural negara ini. Indonesia tidak hanya menjadi korban pembodohan rantai pasok, tetapi kita juga mensubsidi perampokan tersebut secara ganda:
Subsidi Hulu (Untuk si Pembuat Pisang Mentah): Pemerintah memberikan Tax Holiday (pembebasan pajak hingga puluhan tahun) kepada konsorsium asing yang membangun smelter pengupas pisang di Indonesia. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan pajak triliunan rupiah dari eksploitasi alamnya sendiri.
Subsidi Hilir (Untuk si Pembeli Pisang Goreng): Ketika mobil listrik buatan luar negeri (atau rakitan lokal yang baterainya tetap dari luar negeri) masuk ke pasar Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi atau insentif pajak untuk pembeli mobil listrik dengan dalih “transisi energi hijau”. Uang APBN dipakai untuk mensubsidi warga kelas menengah atas agar mampu membeli mobil yang baterainya dibuat dari tanah air kita sendiri!
Kesimpulan: Tuan Rumah yang Menjadi Konsumen
Pada akhirnya, kebijakan ekspor komoditas dan ambisi hilirisasi yang setengah hati ini hanyalah variasi modern dari kolonialisme ekonomi. Konsorsium asing datang bukan untuk mentransfer teknologi pembuatan baterai kepada anak bangsa; mereka datang hanya untuk memindahkan pengerukan tanahnya, karena upah buruh dan standar lingkungan di sini lebih longgar.
Anekdot petani pisang di awal tulisan ini adalah hukum termodinamika ekonomi yang sangat absolut: Selama sebuah negara gagal menguasai teknologi ujung (end-product), negara itu akan selamanya dihukum menjadi kuli di tanahnya sendiri, dan menjadi konsumen yang patuh atas kekayaannya sendiri.
Kita bangga menepuk dada sebagai “Raja Nikel Dunia”, tanpa menyadari betapa lucunya kita di mata global: Menjual pisang seharga koin, dan menggunakan uang pajak rakyat untuk mengantre membeli pisang goreng seharga emas.
Wartawan: P Bayu S, Editor: M Ilham Firnanda
